Jumat, 13 Maret 2009

PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul

Direktur Jenderal Pajak telah mengubah tarif PPh Pasal 22 yang dipungut oleh para eksportir dari para pedagang pengumpul dari yang semula 0,5% menjadi hanya 0,25%. Bagaimana sebenarnya PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang pengumpul itu?

Kewenangan pertama berasal dari Pasal 22 ayat (1) UU PPh 1984 [amandemen 1994]
Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.


Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut [baca : "badan-badan tertentu untuk memungut pajak”] kemudian di dibuatkan Keputusan Menteri Keuangan [KMK] No. 392/KMK.03/2001. Sebenarnya KMK ini merupakan perubahan KMK No. 254/KMK.03/2001 tetapi di KMK ini dan sebelumnya, eksportir belum ditetapkan sebagai pemungut. Praktis, eksportir tertentu sebagai pemungut dimulai sejak tahun Juli 2001 dengan ditetapkannya Pasal I angka 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 392/KMK.03/2001 yang berbunyi :
Menambah ketentuan baru dalam Pasal 1 yaitu butir 7 yang berbunyi sebagai berikut:
"7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul".


Tetapi Keputusan Menteri Keuangan No. 392/KMK.03/2001 ini tidak menyebutkan besaran tarif PPh Pasal 22. Kewenangan menentukan tarif kemudian didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal I angka 3 Tetapi Keputusan Menteri Keuangan No. 392/KMK.03/2001 kemudian Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP- 523/PJ./2001 dan menetapkan tarif PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang pengumpul sebesar 1,5%. Berikut bunyi Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP- 523/PJ./2001 :
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian.


Besaran tarif ini kemudian dirubah lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP - 25/PJ/2003 menjadi 0,5% saja. Keputusan Direktur Jenderal Pajak [Kepdirjen] ini khusus hanya mengubah tarif dan berlaku surut sejak 2 Januari 2003 [ditetapkan 31 Januari 2003].

Sejak 12 Maret 2009, besaran tarif ini kemudian dirubah kembali menjadi 0,25% berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-23/PJ./2009. Objek PPh Pasal 22 ini adalah penghasilan pedagang pengumpul. Sedangkan pemungut PPh Pasal 22 ini adalah industri dan ekportir di sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan.

Prakteknya, Wajib Pajak industri atau eksporti di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan diwajibkan memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Tentu saja, industri atau eksportir tersebut tidak diwajibkan memungut PPh Pasal 22 tersebut jika dia membeli langsung dari petani.

Industri dan eksportir tersebut kemudian wajib membuat Bukti Pungut atas pemungutan tersebut dan wajib diberikan Bukti Pungut tersebut kepada pedagang pengumpul. Sifat PPh Pasal 22 ini bersifat FINAL. Artinya, atas penghasilan ini kewajiban perpajakan pedagang pengumpul sudah selesai. Tetapi pedagang pengumpul tetap wajib membuat SPT Tahunan. Pada saat membuat SPT Tahunan tersebut, pedagang pengumpul hanya melaporkan rekapitulasi [penjumlahan] dari Bukti Potong dan PPh terutang tidak dihitung ulang. Bukti Potong tersebut wajib dilampirkan di SPT Tahunan dan berfungsi seperti SSP [surat setoran pajak].

Saya pikir, tarif 0,25% adalah tarif pajak yang cukup ringan. Kita contohkan kedalam angka-angka. PT A sebagai eksporti ikan membeli ikan dari pedagang pengumpul sebesar Rp.100.000.000,00. Atas transaksi ini, si eksporti wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp. 250.000,00. Sehingga uang yang dibayarkan kepada pedagang pengumpul oleh eksportir menjadi Rp. 99.750.000,00. Seandainya pedagang pengumpul tersebut memiliki laba bersih 5% atau Rp.5.000.000,00 maka laba bersih setelah pajak menjadi Rp.4.750.000,00.

