Senin, 19 September 2016

SEMINAR: TAX RISK MANAGEMENT AND TAX ASSURANCE

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) Academy menawarkan berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. Kami memberikan informasi yang up-to-date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda. Program pelatihan kami terdiri dari:




Hampir segala sesuatu yang melewati departemen pajak melibatkan beberapa tingkat risiko karena memerlukan penafsiran peraturan, kode pajak atau peraturan hukum, dan juga pengaplikasian penilaian para ahli mengenai fakta dan keadaan perusahaan tertentu.

Permintaan untuk meningkatkan transparansi berasal dari berbagai sumber dengan agenda bersaing. Hal ini berasal dari regulator yang ingin memastikan keakuratan informasi pajak yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan otoritas pendapatan yang ingin memastikan bahwa perusahaan membayarkan pajak mereka dengan jujur.

Akibatnya, perusahaan dipaksa untuk menunjukkan praktik pemerintahan yang kuat secara keseluruhan dan dituntut lebih transparan tentang semua risiko yang mereka hadapi-termasuk risiko pajak. Menanggapi tekanan dan perubahan kebutuhan pelaporan di banyak yurisdiksi, perusahaan harus memperluas komunikasi pajak mereka dan memberikan informasi lebih lanjut dalam laporan keuangan pada strategi pajak, dan manajemen risiko, kebijakan pajak dan kontrol, dan bahkan kontribusi total pajak.

Topics Covered:

  • Kerangka kontrol pajak
  • Mengidentifikasi risiko pajak pada kinerja keuangan
  • Manajemen risiko pajak dan wajib pajak badan
  • Ilustrasi dan studi kasus
  • Pemetaan risiko pajak terkini: global dan domestik
  • Tata kelola perusahaan dan pajak
  • Etika dan perencanaan pajak internasional
  • Model operasi pajak
  • Kepatuhan koperasi: perusahaan besar dan manajemen kepatuhan
  • Kepatuhan koperasi: beberapa prosedur masalah hukum pajak


Jadwal Seminar : Selasa, 27 Sept 2016
Waktu : 09.00 – 17.00 WIB
Investment :  IDR3.000.000,-


KEUNGGULAN:

  • Para pengajar profesional dan berpengalaman dalam menangani berbagai sengketa pajak, didukung oleh tim riset khusus dalam bidang perpajakan
  • Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman empiris dan sesuai dengan perkembangan terbaru (up to date)
  • Struktur kurikulum pengajaran yang sesuai dengan standar dari institusi yang berwenang 
  • Sistem pengajaran dengan pendekatan komparatif dan multidisiplin
  • Memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan pajak di Indonesia


FASILITAS:


  • Menyediakan fasilitas pelatihan profesional terbaik (theater classes dan free Wi-Fi) dilengkapi dengan ‘Moot Court Simulation Room’ yakni ruang simulasi sidang pertama dan satu-satunya di Indonesia
  • Akses Perpustakaan dengan lebih dari 2000 buku dan jurnal perpajakan
  • Perlengkapan pelatihan yang exclusive (goodie bag, notepad, pen, dll)
  • Mendapatkan 'Kartu Peserta Training' yang dapat digunakan sebagai kartu diskon dalam pelatihan selanjutnya dan juga untuk pembelian publikasi DDTC
  • Mendapatkan "Sertifikat" dan "CD Materi" berisi semua bahan pelatihan
  • Makan siang, coffee break dan snack (pagi dan sore) 


Semua program training di DDTC Academy akan diselenggaran dengan Bahasa Indonesia dan bertempat di:

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Untuk informasi pendaftaran silahkan hubungi nomor berikut ini:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id

Selasa, 30 Agustus 2016

Peraturan Dirjen Pajak Yang Menenangkan Wajib Pajak

raden agus suparman : wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak perlu amnesti pajak
Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2016 untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan penghasilan kecil. Peraturan yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2016 pada intinya memberikan kepastian bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kurang dari PTKP di tahun 2015 bukan sasaran amnesti pajak. Begitu juga dengan Wajib Pajak yang memiliki status subjek pajak luar negeri (SPLN) dan tidak memiliki penghasilan dari Indonesia, boleh tidak memanfaatkan fasilitas amnesti pajak.

