catatan perpajakan

Sejak April lalu, dunia dihebohkan oleh kemunculan suatu dokumen finansial yang disebut dengan Panama Papers. Dokumen finansial tersebut mengungkap daftar nama pesohor ternama yang menyimpan aset finansialnya di Panama, salah satu negara tax haven. Sebelumnya dokumen serupa juga terkuak pada tahun 2013, yang disebut Offshore Leaks. Pada intinya kedua dokumen tersebut mengindikasikan bahwa penyimpanan aset di negara tax haven seringkali dilakukan perusahaan dan individu untuk menghindari suatu hukum tertentu. Misal, karena asetnya berasal dari aktivitas ilegal atau untuk menghindari pajak, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tujuan bisnis. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebocoran dokumen tersebut mengundang respons yang luar biasa dari masyarakat dunia. Dalam edisi ke 38, InsideTax secara khusus mengangkat persoalan base erosion and profit shifting (BEPS) yang telah menjadi agenda besar negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan the Group...

DANNY DARUSSALAM Tax Academy (DDTax Academy) menawarkan berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. Kami memberikan informasi yang up-to- date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda. Di bulan Juni 2016, kami menawarkan kursus satu hari yang dikemas dalam practical course. Kursus ini dirancang untuk membahas semua hal terkait proses audit, keberatan dan banding dan memberikan strategi-strategi untuk menguatkan posisi wajib pajak dari perselisihan dan bagaimana mencegah potensi sengketa sejak awal proses. Pasalnya, setiap wajib pajak berkemungkinan untuk diperiksa oleh otoritas pajak. Hal ini sering terjadi akibat hasil pemeriksaaan yang menunjukkan adanya pajak yang kurang dibayar atau SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar dan meminta pengembalian lebih bayar pajak tersebut (restitusi). Selain itu, selama proses Audit, DJP sering meminta kumpulan dokumen-dokumen...

The Jakarta Post, 22 Maret 2016, sudah menyebut Indonesia sebagai the real tax haven country. Ya, secara praktek Wajib Pajak di Indonesia dapat dengan mudah tidak bayar pajak walaupun Wajib Pajak tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa. Sedangkan fobia adalah rasa ketakutan yang berlebihan terhadap suatu fenomena. Sebagian penduduk Indonesia sangat ketakutan dengan pajak. Di bawah ini dua buktinya!

Direktorat Jenderal Pajak menggunakan jurus baru untuk mengungkap para pengemplang pajak. Selama ini, pemeriksa pajak biasa menguji omset Wajib Pajak dengan arus uang, arus dokumen, dan barang. Tapi secara institusi, Direktorat Jenderal Pajak belum mengoptimalkan arus barang. Karena itu, di tahun Penegakkan Hukum 2016 arus barang akan ditelusuri untuk mengungkap omset para pengusaha. Kemana saja barang mengalir?

Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) harus ada daluwarsanya. Penegasan ini disebutkan dalam Surat Direktur Peraturan Perapajakan I nomor S-411/PJ.02/2016 tanggal 2 Mei 2016. Salah satu alasan harus ada daluwarsa adalah untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Jaminan kepastian hukum sesuai dengan asas hukum Litis Finiri Oportet yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Kewajiban perpajakan di Indonesia berlaku hanya 5 tahun. Setelah lewat 5 tahun, otoritas pajak tidak bisa lagi menagih hak negara dari Wajib Pajak. Kecuali jika Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Artinya penagihannya bukan melalui hukum administrasi pajak tetapi menggunakan pidana pajak. Hanya saja ada banyak penafsiran darimana 5 tahun dihitung.