Sejak Januari 2009, berlaku tarif tambahan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Dan di Pasal 22 diatur di Pasal 22 ayat (3) UU PPh 1984. Bunyi lengkap Pasal 22 ayat (3) UU PPh 1984 [amandemen 2008] sebagai berikut :
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak


Artinya, tarif 0,25% ini menjadi 0,5% jika pedagang pengumpul tidak memiliki NPWP. Tentu saja, NPWP ini wajib dicantumkan di Bukti Pungut supaya jelas siapa yang dipungut. Dan pencantuman tersebut akan berkaitan dengan SPT Tahunan, yaitu NPWP di SPT Tahunan harus sama dengan NPWP di Bukti Pungut :-)

Salaam.

Kamis, 12 Maret 2009

PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

Kegiatan ekonomi berbasis syariah memiliki karakteristik tersendiri. Waktu kuliah di Jurangmangu, seorang dosen malah berkomentar waktu pendirian Bank Muamalat, “Bank kok jualan barang.” Karena itu, tidak sedikit pejabat DJP juga berpendapat jika atas pembiayaan yang berasal dari bank syariah terutang PPN. Hal ini karena dia melihat bahwa nasabah bank syariah ternyata membeli barang ke bank syariah bukan kepada penjual barang.

Khusus untuk Pajak Penghasilan, UU PPh 1984 amandemen 2008 telah menyiratkan di Pasal 31D UU PPh 1984 bahwa harus ada kesetaraan antara kegiatan ekonomi berbasis syariah dan konvensional. Berikut bunyi Pasal 31D UU PPh 1984:
Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum amandemen 2008, tidak ada pasal 31D. Ini benar-benar pasal baru! Salah satu alasan penambahan pasal ini adalah memberikan perlakuan yang sama dengan kegiatan usaha konvensional.

Perbedaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi berbasis syariah juga disebutkan di penjelasan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 31D khusus bidang usaha berbasis syariah yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009. Penjelasan dari Peraturan Pemerintah ini diantaranya menyebutkan :

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (level playing field) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama. Semoga!

Berikut ini adalah kutipan dari PP ini yang saya anggap perlu :

Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.


Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:
a. penghasilan;
b. biaya; dan
c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk:
a . hak pihak ketiga atas bagi hasil;
b. margin; dan
c. kerugian dari transaksi bagi hasil.

Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah
dilakukan juga terhadap :
a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
b. bonus;
c. margin; dan
d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.


Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli. Maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.

Jika peraturan perpajakan merupakan satu kesatuan, tidak dilihat secara parsial, maka Pertaturan Pemerintah ini menegaskan bahwa pembiayaan bukan jual beli sehingga atas transaksi pembiyaan murabahah tidak terutang PPN [bukan objek PPN]. Disini, bank tidak ditempatkan sebagai penjual atau pembeli, tapi dianggap sebagai lembaga keuangan!

Cag!

Mencetak SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan file SPT dalam format MS Excel, dan blangko SPT dalam bentuk kertas. Bagi yang biasa bekerja dengan komputer, saya kira membuat SPT langsung dari file komputer sangat memudahkan. Selain akan lebih rapih, juga akan terhindar dari kesalahan hitung. Setidaknya, syarat SPT yang tiga itu [benar, lengkap, dan jelas] salah satunya sudah terpenuhi, yaitu benar dalam perhitungan.

Tetapi mencetak SPT Tahunan itu tidak bisa semau kita. Misalnya, karena yang ada kertas continous form yang ukuran letter, maka kita kompres saja file tersetaknya dan dicetak di kertas ukuran letter. Tidak bisa! SPT Tahunan harus dicetak di kertas ukuran folio! Kertas ukuran folio itu kertas yang ukurannya 8,5” x 14” atau bisa juga 8,5” x 13”.