Senin, 15 Agustus 2016

Repot Menagih Invoice? Gunakan Manajemen Piutang

Manajemen piutang adalah pengaturan pengelolaan piutang perusahaan sehingga performa kredit dapat dicapai secara optimal. Manajemen piutang juga bisa sebagai proses pendataan, pengumpulan, dan penagihan piutang perusahaan dari konsumen.

Manajemen piutang juga merupakan sebuah elemen penting dalam aktivitas bisnis perusahaan karena beberapa alasan; antara lain sebagai media penanaman modal, untuk meningkatkan penjualan dan laba, pengaturan arus kas, serta menghadapi persaingan bisnis.


Demi mewujudkan sejumlah hal di atas, maka dari itu perusahaan harus melakukan manajemen piutang dengan baik. Artinya, piutang harus dikelola dan diorganisir sehingga dapat ditagih dan dikonversi dengan cepat menjadi kas yang pada akhirnya akan menghasilkan laba bagi perusahaan.


Selain untuk memastikan bahwa piutang dapat terbayarkan, manajemen piutang juga dapat meminimalisir risiko bisnis. Hal-hal seperti pemberian piutang kepada non-potential customer, piutang yang tertunggak, kesalahan/kegagalan dalam penagihan, pencurian kas, kinerja yang buruk, dan kehilangan data dapat dihindari.


Untuk menghindarkan risiko-risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan Manajemen Piutang antara lain:


  1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang
  2. Pengendalian piutang
  3. Penyaringan langganan
  4. Penentuan risiko kredit
  5. Penentuan potongan harga
  6. Penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak pembayaran
  7. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit


Perusahaan perlu melakukan pengelolaan accounts receivable untuk memastikan bahwa piutang perusahaan telah dikelola dengan baik. Manajemen Piutang ini akan membantu perusahaan dalam pengelolaan piutang dan memastikan bahwa semua piutang dapat ditagih dan menjadi kas yang akan berguna untuk performa perusahaan selanjutnya.


Kini, telah hadir sebuah aplikasi dengan fitur manajemen piutang yang dapat mengelola invoice mulai dari penyiapan, penyampaian, hingga pemberitahuan jika tagihan Anda sudah dibayar, dalam satu aplikasi yang terintegrasi.

Manajemen Piutang OnlinePajak menyediakan pembuatan surat tagihan (commercial invoice), pembuatan e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak, pengiriman invoice ke pelanggan dan e-Faktur yang ditandatangani secara elektonik melalui email, pengiriman invoice dengan tanda tangan basah dan faktur pajak melalui kurir, pengingat pembayaran tagihan bagi customer (payment reminder), pusat pengelolaan yang berfungsi mengatur dan memantau seluruh kegiatan penagihan piutang Anda (dashboard), notifikasi penyetujuan invoice kepada customer sehingga penjual dapat mengulas draft invoice sebelum dirilis.



Minggu, 14 Agustus 2016

KURSUS & SEMINAR PAJAK DIBULAN AGUSTUS 2016

Di bulan Agustus, DDTC Academy kembali mengadakan kursus pajak yang mengangkat tema-tema khusus yaitu:

TAX POLICY TRAINING PROGRAM*

Fiscal Decentralization and Local Tax Management Course (Batch 1)

Kursus ini dirancang khusus bagi mereka yang tertarik dalam memperluas pengetahuan teori dan praktek keuangan publik lokal. Peserta dalam kursus ini akan diajak mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk memobilisasi pendapatan mereka dalam konteks desentralisasi fiskal. Kursus ini memberikan gambaran desentralisasi fiskal dari dua sudut: optimalisasi pembagian tanggung jawab dan /atau optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak. Terlepas dari pendekatan teoritis, kami juga menganalisa dari perspektif komparatif tentang bagaimana berjalannya manajemen pajak lokal yang ada didunia. Materi yang disajikan dalam kursus ini akan mampu mendukung pejabat pemerintah dalam pengaturan agenda dan prioritas kebijakan mereka.

