Sosialisasi SPT OP

Mulai tahun ini DJP tidak lagi mengirim SPT ke wajib pajak. Formulir
SPT bisa diambil di KPP (kantor pelayanan pajak) mana saja yang
terdekat. Sedangkan SPT yang berbentuk softcopy bisa diunduh di
www.pajak.go.id

Selain itu, pada tahun ini kampanye penyampaian SPT juga lebih gencar.
DJP menyebut kampanye simpatik. Saya kira, ini juga bagian dari
kampanye "penyadaran" kewajiban perpajakan. Sebenarnya banyak orang
yang belum sadar bahwa dirinya memiliki kewajiban menyampaikan SPT.

Hari ini, di Kanwil DJP Jawa Barat I diadakan sosialisasi pengisian
SPT. Bagi anda yang berada di wilayah Bandung, bisa datang ke Jalan
Asia Afrika No. 114 Bandung. Tepatnya di depan (sebrang) Grand Hotel
Preanger.

Selain mendapat materi cara mengisi SPT, juga telah disediakan kudapan
(snack) dan Formulis SPT. Ayo bikin SPT!

Salaam

--
Sent from my mobile device

jabat erat dari :
raden[dot]suparman[at]gmail[dot]com
http://www.pajaktaxes.blogspot.com

Semua jasa objek PPh Pasal 21?

Salah satu "penggemar" [maksudnya gemar bertanya] melalui email menanyakan jasa laundry. Apakah jasa laundry objek PPh Pasal 21? Misalnya begini, PT IndustriGarmen memberi order jasa laundry atas pakaian yang akan dijual. Sebelum dikirim ke konsume PT IndustriGarmen mencuci produknya. Tetapi rekanan PT IndustriGarmen yang diberi order adalah WP Orang Pribadi. Apakah jasa laundry ini objek PPh Pasal 23 atau objek PPh Pasal 21?

Apakah objek PPh Pasal 23? Bukan, karena pemotong PPh Pasal 23 adalah subjek pajak dalam negeri dan jasa laundry bukan termasuk objek PPh Pasal 23. Untuk hal ini saya yakin benar.

Biasanya saya berpatokan bahwa objek PPh Pasal 21 selalu berkaitan dengan pekerjaan. Pemberi penghasilan di PPh Pasal 21 adalah majikan. Karena itu, berkaitan dengan jasa laundry saya berpendapat bukan objek PPh Pasal 21.

Tetapi kemudian ada frase "pemberi jasa dalam segala bidang" di Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008. Jika kita baca, maka bunyi dari Pasal 3 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan tersebut berbunyi, "Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan : ... pemberi jasa dalam segala bidang termasuk ..."

Jika kita baca hanya sebatas itu, semua pemberi jasa orang pribadi bisa dipotong PPh Pasal 21! Tidak ada batasan jenis-jenis penghasilan seperti objek PPh Pasal 23. Seperti kita ketahui bahwa PPh Pasal 23 adalah positif list, maksudnya hanya jenis-jenis penghasilan tertentu yang merupakan objek PPh Pasal 23. Penghasilan tertentu itu harus disebutkan baik di UU PPh maupun di peraturan dibawahnya.

Apakah ini berarti bahwa jika bukan objek PPh Pasal 23 kemudian menjadi objek PPh Pasal 21? Pola pikir seperti ini saya pikir tidak bisa diterima. Kenapa? Kita lihat peraturan di Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh 1984 [amandemen 2008] bahwa jasa lain yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Jika semua jasa merupakan objek PPh Pasal 21, lantas tidak ada jasa "selain yang telah dipotong PPh Pasal 21"! Kalau beg-beg-begitu :

[a.] apa maksud Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh 1984?

[b.] apa maksud Pasal 3 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008?

Menurut saya, dua peraturan tersebut kontradiksi.

Terus terang saya masih bingung!

Setelah saya cari, kata-kata "pemberi jasa dalam segala bidang" telah ada sejak tahun 1991! Lah ko baru nyadar sekarang?