Selanjutnya, SPT sekarang sudah ada batas atas, bawah, kiri, dan kanan. Tanda batas tersebut adalah kotak hitam. Nah kotak hitam tersebut harus tercetak! Saya kira, tanda tersebut untuk keperluan scanning di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Terakhir, format SPT jangan dimodifikasi! Formatnya sudah standar begitu dan nantinya jika dimodifikasi kemungkinan pada saat scanning di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan datanya tidak terbaca oleh software yang dipakai :-)

Beginilah alur SPT yang diolah oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Rabu, 11 Maret 2009

Melaporkan Penghasilan Istri

Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU PPh 1984 menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Penghasilan istri dan penghasilan anggota keluarga lain seperti anak [mungkin anaknya sudah jadi artis], digabung dan dilaporkan menjadi satu SPT Tahunan PPh OP.

Tetapi jika istri kita hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau istri kita seorang pekerja [bukan pengusaha], maka atas penghasilan istri dikenakan PPh Final. Maksudnya, kewajiban menghitung, dan menyetor PPh atas penghasilan istri selesai di tingkat pemberi kerja [majikan]. Kepala keluarga tidak perlu menghitung dan membayar PPh kembali.

Lantas, dimana penghasilan istri atau anggota keluarga dilaporkan? Tempatnya ada di form 1770 S - II atau lampiran II bagian A, nomor 10. Kepala Keluarga cukup melaporkan penghasilan bruto dan PPh terutang yang sudah dipotong sesuai bukti potong. Nah, Bukti Potong tersebut tetap wajib dilampirkan di SPT Tahunan PPh OP!!!


Lampiran Bukti Potong tersebut tentu menginformasikan kepada petugas pajak bahwa istri Wajib Pajak tersebut sudah final [sudah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja]. JIka tidak ada Bukti Potong, saya pikir petugas pajak juga akan bertanya-tanya, "Apa benar atas penghasilan istri sudah dikenakan PPh?". Sekali lagi, inilah pentingnya minta Bukti Potong!

Salaam

Bukti Potong sebagai Kredit Pajak

Tidak sedikit para pemotong yang lalai membuat Bukti Potong PPh Pasal 21. Ya, pegawai yang setiap bulan gajinya dipotong PPh oleh pemberi kerja, sebenarnya berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 [form 1721 A1] sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah bayar pajak.

Fungsi bukti potong setara dengan Surat Setoran Pajak [SSP]. Pekerja yang tidak memiliki Bukti Potong tentu harus bayar pajak dua kali. Pertama dipotong dan dibayar ke kas negara oleh pemberi kerja [bendahara]. Kedua, saat membuat SPT karena tidak memiliki bukti bahwa atas penghasilannya telah dibayar pajak.

Tetapi jika telah memiliki Bukti Potong, tentu pekerja tinggal melampirkan di SPT Tahunan PPh OP. Angka-angka yang dimasukkan ke SPT Tahunan PPh OP [form 1770 S] juga harus persis sama dengan Bukti Potong. Angka-angka yang biasa disalin dari Bukti Potong adalah jumlah penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak [PTKP], dan PPh terutang. Tentu saja PPh terutang ini harus sama dengan PPh yang dipotong pihak lain.



Oh ya, jangan lupa mengisi lampiran I [form 1770S - I]. Yang diisi cuma nama pemotong [tempat kerja kita], NPWP pemotong, nomor dan tanggal bukti potong, dan PPh Pasal 21 terutang. Jika Bukt Potong tidak pakai nomor, kosongkan saja. Intinya, isi jika ada!

Mudah kan?

Benar, Lengkap, dan Jelas

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. [Pasal 3 ayat (1) UU KUP]

Apa sih yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas?
Di bagian penjelasan ayat ini sudah ada pengertian benar, lengkap, dan jelas. Berikut kutipannya :

Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

salaam

Jumat, 06 Maret 2009

Konsultasi Pajak Gratis

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, jajaran Kanwil DJP Jawa Barat I mulai tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan 27 Maret 2009 mengadakan konsultasi pajak gratis bertempat di Kanwil DJP Jabar I, Gedung Keuangan Negara Bandung [lebih terkenal dengan nama gedung "ckc"].