Topik yang dibahas:
Kerangka Fiscal Decentralization
Trend dan Perspektif Komparatif
Sistem Administrasi Perpajakan Lokal dan Compliance
Pajak Lokal dalam Konteks Daya Saing Ekonomi
Anggaran dan Prediksi Pendapatan
Kunjungan Situs / Manajemen Keuangan Publik Lokal
Desain Hukum Pajak
Hubungan Fiskal Antar Pemerintah

Jadwal Kursus:
Batch 1: 8 - 11 Aug 2016
Batch 2: 3 - 6 Oct 2016

Waktu:
Senin - Kamis
(09.00 - 17.00 WIB)

Biaya:  IDR6.500.000,-


Tax Policy and Administration Course

Seberapa baik (atau buruk) kinerja penerimaan pajak di Indonesia? Mengenai status politik, sosial, demografi, dan ekonomi; berapa banyak potensi penerimaan pajak dapat dicapai? Perubahan besar apa yang perlu diterapkan dalam kebijakan dan administrasi perpajakan? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kami bersama-sama mengeksplor teori, praktik internasional, tren dan studi empiris dari berbagai negara.

Topik yang dibahas:

Perspektif Dasar dari Sistem Pajak
Tren dan Gambaran Umum Pajak Langsung
Administrasi Pajak: Studi Banding
Estimasi Potensi Penerimaan Pajak dan Penargetan
Isu Terkini Terkait Perpajakan Indonesia
Mobilisasi Sumber Daya dan Dilema Kebijakan
Tren dan Gambaran Umum Pajak Tidak Langsung
Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Pemajakan atas Hard to Tax Sector
Politik Ekonomi dari Reformasi Pajak

29 - 31 Agustus & 1 September 2016
Senin – Kamis
(09.00 – 17.00 WIB)
Biaya: IDR6.500.000,-

*Dapatkan diskon menarik untuk program paket dan early registration


Tax Policy Training Program ini akan disampaikan oleh para pengajar khusus dari DDTax Academy, yang terdiri dari:

1. Darussalam
2. Danny Septriadi
3. B. Bawono Kristiaji
4. Adri A. L. Poesoro
5. Yeni Mulyani
6. Yusuf Wangko Ngantung
7. Ganda Christian Tobing


Penawaran khusus:

- Untuk ‘Tax Policy Training Program’ ini, kami menawarkan program khusus dengan membuka kelas privat dengan ketentuan peserta dari satu kelompok mengirimkan minimal 10 orang untuk mengikuti training, dengan prosedur pemesanan dan pemberitahuan setidaknya dua minggu sebelum kursus dilaksanakan.

- Kami juga dapat memberikan akomodasi hotel dan mengatur transportasi dari bandara ke hotel dengan tarif khusus. Kami bernegosiasi dengan Harris Hotel Kelapa Jakarta Gading-Utara.

Fasilitas


  • Fasilitas pelatihan  profesional terbaik dan terlengkap (theater class, cozy room, free WiFi, modern facility)
  • Gratis akses perpustakaan lebih dari 2000 buku dan jurnal pajak
  • Modul Pelatihan yang lengkap dan mudah dipahami
  • Exclusive training kit (goodie bag, notes, pen)
  • Mendapatkan ‘Kartu Peserta Training’ yang dapat digunakan sebagai kartu discount untuk mengikuti kembali pelatihan  dan pembelian publikasi di DDTC.


Tempat Kursus

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Informasi lebih lanjut

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id


SEMINAR

Recent Developments in Domestic and Global Taxation

Seminar ini dimulai dengan overview tentang topik-topik yang relevant dan up to date mengenai pajak domestik dan internasional serta tentang bagaimana hal tersebut mengubah lanskap perpajakan saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini akan mendorong peserta untuk memahami tujuan undang-undang pajak secara lebih mendalam dan mengembangkan kemampuan peserta agar dapat menjelaskan hal tersebut kepada para stakeholders mereka dalam pengaturan praktisnya (implementasi).