Mungkin salah satu penyelesaiannya adalah kembali kepada "suasana kebatinan" para pembuat undang-undang pada UU PPh 1984 yang pertama, yaitu bahwa Pasal 21 adalah cicilan PPh terutang yang dipotong oleh pemberi kerja. Pihak yang dipotong adalah karyawan dan tenaga ahli tertentu. Kita baca Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 berikut :

(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan

penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh :

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, dan honorarium dengan nama

apapun sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau

orang lain yang dilakukan di Indonesia;

b. bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan

tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara;

c. badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun;

d. perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium atau pembayaran

lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli

dan/atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang

melakukan pekerjaan bebas.

Migrasi PBB dan BPHTB

Sejak 1 Januari 2010 berlaku UU No. 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Biar gampang menyebutnya saya singkat saja UU PDRD. Semula saya menduga UU No. 28 Tahun 2009 adalah perubahan UU PDRD yang sebelumnya sudah ada. Ternyata salah. UU No. 28 Tahun 2009 adalah MENCABUT Undang-undang PDRD terdahulu!

Selain itu, mulai PBB [pajak bumi dan bangunan] dan BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan] yang selama ini merupakan wilayat pajak pusat [walaupun hasilnya diberikan ke daerah] sejak 1 Januari 2010 merupakan PDRD. Hanya saja pelaksaannya bertahap yaitu PBB mulai 2014 dan BPHTB mulai 2011. Hal ini diatur di Pasal 182 UU No. 28 Tahun 2009 :

1. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan

2. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Ternyata perpindahan atau pendaerahan PBB sudah lama diwacanakan. Bapak Maizar Anwar [saat ini Kakanwil DJP Jakarta Timur], menulis dalam Berita Pajak No. 1651 sebagai berikut :

Oleh karena itu pada tahun 2003 yang lalu sewaktu pendaerahan PBB masih merupakan wacana hampir 90% Bupati/Walikota dan beberapa Gubernur kepala daerah membuat surat tertulis kepada Menteri Keuangan menolak PBB tersebut dijadikan Pajak Daerah, karena sistem yang berlaku selama ini sesunggunya pemerintah daerah sudah nyaman dengan sistem pengelolaan PBB yang berlaku selama ini, dimana peraturan dan sistem dibuat pemerintah pusat dan pemungutan serta hasil penerimaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Apakah sekarang para kepala daerah akan menolak PBB dan BPHTB? Saya kira tidak mungkin karena PBB Perdesaan dan Perkotaan sudah masuk di Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 UU PDRD. Sedangkan BPHTB masuk di Pasal 85 sampai dengan 93 UU PDRD. Hanya saja siapkah infrastruktur dan SDM Pemda?

Di kalangan DJP sendiri tersebar gossip adanya “transfer” pegawai dari DJP ke Pemda berkaitan dengan migrasi PBB & BPHTB. Apakah benar migrasi pajak pusat dibarengi dengan migrasi pegawainya? Kita tunggu saja kesepakatan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 182 UU PDRD.

Saya kira pendapat pegawai DJP berkaitan dengan migrasi ini ada dua, yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi yang setuju pendaerahan PBB dan BPHTB umunya berkaitan dengan pekerjaan PBB dan BPHTB. Merepotkan!!! Banyak yang merasa bahwa PBB dan BPHTB menyita banyak tenaga dan tidak sebanding dengan penerimaan PBB dan BPHTB.

Tetapi sebagian lagi tidak setuju. Salah satu alasan ketidaksetujuan adalah berkaitan dengan database properti Wajib Pajak. Artinya data PBB dan BPHTB bisa menjadi pintu untuk intensifikasi penghitungan Pajak Penghasilan. Selain itu, DJP selama ini telah memiliki SDM dan infrastruktur yang baik, khususnya untuk PBB.

DJP sudah memiliki tenaga fungsional penilai, tenaga pemetaan / pengukuran, dan surveyor. Sedangkan infrastruktur yang dimiliki DJP antara lain : Basis Data objek dan subjek PBB, NJOP, data penerimaan, tunggakan, penagihan, Peta Blok, Peta ZNT, aplikasi SISMIOP, SIG, dan Bank Data Nilai Pasar Property [BDNPP]. Apakah infrastruktur ini juga akan migrasi? Sampai saat ini saya belum denger gossipnya ... hehehe.