Kamis, 26 Mei 2016

Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak

Sejak April lalu, dunia dihebohkan oleh kemunculan suatu dokumen finansial yang disebut dengan Panama Papers. Dokumen finansial tersebut mengungkap daftar nama pesohor ternama yang menyimpan aset finansialnya di Panama, salah satu negara tax haven. Sebelumnya dokumen serupa juga terkuak pada tahun 2013, yang disebut Offshore Leaks. Pada intinya kedua dokumen tersebut
mengindikasikan bahwa penyimpanan aset di negara tax haven seringkali dilakukan perusahaan dan individu untuk menghindari suatu hukum tertentu. Misal, karena asetnya berasal dari aktivitas ilegal atau untuk menghindari pajak, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tujuan bisnis. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebocoran dokumen tersebut mengundang respons yang luar biasa dari masyarakat dunia.

Dalam edisi ke 38, InsideTax secara khusus mengangkat persoalan base erosion and profit shifting (BEPS) yang telah menjadi agenda besar negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan the Group of Twenty (G20). Sejak 2013, OECD dan G20 bersama-sama merancang 15 Action Plan untuk menangkal praktik BEPS yang dianggap memberikan dampak ekonomi luar biasa, khususnya bagi negara-negara berkembang. Salah satu aksi berkaitan dengan isu Panama Papers, yaitu BEPS Action 5 yang membahas tentang praktik sistem pajak yang berbahaya (harmful). 5 Oktober 2015, laporan final (final report) dari kelima belas aksi tersebut dirilis dan implementasinya ke depan masih dibahas hingga saat ini.

Majalah Pajak InsideTax edisi Aksi BEPS (Base Erotion & Profit Shifting)


InsideTax Edisi ini mengulas masing-masing aksi yang disajikan dalam rubrik InsideReview. Terdapat beberapa aksi yang tidak dibahas, yaitu aksi 3 (CFC rules), 8-10 (transfer pricing), 11 (measuring and monitoring BEPS), dan 12 (mandatory disclosure rules). Dikarenakan oleh kedalaman materi dari aksi-aksi tersebut, ulasannya akan dibuat secara terpisah ke dalam bentuk working paper. Meskipun demikian, redaksi tetap menyajikan beberapa infografis yang memberikan gambaran singkat mengenai aksi-aksi tersebut. Kerangka besar keseluruhan isu proyek BEPS
juga dibahas dalam InsideHeadline.

Ulasan tersebut dilengkapi opini dari para pakar perpajakan internasional ternama, antara lain: Kees Van Raad, Peter H. Blessing, dan T.P. Ostwal. Selain itu, redaksi juga mewawancarai Gunawan Pribadi, Kepala Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Simak pula rubrik-rubrik lain yang tidak kalah menarik dan dapat menambah wawasan pembaca sekalian.

Semoga edisi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang rekomendasi yang diusulkan dalam proyek BEPS dalam menangkal praktik penghindaran pajak, dan bagaimana seharusnya aksi-aksi tersebut direspons oleh pemerintah Indonesia yang merupakan anggota G20. Akhir kata, selamat membaca dan semoga terinspirasi.

Untuk berlangganan majalah InsideTax, silahkan daftarkan email Anda yang aktif. Setelah itu, unduh secara GRATIS di sini

Rabu, 25 Mei 2016

Ini Tempat Belajar yang Tepat untuk Mengenal Proses Audit, Keberatan dan Banding

DANNY DARUSSALAM Tax Academy (DDTax Academy) menawarkan berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. Kami memberikan informasi yang up-to- date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda.

Di bulan Juni 2016, kami menawarkan kursus satu hari yang dikemas dalam practical course. Kursus ini dirancang untuk membahas semua hal terkait proses audit, keberatan dan banding dan memberikan strategi-strategi untuk menguatkan posisi wajib pajak dari perselisihan dan bagaimana mencegah potensi sengketa sejak awal proses.

Pasalnya, setiap wajib pajak berkemungkinan untuk diperiksa oleh otoritas pajak. Hal ini sering terjadi akibat hasil pemeriksaaan yang menunjukkan adanya pajak yang kurang dibayar atau SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar dan meminta pengembalian lebih bayar pajak tersebut (restitusi). Selain itu, selama proses Audit, DJP sering meminta kumpulan dokumen-dokumen pada akhir proses sehingga hal ini tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangan mereka dalam memutuskan adanya penetapan kurang bayar.