Gedung Keuangan Negara [GKN] berada di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, dan tepat berada di 0 KM [Nol Kilo Meter]. Ini dia salah satu pengumumannya :


So, jangan ragu untuk datang ke kantor pajak!

Permohonan Ijin Revaluasi Aktiva Tetap

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Perusahaan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009


Bersamaan dengan surat Permohanan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, juga wajib dilampirkan :
[a.] Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;

[b.] Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;

[c.] Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009 ]; dan


d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan telah memenuhi persyaratan formal dan material, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan. Tetapi jika berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau material, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan penolakan.

Keputusan persetujuan atau keputusan penolakan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Perusahaan. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan perselujuan atau keputusan penolakan, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan. Keputusan persetujuan wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) han kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu. Artinya wajib diterbitkan pada hari ke 33 (tiga puluh tiga).

Lebih lengkap catatan revaluasi tahun 2009 silakan unduh disini! Catatan revaluasi ini merupakan copy paste dari Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009 ditambah contoh perhitungan menurut yang saya pahami.

Salaam :)

Fokus Pemeriksaan Pajak 2009

Yang dimaksud dengan fokus pemeriksaan tahun 2009 adalah sasaran pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu atau Wajib Pajak tertentu, yang menjadi sasaran utama pemeriksaan. Fokus pemeriksaan tahun 2009 dibagi dalam dua kelompok, yaitu fokus pemeriksaan nasional dan fokus pemeriksaan Kantor Wilayah DJP.


A. Fokus Pemeriksaan Nasional
Fokus pemeriksaan nasional merupakan sasaran pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu atau Wajib Pajak tertentu, yang menjadi sasaran utama pemeriksaan secara nasional dalam tahun 2009. Fokus pemeriksaan nasional dalam tahun 2009 ditetapkan sebagai berikut:

1. Fakus pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan
Penetapan fokus pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan didasarkan pada data Produk Domestik Bruto (PDB), nilai koreksi hasil pemeriksaan, penerimaan Pajak Penghasilan, audil coverage ralio, dan pengaduan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dalam tahun 2009 secara nasional difokuskan
pada Wajib Pajak yang termasuk dalam sektor usaha sebagai berikut:


2. Fokus pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tahun 2009 difokuskan pada:
a. Pemilik modal atau investor yang memiliki akumulasi nilai investasi di atas Rp 500 juta;
b. Pengusaha restoran, bahan bangunan, dan bengkel sepeda motor dan mobil;
c. Konsultan hukum, dokter, dan notaris;
d. Selebritis dan tokoh masyarakat;
e. Pejabat dan mantan pejabat eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah;
f. Pejabat dan mantan pejabat yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
g. Pejabat dan man tan pejabat legislatif serta calon anggota legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.


B. Fokus Pemeriksaan Kantor Wilayah DJP
Fokus pemeriksaan Kantor Wilayah DJP merupakan sasaran pemeriksaan sesuai dengan lokus pemeriksaan nasional ditambah dengan Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu yang merupakan kekhususan dari masing-masing Kantor Wilayah DJP, yang menjadi sasaran pemeriksaan pada suatu Kanlor Wilayah DJP dalam tahun 2009.

Sumber : SE-2/PJ.04/2009

Kamis, 05 Maret 2009

PPh Pasal 21 DTP tahun 2009

Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2009 tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu.

Kategori tertentu masuknya :
[a.] kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
[b.] kategori usaha perikanan; dan
[c.] kategori usaha industri pengolahan,
yang rincian jenis usaha dan kode KLU yang dimaksud kategori tertentu ada di Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2009 silakan diunduh.

PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah [DTP] ini berlaku sejak bulan Maret [gaji yang dibayarkan pada bulan Maret] sampai dengan bulan Desember 2009 [hanya berlaku 10 bulan]. Ya, karena ini merupakan bentuk stimulus fiskal dalam rangka krisis global.

Memang PPh Pasal 21 ini tidak dibayar alias gratis tapi bendahara [pemotong PPh Pasal 21 atau pemberi kerja] tetap diwajibkan membuat Surat Setoran Pajak. Dan SSP tersebut wajib dibubuhi atau ditulisi “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009”. Mungkin nanti di KPP SSP ini tetap direkam dan menjadi pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR berapa sebenarnya stimulus fiskal tersebut.

Selain wajib membuat SSP, bendahara juga wajib membuat Bukti Potong. Nantinya, bukti potong ini bisa dikreditkan oleh pekerja di SPT Tahunan. Kalau tidak ada bukti potong, apa yang bisa dikreditkan? Kebijakan ini pasti merepotkan bendahara!

PPh Pasal 21 DTP diberikan bagi mereka yang berpenghasilan lima juta rupiah kebawah. Praktisnya, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah adalah PPh atas gaji antara PTKP sampai lima juta rupiah. Sedangkan jika pekerja memperoleh penghasilan diatas lima juta maka PPh-nya tidak ditanggung oleh pemerintah. Silakan cek contoh 4 dibawah.

Contoh-contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang ada dibawah ini adalah salinan dari PER-22/PJ/2009. Silakan dicermati! Sebelum ke contoh, bagi yang belum terbiasa saya ingatkan bahwa angka dalam tanda kurang berarti mengurangi atau angka minus.


Contoh 1
Peri Irawan adalah pegawai tetap di PT Majutex. PT Majutex merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Peri Irawan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Peri Irawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).
[a.] Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:
Penghasilan bruto sebulan Pengurangan: Rp 5.000.000
- Biaya jabatan 5% x Rp 5.000.000 =(Rp 250.000)
- Iuran Pensiun (Rp 25.000)
Penghasilan Neto sebulan Rp 4.725.000
Penghasilan neto setahun Rp.4.725.000 x 12 = Rp56.700.000

PTKP setahun:
- untuk WP sendiri (Rp 15.840.000)
- tambahan WP kawin (Rp 1.320.000)
- tambahan untuk 2 orang anak (Rp 2.640.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 36.900.000
Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp36.900.000 = Rp 1.845.000
Pasal 21 terutang sebulan Rp 1.845.000/12 = Rp. 153.750

[b.] Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan [take home pay] apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung pemerintah
Penghasilan bruto sebulan Rp 5.000.000
Dikurangi iuran pensiun Rp (25.000)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutang Rp (153.750)
Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.821.250


[c.] Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan [take home pay] apabila PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTP Rp 4.821.250
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Rp 153.750
Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.975.000


Contoh 2 [PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja]
Danang Resmawan adalah seorang pegawai dan PT Barcelona. PT Barcelona merupakan perusahaan yang bergerak pada kategon usaha industr! pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Danang Resmawan memperoleh gaji sebesar Rp4.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Selama ini PPh Pasa! 21 yang terutang ditancgung oleh PT Barcelona. Danang Resmawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).


c. Besarnya penghasilan yang dilerima Danang Resmawan apabila PPh Pasal 21 Ditanggunn Pemerintah:
Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTP Rp 3.975.000
Ditambah PPh Pasal 21 DTP Rp 106.250
Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.081.250

Catatan:
Oleh karena selama ini PT Barcelona menanggung PPh Pasal 21 maka PPh yang ditanggung tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.


