Pengumuman nomor PENG-06/PJ.02/2015

Pengumuman nomor PENG-06/PJ.02/2015 tentang Penegasan ATas e-Faktur
Pengumuman nomor PENG-06/PJ.02/2015 tentang Penegasan ATas e-Faktur
Pengumuman nomor PENG-06/PJ.02/2015 tentang Penegasan ATas e-Faktur


silakan yang mau mengunduh versi pdf
Pengumuman nomor PENG-06/PJ.02/2015 tentang Penegasan Atas e-Faktur


#eFaktur


Komentar

Tax Learning mengatakan…
Salam Kenal Mas Agus Suparman. Saya baru tahu bahwa ternyata dulu pernah 1 kota penempatan dengan Mas Agus sewaktu di Samarinda. Mas Agus di Karikpa Samarinda dan dalam periode yang hampir bersamaan saya ditugaskan di KPP Samarinda (periode 1997-1999).
Jumat, Juni 19, 2015 3:21:00 PM
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPh Pasal 26

Gambar
Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari Indonesia. Pengaturan seperti ini biasa disebut asas sumber. Indonesia berhak memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia. Siapa pun penerimanya! Sebenarnya ada perlakuan terhadap subjek pajak Luar Negeri, yaitu pemotongan penghasilan dari bruto sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 UU PPh 1984, dan BUT (bentuk usaha tetap). BUT sebenarnya masuk kelompok subjek pajak Luar Negeri tetapi perlakuan perpajakan atau kewajiban perpajakan BUT disamakan dengan subjek pajak Dalam Negeri. Ketentuan UU PPh 1984 khususnya PPh Pasal 26 hanya dapat dibatalkan dengan tax treaty . Tax treaty memang ketentuan khusus, tetapi fungsinya hanya untuk membatasi. Maksudnya, walaupun di tax treaty diatur suatu pajak terhadap jenis penghasilan tertentu tetapi jika tidak diatur di undang-undang dom...
Baca tulisan lengkap »»»