Selanjutnya, di tingkat keberatan, hasil yang didapat sering sama seperti dalam proses audit. Dalam hal ini, wajib pajak kembali menjadi pihak yang dirugikan. Wajib pajak dapat menggunakan hak mereka untuk mengajukan banding. Namun, waktu dan sumber daya yang telah dikeluarkan untuk proses ini terkadang belum tentu bisa memberikan jaminan hukum bagi mereka dan hasilnya pun masih belum pasti.

Topik-topik yang dibahas:

  • Ground rules for tax audit, objection and appeal
  • Diagnostic tax review
  • Taxpayer rights
  • Strategy of the case presented before the court
  • Comprehension of tax audit methods utilized by the DGT
  • Information and documentation management
  • Contra-argumentation of DGT standing

Kamis, 2 Juni, 2016 (9:00-17:00)
Biaya: IDR2.000.000, -

Semua program pelatihan akan dilaksanakan di DDTax Academy:
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@dannydarussalam.com

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@dannydarussalam.com

informasi lainnya klik: DDTax Academy

Kamis, 19 Mei 2016

Fobia Penduduk Negeri Surga Pajak

raden agus suparman : Fobia Penduduk Negeri Surga Pajak
The Jakarta Post, 22 Maret 2016, sudah menyebut Indonesia sebagai the real tax haven country. Ya, secara praktek Wajib Pajak di Indonesia dapat dengan mudah tidak bayar pajak walaupun Wajib Pajak tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa. Sedangkan fobia adalah rasa ketakutan yang berlebihan terhadap suatu fenomena. Sebagian penduduk Indonesia sangat ketakutan dengan pajak. Di bawah ini dua buktinya!

Selasa, 17 Mei 2016

Jurus Baru Mengungkap Pengemplang Pajak

raden agus suparman: jurus baru mengungkap pengemplang pajak
Direktorat Jenderal Pajak menggunakan jurus baru untuk mengungkap para pengemplang pajak. Selama ini, pemeriksa pajak biasa menguji omset Wajib Pajak dengan arus uang, arus dokumen, dan barang. Tapi secara institusi, Direktorat Jenderal Pajak belum mengoptimalkan arus barang. Karena itu, di tahun Penegakkan Hukum 2016 arus barang akan ditelusuri untuk mengungkap omset para pengusaha. Kemana saja barang mengalir?

Senin, 16 Mei 2016

STP Sekarang Ada Daluarsanya

raden agus suparman : STP Ada Daluwarsanya
Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) harus ada daluwarsanya. Penegasan ini disebutkan dalam Surat Direktur Peraturan Perapajakan I nomor S-411/PJ.02/2016 tanggal 2 Mei 2016. Salah satu alasan harus ada daluwarsa adalah untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Jaminan kepastian hukum sesuai dengan asas hukum Litis Finiri Oportet yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Senin, 02 Mei 2016

penafsiran yang bersifat a contrario tidak bisa diterapkan dalam UU KUP

Kewajiban perpajakan di Indonesia berlaku hanya 5 tahun. Setelah lewat 5 tahun, otoritas pajak tidak bisa lagi menagih hak negara dari Wajib Pajak. Kecuali jika Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Artinya penagihannya bukan melalui hukum administrasi pajak tetapi menggunakan pidana pajak. Hanya saja ada banyak penafsiran darimana 5 tahun dihitung.

Rabu, 20 April 2016

sangat jarang wajib pajak orang pribadi melaporkan harta di Luar Negeri

bocoran yang disebut Panama Papers
gambar dari theguardian.com
Seperti yang disampaikan oleh Chief Operating Officer Bank Dunia, Sri Mulyani, bahwa beliau mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Kasus menghindari pajak bukan kasus baru. Bagi pelajar kelas perpajakan tentu sudah dikenalkan tentang tax avoidance dan tax evasion.

Selasa, 19 April 2016

Pembahasan Akhir Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak Sekarang Harus Direkam

Ada dua prosedur dalam pemeriksaan pajak yang wajib ada atau wajib dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pertama, menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Kedua, memberikan hak hadir dalam pembahasan dengan cara mengundang pembahasan (closing conference). Kedua prosedur tersebut dikecualikan jika pemeriksaan tujuan lain.