Topik yang dibahas:
National fiscal framework and tax agenda;
Revision on major tax laws: income tax, VAT, procedure and administration;
Agenda on semi-autonomous revenue authority;
Tax audit target;
Information and data in tax system: progress and projection;
BEPS and its impact;
Tax risk management.

Jadwal:
Selasa, 23 Agustus 2016 (09.00 – 17.00 WIB)

Investment: IDR3.000.000,-


INTENSIVE COURSE

Tax Treaty Interpretation and Application – Executive Class (Batch 4)

Perjanjian pajak adalah fenomena global. Ada lebih dari 3000 perjanjian pajak (tax treaties) bilateral yang disepakati oleh berbagai negara di seluruh dunia, namun kata-kata dan struktur perjanjian tersebut masih sangat global dan bahkan sebagian besar sama (mirip). Sebagai perjanjian internasional, perjanjian pajak (tax treaties) memiliki peraturan penafsiran yang sama seperti negara-negara lain. Pemahaman tentang penafsiran dan penggunaan perjanjian pajak (tax treaties), memberikan kesempatan yang sama bagi para praktisi pajak dan pihak yang berkepentingan. Kursus ini dirancang untuk peserta yang ingin menguasai (menjadi ahli) hukum pajak internasional dengan kombinasi sempurna antara teori dan praktek yang berdasarkan kasus nyata.

Topik yang dibahas:
Structure of tax treaties:
- The application practice, interaction of domestic law and treaty law
- Importance of the scope of the convention term with regard to persons and taxes covered, distributive rules and methods for elimination of double taxation
Interpretation:
- Rule of Art 3 (2) OECD Model Convention
- Relevance of OECD Commentary and modifications in practice
Abuse of tax treaties:
- Where are the limits?
- Analysis on Google Double Irish Dutch Sandwich structure
- Other multinationals tax structures and recent developments
Business profits (Art.7) and relation with other distributive rules, Permanent Establishments (Art.5), Passive income (Art 10, 11, and 12), Capital Gains (Art. 13) and indirect transfer of shares;
Income from dependent work (employees); 183 rule
Artistes and Sportsmen (Art. 17), with real case examples (U2 case)


Jadwal:
Batch 4 (27 Agustus – 15 Oktober 2016)

Waktu pelaksanaan : Setiap Sabtu (09.30 – 5.30 WIB)

 
Jumlah Sesi:  5x materi dan 1x Ujian
Investment: IDR7.500.000

Informasi lebih lanjut hubungi:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id


Kamis, 04 Agustus 2016

kehebohan karena moratorium pemeriksaan pajak

raden agus suparman : pemeriksaan pajak versus amnesti pajak
Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani intruksi nomor INS-03/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tendang Pengampunan Pajak. Hal terpenting dalam intruksi ini adalah Direktorat Jenderal Pajak "menahan diri" untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) baru dan Wajib Pajak yang sedang diperiksa didorong untuk memanfaatkan amnesti pajak. Ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2016 dan pagi ini (4/8) di kantor terjadi kehebohan dan cukup mengejutkan.

Rabu, 03 Agustus 2016

Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?

raden agu suparman : Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta?
Mungkin masih ada yang mengira bahwa mengisi Surat Pernyataan Harta untuk amnesti pajak seperti mengisi SPT Tahunan. Tentu saja tidak sama karena Surat Pernyataan Harta sesuai namanya berbasis harta, sedangkan SPT Tahunan mencakup penghasilan, harta, dan utang.
Amnesti pajak sejenis "pajak baru" yang berbasis harta. Uang tebusan yang dibayarkan ke Negara bukan berdasarkan penghasilan. Dasar penghitungan uang tebusan adalah harta yang belum dilaporkan.

