Rabu, 28 November 2007

PPN Pasal 16D

Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan hal mengenai PPN atas penyerahan aktiva oleh PKP yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yg disebut kan dlm pasal UU PPN & PPN BM 18 TAHUN 2000 pasal 16 D. Kebetulan saya sebagai PKP ingin menjual mobil kepada seorang yg buka PKP, apakah saya harus membuat faktur pajak sederhana...?
Karena saya tidak mengetahui apakah PPN yg dibayar pada saat perolehan aktiva (mobil) tsb dapat dikreditkan atau tidak, mengingat data nya uda gak ada, uda dibeli 15 tahun yang lalu. Bagaimana supaya amannya...?Apakah dibuat faktur pajak sederhana atau tidak ? Dan apakah pada saat pelaporan SPT tahunan PPH OP, hasil penjualan harus diperinci...? maksudnya dipisahkan hasil dari penjualan brg dagangan dgn penjualan mobil tsb...?
Mohon pencerahannya...Terimakasih.

Salam,

Tji Beng

Jawaban Saya:
Pasal 16D UU PPN 1984 berbunyi, "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan."

Pasal 16D ini pengenaan PPN atas aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Pada umumnya, aktiva yang kita gunakan untuk operasional perusahaan terdapat PPN-nya. Nah, pada saat kita beli, PPN yang telah kita beli tersebut bisa kita kreditkan atau biayakan. Jika dikreditkan disebut pajak masukan. Dikreditkan atau tidak bukan semata-mata karena tidak boleh dikreditkan. Bisa saja, menurut peraturan suatu pajak masukan dapat dikreditkan tetapi tidak kita kreditkan malah kita biayakan saja.

Walaupun tidak dikreditkan, tetapi karena menurut peraturan perpajakan pajak masukan tersebut boleh atau "dapat" dikreditkan, maka pada saat aktiva tersebut dijual kembali, akan terutang PPN Pasal 16D! Karena itu, saya biasa membacanya seperti ini : "semua penjualan aktiva perusahaan objek PPN kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan".

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur di Pasal 9 ayat 8 UU PPN 1984, yaitu :
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, stationwagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.


Berkaitan dengan pertanyaan diatas, maka jika kendaraan bekas aktiva yang djual berupa sedan, jeep, stationwagon, van, dan kombi maka bisa dipastikan bukan objek PPN karena untuk kendaraan jenis tersebut pada saat perolehannya, pajak masukannya, tidak dapat dikreditkan.

Jika objek PPN maka WP harus membuat faktur pajak atas penjualan aktiva tersebut. Dasar pengenaan pajaknya sebesar harga jual. Pasal 16D termasuk jenis transaksi penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dan dilaporkan di SPT PPN form 1107A romawi II.

Penjualan aktiva biasanya merupakan penghasilan lain-lain. Karena itu, pelaporan di SPT Tahunan PPh, penjualan aktiva pasti bukan pos peredaran usaha, karena pos ini untuk kegiatan usaha pokok (kalau di akuntansi sering dimasukkan ke pos sales). Cara pelaporan penjualan aktiva gampang ko : hasil penjualan dilaporkan sebagai penghasilan lain-lain, dan jika masih ada nilai buku, maka nilai buku tersebut disusutkan sekaligus.

Tapi untuk kendaraan yang sudah 15 tahun seperti pertanyaan diatas, saya yakin nilai bukunya sudah nihil he .. he ..

cag!

19 komentar:

  1. Pak Raden...terima kasih atas jawabannya..Mobil yang akan dijual adalah mobil pick up utk usaha....Tetapi tidak dapat dibuat faktur pajak standar tetapi faktur pajak sederhana karena pembeli tidak memiliki NPWP, jadi apakah tidak di laporkan di PPN form 1107A Romawi III pak...? TQ

    BalasHapus
  2. Betul pa, karena mobil untuk usaha maka pada saat perolehan dapat dikreditkan dan pada saat dijual menjadi objek PPN Pasal 16D. Seharusnya menggunakan faktur pajak standar, tetapi jika Pembeli tidak memiliki NPWP maka tidak memenuhi syarat faktur pajak standar, jadi pakai faktur pajak sederhana. Dilaporkan di 1107A nomor romawi III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana.

    BalasHapus
  3. Thank's atas penjelasannya, saya yg sebelum nya ragu2 jadi lebih yakin. Kemudian Pak, jika dlm kasus ini kendaraan yg dijual adalah berupa sedan, jeep, stationwagon, van, dan kombi apakah transaksi ini perlu dilaporkan juga dlm SPT PPN ? Apakah dilaporkan dlm SPT 1107 Induk Romawi I Huruf B (Tidak Terutang PPN) ? Terimakasih.

    BalasHapus
  4. Perlu. Betul dilaporkan di 1107 romawi I huruf B. Terima kasih kembali pa.