Contoh 3 [pemberi kerja memberikan Tunjangan PPh Pasal 21]
Budi Yanto adalah pegawai tetap di PT Kertas Pulp. PT Kertas Pulp merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri bubur kertas dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 2:011. Pada bulan April Tahun 2009, Budi Yanto memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000 dan diberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp30.000. luran Pensiun yang dibayar Budi Yanto adalah sebesar Rp25.000 Budi Yanto menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

c. Besarnya penghasilan yang dilerima Danang Resmawan apabila PPh Pasal 21 Ditanggunn Pemerintah:
Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTP Rp 2.468.575
Ditambah PPh Pasal 21 DTP Rp 36.425
Besarnya penghasilan yang diterima Rp 2.505.000

Catatan:
Di PPh Pasal 21 ada dua istilah, yaitu ditanggung dan tunjangan. Keduanya sama-sama dibayar oleh pemberi kerja. Istilah ditanggung artinya perusahaan yang membayar PPh Pasal 21 tetapi bukan penghasilan bagi pekerja dan bukan biaya bagi pemberi kerja. Sedangkah istilah tunjangan artinya perusahaan yang membayar PPh Pasal 21 tetapi tunjangan tersebut menjadi penghasilan bagi pekerja dan biaya bagi pemberi kerja. Sebagai tambahan, PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji PNS ditanggung oleh APBN sedangkan penghasilan lain dari APBN dikenakan PPh final.


Contoh 4 [penghasilan sebulan diatas lima juta]
Pada bulan Mei 2009 Budi Yanto selain memperoleh gaji beserta tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.530.000. juga menerima bonus sebesar Rp5.000.000. Karena penghasilan Budi Yanto pada bulan Mei 2009 totalnya telah melebihi Rp5.000.000 (gaji dan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.530.000 dan bonus sebesar Rp5.000.000 sehingga total penghasilan sebesar Rp7.530.000) maka seluruh PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Budi Yanto pada bulan Mei 2009 harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja. Dengan demikian, Budi Yanto pada bulan Mei 2009 tidak mendapat Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Contoh 5 [pekerja harian]
Azizah Hasanah pada bulan Juni 2009 bekerja pada PT Perkebunan Hijau sebagai tenaga harian lepas. PT Perkebunan Hijau merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha perkebunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 01115. la bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp200 000. Azizah Hasanah belum menikah (status TK/0).



cag!

Rabu, 04 Maret 2009

Tempat Lapor SPT

Mulai tahun 2009 ini, kantor pajak memulai sesuatu yang baru khususnya dalam hal penerimaan SPT. Salah satunya adalah drop box, yaitu tempat dimana SPT Tahunan bisa diterima. Drap Box bisa berada di pusat perbelanjaan, atau kantor-kantor lain yang ditentukan oleh KPP Pratama tertentu.

Selain itu, KPP dimanapun dapat menerima SPT Tahunan. Ini mirip dengan kantor pos. Sehingga KPP penerima hanya memberikan tanda terima tanpa penelitian terlebih dahulu. Lebih lengkap perbedaan cara lama dan cara baru dalam penerimaan SPT sejak tahun 2009 adalah sebagai berikut :


Dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT di Drop Box akan mendapatkan tanda terima :


Dalam salah satu file materi Pelatihan Drop Box disebutkan bahwa SPT Tahunan yang diterima oleh KPP tidak boleh ditolak! Sekarang Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan di KPP mana saja. Silakan ....

cag!

Telat Lapor SPT Tahunan

Menurut Pasal 3 ayat 3 UU KUP [amandemen 2007] bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret 2009 atau tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan paling lambat tanggal 30 April 2009 atau empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Walaupun demikian, jika sampai dengan waktu diatas Laporan Keuangan belum selesai atau SPT Tahunan masih belum siap, maka Wajib Pajak dapat memberitahukan kepada kantor pajak untuk memberitahukan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan. Bagaimana prosedurnya? Berikut kutipan Pasal 4 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2009 :
(1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

(2) Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, serta melampirkan:
a. Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup);

b. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan

c. Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.

(3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melampirkan Surat Pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja.