Kamis, 24 Maret 2016

Jadwal Training Pajak Exclusive di DDTax Academy

DANNY DARUSSALAM(DDTax Academy) sebagai salah satu institusi pendidikan di ibukota, DDTax Academi membuka berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. DDTax Academy memberikan informasi yang up-to-date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan profesional anda. Berikut jadwal training April 2016 :

Intensive Course:

Kursus Transfer Pricing – Kelas Eksekutif (Batch 9)
Kursus ini memberikan pemahaman yang baik dan mendalam kepada peserta mengenai prinsip-prinsip transfer pricing, isu-isu transfer pricing dan bagaimana mengelolanya. Informasi lebih lanjut Kursus Transfer Pricing.
Dimulai pada 9 April - 28 Mei 2016 (9:30-03:30)

Practical Course:

Legal Proceedings in the Tax Court (Hukum Beracara di Pengadilan Pajak)
Kursus ini dirancang khusus untuk membahas semua masalah yang mungkin timbul ketika wajib pajak menghadapi masalah/sengketa di pengadilan pajak dan juga sebagai sarana berbagi (sharing) bagi para ahli yang telah memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai sengketa pajak di lapangan. Informasi lebih lanjut Legal Proceedings in the Tax Court.
Selasa - Rabu, 05 - 6 April 2016 (9:00-05:00)

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)
Melalui program ini, peserta diharapkan mampu memahami filosofi dari pemberian pengampunan pajak (tax amnesty), bagaimana prosedur perhitungan dan pengisian formulirnya serta mengetahui secara menyeluruh mengenai sejarah dan praktek tax amnesty di negara lain.   
Waktu pelaksanaan menyusul. Kursus ini GRATIS dan dapat didaftarkan dari sekarang. Daftar Kursus Tax Amnesty. 

Preparation and Calculation of Corporate Income Tax 2015 (Persiapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 2015)
Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Program ini diadakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada peserta mengenai persyaratan pelaporan SPT Tahunan. Informasi lebih lanjut Preparation and Calculation of Corporate Income Tax 2015.
Rabu - Kamis, 13 - 14 April 2016 (9:00-05:00)


Transfer Pricing Documentation (TP Doc)
Kursus ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan teknis tentang ‘Transfer Pricing Documentation’, tetapi juga untuk membantu para peserta agar memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menerapkan dan mempersiapkan three tier ‘Transfer Pricing Documentation’ seperti yang disyaratkan dalam BEPS project. Informasi lebih lanjut Transfer Pricing Documentation. 
Selasa - Rabu 19 - 20 April 2016 (9:00-05:00)

SEMINAR:

Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) dan Common Reporting Standard (CRS)
Seminar ini sangat penting bagi orang-orang yang bekerja dibidang compliance, pajak, operasional dan departemen hukum. Semua lembaga keuangan sebaiknya tidak melewatkan seminar ini agar dapat menghadapi FATCA dan CRS dengan baik. Informasi lebih lanjut Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) dan Common Reporting Standard (CRS).
Selasa, 26 April, 2016 (9:00-05:00)


Semua program pelatihan di DDTax Academy akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan diadakan di DDTax Academy:
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit # 0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Fasilitas DDTax Academy (free WiFi):

Lobby view


Lobby view

Theatre class room




  
Moot court room

Class room

DDTax Library
gratis membaca di tempat dengan koleksi buku, jurnal, buletin domestik dan internasional. 
Cek koleksi buku di sini: http://dannydarussalam.com/our-library


Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@dannydarussalam.com

Puluhan topik lainnya lihat event kalender di website DANNY DARUSSALAM Tax Center di http://dannydarussalam.com/tax-academy

Jumat, 18 Maret 2016

mengaktifkan kembali NPWP non efektif

Sering kali wajib pajak dikecewakan pada saat akan lapor pajak. Sudah datang jauh-jauh, macet, antri, ternyata saat divalidasi NPWP tidak bisa lapor. Kecewa karena usahanya tidak sesuai harapan. Padahal wajib pajak sudah memberikan itikad baik untuk menunaikan kewajiban pada NKRI.

Rabu, 09 Maret 2016

kenaikan harta yang tidak jelas sumbernya merupakan penghasilan

kenaikan harta yang tidak jelas sumbernya merupakan penghasilan
Apakah anda banyak harta yang tidak jelas sumbernya? Sumber harta dalam "kacamata" perpajakan adalah sumber penghasilan untuk mendapatkan harta tersebut. Petugas pajak harus memastikan bahwa harta yang dimiliki berasal dari sumber penghasilan yang sudah dikenai PPh. Penghasilan tersebut sudah dibayar PPh-nya. Jika tidak jelas atau jelas belum bayar PPh maka petugas pajak akan menagih pajak penghasilan atas harta tersebut.