    BalasHapus
  5. Pak Raden mau nanya lagi nih...kalo utk kendaraan yg nilai bukunya habis (0) apakah saat pelaporan spt di daftar aktiva itu catatan kendaraan tsb langsung didelete/dibuang saja atau perlu teknis tersendiri...Karna daftar aktiva yg saya laporkan selalu ada akumulasi sampai tahun sebelumnya? Terimakasih

    BalasHapus
  6. Jangan dihilangkan pa. Kendaraan yang masih dipakai, walaupun disimpan saja, tetep masuk di daftar aktiva walaupun nilainya "Nihil". Jika dihilangkan berarti dijual. Terima kasih atas komentarnya.

    BalasHapus
  7. Begitu yach...saya kira kalo uda nol uda boleh dihilangkan, jadi kalo dijual apakah ada teknis tersendiri atau boleh lgs delete aja?TQ

    BalasHapus
  8. Langsung didelete saja, yang penting hasil penjualannya dilaporkan (biasanya sebagai penghasilan luar usaha). Terima kasih.

    BalasHapus
  9. Pak, sehubungan dengan adanya transaksi penjualan aktiva tersebut dan setelah melihat SPT 1770 yg baru, apakah nilai/laba transaksi tsb harus dimasukkan kedalam SPT 1770 Lampiran I hal.2 Bagian C no.6 ? Apakah benar demikian ? Atau dimasukkan saja dalam peredaran usaha dihal. I ? TQ

    BalasHapus
  10. Betul, dilaporkan disitu saja karena PPN Pasal 16D di laporkan keuangan juga biasanya dilaporkan di penghasilan lain-lain,

    BalasHapus
  11. Pak, numpang tanya kalau aktiva yang dijual adalah rumah tinggal (an perusahaan) bagaimana? apakah PPN nya tetap dikenakan?

    Thanks,
    Esther

    BalasHapus
  12. iya numpang nanya juga kalau yang dijual itu berupa gudang (tanah dan bangunan0 .. itu bagaimana?
    terima kasih .. andre

    BalasHapus
  13. Pak Raden, mau tanya.
    bagaimana jika kendaraan tersebut adalah ex taksi (perusahaan taksi)yang karena umurnya, maka manajemen memutuskan untuk diganti dengan tipe yang baru.
    pada saat beli PPN Masukannya tidak dikreditkan karena penjualannya tidak terutang PPN. apakah berarti pada saat dijual, tidak terutang PPN 16 D ?
    mohon saran ya pak

    BalasHapus
  14. bagaimana jika kendaraan tersebut adalah ex taksi (perusahaan taksi)yang karena umurnya, maka manajemen memutuskan untuk diganti dengan tipe yang baru.
    ----> jadi bagus dong kendaraannya.

    pada saat beli PPN Masukannya tidak dikreditkan karena penjualannya tidak terutang PPN. apakah berarti pada saat dijual, tidak terutang PPN 16 D?
    ----> tidak terutang

    BalasHapus
  15. iya numpang nanya juga kalau yang dijual itu berupa gudang (tanah dan bangunan0 .. itu bagaimana?
    ---> jugalan apa?
    kalau gudang tsb diperuntukkan usaha yang terutang PPN maka saat perolehan menjadi "dapat" dikreditkan sehingga saat gudang tersebut dijual terutang PPN

    BalasHapus
  16. Pak, numpang tanya kalau aktiva yang dijual adalah rumah tinggal (an perusahaan) bagaimana? apakah PPN nya tetap dikenakan?
    -----> kalau rumah tinggal tidak boleh dikreditkan pada saat perolehannya sehingga pada saat dijual kembali tidak terutang PPN.

    BalasHapus
  17. Pak mohon pencerahannya, Jika terdapat kondisi dimana suatu perusahaan membeli Kendaraan bekas dari pribadi dimana pada saat perolehan nya tidak dikenakan PPN. Apakah pada saat kendaraan itu dijual, Perusahaan tersebut harus menerbitkan Faktur Pajak Standart. (Kendaraan dijual utk ditukar dengan kendaraan yang baru)

    Terimakasih ya pak ...

    BalasHapus
  18. sore pak,

    Numpang tanya juga kalau faktur pajak yang diterbitkan oleh depelover dengan sistem indent dan dilakukan secara cicilan, bagimana perlakuan ppn nya ya pak.... trus jika pembeli tidak memiliki npwp (dulu diterbitkan faktur pajak sederhana) kl sekarang bagaimana dan bisa gak menggunakan npwp suaminya.

    tnks

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan.

      Jika faktur pajak tidak mencantumkan identitas pembeli maka faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

      Hapus


Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes

thank you for your donations

thank you for your donations
KCU Bandung 008.0435.771