(4) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Berkaitan dengan pembayaran kekurangan Pajak Penghasilan yang biasa disebut PPh Pasal 29 maka saya ingatkan bahwa di tahun 2009 ini ada kekhasan. SPT Tahunan yang disampaikan tahun 2009 ini merupakan SPT Tahunan tahun pajak 2008 yang undang-undang materinya mengaju ke UU PPh 1984 amandemen 2000. Sedangkan undang-undang formalnya berlaku UU KUP amandemen 2007.

Dimana kekhasannya? Berdasarkan UU PPh 1984 amandemen 2000 bahwa PPh Pasal 25 wajib disetor paling lambat tanggal 25 Maret. Sedangkan di UU PPh 1984 amandemen 2008 bahwa PPh Pasal 25 wajib dibayar paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Dengan demikian, walaupun akhir pelaporan SPT Tahunan bagi WP Badan tanggal 30 April 2009, tetapi pembayaran PPh Pasal 29 tetap paling lambat tanggal 25 Maret 2009!

Cag.

Tempat Terutang PPN

Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan BKP atau JKP. Objek pajaknya penyerahan BKP atau JKP. Dan terutang di tempat penyerahan BKP atau JKP walaupun penyerahan tersebut masih dalam satu entitas seperti penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang. Dasarnya adalah Pasal 12 ayat (1) UU PPN yang berbunyi sebagai berikut :
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


Lebih lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 2000 mengatur :
(1) Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Tempat Pajak terutang atas :
a. Impor Barang Kena Pajak, adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean;

b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah di tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang pribadi atau badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak atau di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak;

c. Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Tetapi kita bisa menghindari pengenaan PPN atas penyerahan intra perusahaan. Artinya penyerahan dalam satu perusahaan seperti penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang tidak terutang PPN. Caranya dengan meminta pemusatan ke kantor pajak. Persyaratan pemusatan diatur di Pasal 4 KEP - 128/PJ./2003

(1) Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran dan Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing) dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

b. Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai;

c. Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

d. Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan

e. Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas-kecil (petty cash).

(2) Permohonan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dimohonkan.

Khusus bagi mereka yang terdaftar di kantor pajak yang berada di Kanwil WP Besar, Kanwil Khusus, serta KPP Madya diseluruh Indonesia, dianjurkan terpusat di pusat atau pemusatan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-15/PJ/2009 bahwa semua Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya dan KPP WP Besar diwajibkan melakukan pemusatan kecuali Wajib Pajak belum siap. Berikut kutipan Pasal 3 ayat (1) PER-15/PJ/2009 :


cag!

Pedagang Pengumpul

Berkaitan dengan ekstensifikasi yang dilakukan oleh kantor pajak, DJP telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 02/PJ.03/2009 yang pada intinya sebagai berikut :

[a.] Secara aktif melakukan sosialisasi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan khususnya pengenaan tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

[b.] Melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya pemungutan oleh badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul.

[c.] Melakukan pendataan pedagang pengumpul yang berada di wilayah masing-masing untuk selanjutnya diberikan NPWP guna menghindari pengenaan tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi 100%.

Pengenaan tarif lebih tinggi 100% berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UU PPh 1984 [amandemen 2008] yang berbunyi :
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak


Sebelum amandemen 2008, tidak ada Pasal 22 ayat (3). Penambahan peraturan diatas dimaksudkan untuk mendorong Wajib Pajak mendaftarkan dan memperoleh NPWP. Pedagang pengumpul yang menjadi target ekstensifikasi kali ini pasti beragam. Mulai dari omset jutaan per bulan sampai ratusan juta per bulan. Tapi saya pikir, standarnya harus PTKP. Artinya, pedagang pengumpul yang wajib memiliki NPWP adalah pedagang pengumpul yang memiliki penghasilan rata-rata diatas PTKP.

Cag!

Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes

thank you for your donations

thank you for your donations
KCU Bandung 008.0435.771