Selasa, 08 Maret 2016

pemeriksaan data konkret yang lebih sederhana

 Akhir Februari 2016 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan pemeriksaan yang baru. Sebenarnya banyak perubahan dalam kebijakan pemeriksaan 2016 ini. Tetapi untuk postingan saat ini, saya hanya akan menyampaikan terkait pemeriksaan data konkret. Hal ini terkait dengan "sesuatu yang baru" dalam bidang pemeriksaan pajak. Walaupun sebelumnya sudah diatur dalam SE-27/PJ/2015 maka kali ini versi "kodifikasinya".

Rabu, 02 Maret 2016

djponline yang katanya sering maintenance

Beberapa error di djponline
Setiap Wajib Pajak yang datang ke meja saya, selau saya promokan laman djponline. Apa dan bagaimana djponline. Karena nantinya djponline akan jadi pintu gerbang andalan Wajib Pajak dan DJP. Dari sekian tamu yang datang, salah seorang tamu bertanya, "DJP itu apa pak?" Saya ketawa karena orang yang sering datang ke kantor pajak pun tidak tahu kepanjangan dari DJP. Saya bilang, "Direktorat Jenderal Pajak".  Mungkin orang tersebut tahunya kantor pajak heheheh.

Selasa, 01 Maret 2016

Bebas Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor

Pajak Penghasilan Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor
gambar dari bisnis.com
Pengenaan penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia kenaikan PPh Final. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah nomor 131 tahun 2000. Peraturan pemerintah ini baru direvisi kembali pada tahun 2015 yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 123 tahun 2015  khusus mengatur tentang Pajak Penghasilan Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor.


Senin, 15 Februari 2016

Indonesia Butuh Badan Otonomi Pajak

Indonesia Butuh Badan Otonomi Pajak Judul diatas adalah judul tulisan pegawai DJP, Wiyoso Hadi, yang dimuat di laman DJP. Saya sengaja mengutip beberapa kalimat dari tulisan tersebut untuk mengingatkan bahwa NKRI memang butuh semua lembaga atau otoritas pajak yang otonom. Asisten Peneliti Pusat Kajian Ilmu Administrasi cluster perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maria Tambunan, menyebut bahwa kewenangan yang dimiliki oleh administrasi perpajakan Indonesia tidak cukup luwes dibandingkan dengan negara lain yang status kelembagaannya sama seperti Indonesia yaitu Thailand dan India.

Jumat, 12 Februari 2016

Berharap Dengan Otoritas Pajak Modern


The management of the ARA therefore h as significant independence in financial,  personnel and operational matter

Tahun 2016 ini pemerintah sudah mengusulkan RUU KUP baru. Dan bersama DPR, akan segera dibahas suatu lembaga baru yang "katanya" lebih modern. Menurut RUU yang diajukan, memang nama Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada. Kemudian dimunculkan "lembaga". Disebutkan di Pasal 1, lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di Pasal 95 ayat (6) menyebut bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, dan koordinasi  antara  Lembaga  dengan  Menteri Keuangan diatur dengan Peraturan Presiden.

Kamis, 04 Februari 2016

Hak dan Kewajiban Perpajakan Wanita Kawin

Pada penerimaan SPT Tahunan bulan Maret 2015 kemarin, banyak Wajib Pajak yang "kecewa" dengan formulir yang baru. Di formulir yang baru ada bagian "Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri". Kemudian disodori lagi dengan satu lembar "Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Kawin Dengan Status Perpajakan Suami-Isteri Pisah Harta Dan Penghasilan (PH) Atau Isteri Yang Menghendaki Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri (MT)". Ternyata setelah dihitung ulang, pajak penghasilan menjadi lebih besar sehingga harus setor lagi.

Senin, 25 Januari 2016

Sudah Membaca Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016?

Tepat 1 Januari 2016, Majalah InsideTax mengeluarkan edisi khusus mereka dengan mengangkat tema "Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka?". Mungkin, "Apa Kata Mereka" terdengar janggal namun ternyata isi majalah ini memang penuh dengan profile-profile para pemangku kepentingan di sektor perpajakan. Mereka berbicara sebagai perwakilan suara pengamat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, wajib pajak, akademisi, konsultan dan kuasa hukum, sektor hukum, hingga dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat nasional maupun internasional mengenai tren, outlook, dan tantangan perpajakan.