Jumat, 15 Juli 2016

Tax Amnesty : Kembali Dari Nol Lagi

Presiden Joko Widodo mengatakan, "Pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat bagi kepentingan bersama, bangsa, dan rakyat kita bukan kepentingan perusahaan atau orang per orang atau kelompok". Penegasan ini disampaikan pada saat peluncuran program tax amnesty, Jumat (1/7/2016), di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Selatan. Penegasan ini membantah sekelompok kecil warga negara yang menolak program tax amnesty.

Senin, 11 Juli 2016

penghasilan Rp.121.500.000 di tahun 2016 bebas pajak penghasilan

Selama dua tahun berturut-turut, pemerintah telah menaikkan PTKP. Kenaikkan ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Mengutif pendapat seorang teman, Sunarsip, salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan sisi konsumsi rumah tangga adalah melalui pengurangan pajak. Salah satu caranya adalah, dengan menaikkan penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP). Tahun 2016 ini, untuk penghasilan suami dan istri yang digabung dan memiliki tiga orang tanggungan (status K/I/3) akan mendapatkan PTKP sebesar Rp. 121.500.000,00. Artinya, Wajib Pajak tersebut tidak bayar pajak kecuali penghasilan diatas Rp. 121.500.000,00.

Rabu, 22 Juni 2016

7 Fakta Lapor Pajak Online dengan e-Filing

e-Filing adalah salah satu metode menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, melalui jaringan internet, yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan e-Filing merupakan bagian dari upaya mempermudah para Wajib Pajak melaporkan pajaknya.

Ya, tak dapat dipungkiri e-Filing memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Kini Wajib Pajak tak perlu lagi mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada saat pelaporan SPT. Hal ini dilakukan karena sifat e-Filing berbasiskan internet, artinya dapat dilakukan di mana saja selama Wajib Pajak terhubung dengan internet. Simak 7 fakta lapor pajak online dengan e-Filing berikut ini :

1. Sebelum melakukan e-Filing, Anda harus mendapatkan nomor identifikasi yang dikenal dengan Electronic Filing Identification Number (EFIN). Bagaimana cara mendapatkan EFIN? Wajib Pajak harus mendatangi KPP terdekat dan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pastikan untuk menyimpan EFIN yang telah diperoleh tersebut.

2. e-Filing dapat dilakukan di website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, atau melalui website penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP). Saat ini, terdapat sejumlah ASP yang sudah ditunjuk resmi oleh DJP dalam hal e-Filing Pajak, salah satunya adalah OnlinePajak.

3. DJP memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satu alasannya, karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.

4. Jika Anda melaporkan pajak secara online, secara tidak langsung Anda telah mengurangi penebangan ratusan pohon untuk menghasilkan jutaan kertas, dan menambah oksigen bagi ribuan orang per hari.

5. Penggunaan e-Filing pajak  mengurangi beban administrasi DJP untuk menerima dan menyimpan SPT fisik karena penerimaan laporan yang dibuat oleh Wajib Pajak menggunakan sarana internet.

6. Direktorat Jenderal Pajak mencatat pelaporan SPT pajak tahunan menggunakan SPT elektronik (e-filing) hingga akhir April 2016 telah mencapai target 7 juta Wajib Pajak. Adapun rincian pelaporan SPT menggunakan e-filing, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 6.941.150. Sementara, sisanya 296.131 adalah Wajib Pajak Badan.

7. Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.


Rabu, 15 Juni 2016

Setelah Lebaran, Inilah Waktunya untuk Belajar Pajak

Setelah Lebaran, inilah waktunya untuk belajar Pajak! Di programs Juli 2016, DDTC Academy menawarkan kembali berbagai program kursus pajak yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. DDTC Academy memberikan informasi yang up-to-date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda. Program pelatihan DDTC Academy untuk bulan Juli terdiri dari:

 INTENSIVE COURSE

Kursus ini memberikan pengetahuan dan wawasan penuh kepada peserta mengenai konsep dasar hukum pajak internasional dan transfer pricing. Kursus ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai karakteristik dasar dari perpajakan internasional dan transfer pricing sesuai dengan yang dikembangkan oleh Model (OECD, PBB, dan Peraturan AS) dan juga peraturan di Indonesia.