Majalah InsideTax Edisi Khusus 2015-2016


Berikut adalah list profile-profile tersebut:

  1. Darussalam, pengamat perpajakan dan Managing Parner di DANNY DARUSSALAM Tax Center,
  2. Eny Sri Hartati, pengamat ekonomi sekaligus Direktur di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF);
  3. Rubino Sugana, Revenue Strategy Adviser di Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG);
  4. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA);
  5. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
  6. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak,
  7. Daeng M. Nazier, Ketua Komite Pengawas (Komwas) Perpajakan,
  8. Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),
  9. Johnny Darmawan, Ketua Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan juga Mantan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor,
  10. Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI,
  11. Danny Septriadi, kuasa hukum pajak, akademisi, dan Senior Partner di DANNY DARUSSALAM Tax Center,
  12. Permana Adi Saputra, Sekretaris Jenderal di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj),
  13. Kismantoro Petrus, Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI),
  14. Agus Bambang Setyowidodo, Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta,
  15. Ghazali Abbas Adan, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2014-2019 dari Aceh,
  16. Fransiskus Sales Sodo, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) dari Manggarai Barat,
  17. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD),
  18. Adrianto Dwi Nugroho, Dosen Hukum Pajak di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM),
  19. Ari Kuncoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI),
  20. Peter Essers, Chairman of the Academic Committee di European Association of Tax Law Professors (EATLP) dan koordinator dalam program kerja sama terkait pajak antar universitas di Eropa (European Universities Cooperating on Taxes/EucoTax),
  21. Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana  di Universitas Padjadjaran (Unpad), sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP),
  22. Tri Hidayat Wahyudi, Ketua Pengadilan Pajak,
  23. Yunus Husein, Satuan Tugas Illegal Fishing, Kepala PPATK pada tahun 2002,
  24. Alex Cobham, Direktur Penelitian di Tax Justice Network, Inggris,
  25. Setyo Budiantoro, Senior Researcher di Perkumpulan Prakarsa (PRAKARSA), serta
  26. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.
Banyak bukan?

Belum lagi, dalam Majalah Edisi Khusus kali ini disajikan beragam infografis perpajakan seperti kinerja penerimaan pajak di Indonesia dalam jangka panjang, kinerja penerimaan pajak daerah, outlook perekonomian, indikator tax administration di berbagai negara, penyelewengan pajak, perkembangan terkini terkait perpajakan dan indikator lainnya

Untuk memiliki Majalah ini, Anda dapat mendownloadnya secara GRATIS di website ini DANNY DARUSSALAM Tax Center (klik link nya). 

Caranya: 
  1. bila belum registrasi, isi nama, email yang aktif, dan password, lalu klik submit. 
  2. Cek inbox di email untuk konfirmasi dan aktifasi alamat email,
  3. email sudah dapat di gunakan untuk mendownload semua edisinya.

Kamis, 07 Januari 2016

FAQ e-Billing

Sejak Januari 2016, DJP mengharuskan pembayaran pajak melalui modul MPN G2. Modul ini sering disebut e-Billing. MPN G2 mengharuskan setiap Wajib Pajak membuat kode billing sebelum setor pajak baik di bank, pos, ATM, maupun internet banking. Membuat kode billing bisa dilakukan di laman pajak.  Pada prakteknya, ternyata ada beberapa hambatan yang sering ditemui oleh Wajib Pajak untuk membuat kode billing. Berikut ini FAQ e-Billing yang saya copas dari powerpoint karya Rizqa Nulhusna. Sebelumnya, video buatan Rizqa Nulhusna juga saya posting pada bulan Agustus 2015.

Rabu, 16 Desember 2015

Tarif PPh Pasal 21 Bisa Dipotong Hingga 50%

Tarif PPh Pasal 21 akan dipotong hingga 50% mulai 1 Desember 2016. Pemerintah menawarkan kebijakan ini bagi perusahaan-perusahaan padat karya melalui Paket Ekonomi jilid VII. Berdasarkan peraturan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini adalah 5-30% tergantung dari jumlah penghasilan.  

Namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendapatkan potongan tarif PPh Pasal 21 ini, yaitu:
  1. Perusahaan yang mengajukan keringanan minimal harus memiliki 5.000 karyawan.
  2. Perusahaan tersebut harus memberikan daftar pegawai yang akan diberikan potongan tarif PPh Pasal 21.
  3. Minimal 50% hasil produksi perusahaan tersebut harus diekspor.
  4. Pegawai yang mendapatkan potongan tarif PPh Pasal 21 adalah wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 dalam setahun.
Berminat mengajukan keringanan tarif PPh Pasal 21? Siapkan saja dari sekarang persyaratannya.