Setiap Senin & Rabu, mulai 18 Juli - 5 September 2016
09.30 - 12.00 WIB
Biaya: IDR3.000.000,-

Kursus ini memberikan pemahaman yang baik dan mendalam kepada peserta mengenai prinsip-prinsip transfer pricing, isu-isu transfer pricing dan bagaimana mengelolanya.

Setiap Sabtu, 23 Juli - 3 September 2016
09.30 - 15.30 WIB
Biaya: IDR7.500.000,-


Brevet A and B – Student Class (Batch 1)
Pelatihan ini dirancang khusus dengan kurikulum yang up-to-date berdasarkan pengalaman dalam pendidikan dan praktek pajak yang profesional demi memenuhi kebutuhan industri pelayanan pajak baik internal dan profesional.

Setiap Senin & Rabu, 18 Juli 2016 - 16 November 2016
13.00 - 17.30 WIB, berlangsung selama 4 bulan akademik
Biaya: IDR3.000.000,-

Brevet A and B – Executive Class (Batch 1) 
Setiap Sabtu, 30 Juli - 19 November 2016
09.00 - 16.00 WIB,  berlangsung selama 4 bulan akademik
Biaya: IDR5.000.000,-


PRACTICAL COURSE
Kursus tentang perencanaan pajak dalam negeri (Domestic Tax Planning) menawarkan pelatihan yang bertujuan untuk menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengelola hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proses kerja mereka secara secara efektif dan efisien.

Selasa - Rabu, 26 - 27 Juli 2016
09.00 – 17.00 WIB
Biaya: IDR5.000.000,-

Semua kegiatan training di DDTax Academy akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan diselenggarakan di kantor DDTax Academy:

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, 5th Floor, Unit #0501  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758, F: +622129385759

Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142

Selasa, 14 Juni 2016

7 Alasan Harus Menggunakan eFiling Pajak


Tahun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan menggunakan eFiling hingga April lalu telah melewati target sebesar 7 juta wajib pajak. Di antara yang melaporkan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 6.941.150,  sementara sisanya 296.131 adalah Wajib Pajak Badan.

Pelaporan pajak di Indonesia semakin mudah semenjak adanya sebuah terobosan cara lapor pajak online yang dikenal dengan sebutan eFiling. Meskipun metode yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini memberikan banyak keuntungan bagi pemakainya, namun masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ini 7 alasan Anda harus menggunakan eFiling pajak online :

1. Lapor SPT Online dapat dilakukan dengan cepat karena melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara realtime.

2. Anda dapat melakukan eFiling pajak kapanpun dan dimanapun Anda berada selama Anda terhubung dengan internet. Jika Anda tak dapat melakukannya di kantor, Anda dapat melakukannya di kafe atau bahkan di rumah.

3. Penggunaan aplikasi yang begitu mudah (user-friendly). Cukup masuk ke website DJP atau ASP yang sudah disahkan semisal OnlinePajak.

4. Tidak ribet. Anda tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun jika eFiling melalui website DJP atau menggunakan aplikasi pajak dari ASP OnlinePajak.

5. Anda dapat melakukan monitoring secara real time dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan.

6. Hemat Biaya. Artinya, Anda tidak perlu mengurus kocek untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah mengerti cara lapor pajak online atau eFiling.

7. Gratis

Ketujuh poin di atas hanya bagian kecil dari manfaat menggunakan e-Filing Pajak. Tentu saja dengan adanya layanan ini masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dalam lapor pajak, dan tentunya lebih taat lagi membayar pajak.

Senin, 13 Juni 2016

Tutorial: Ini Cara e-Filing Pajak Online


Demi memudahkan Wajib Pajak Badan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas cara lapor pajak online yang disebut e-Filing.

e-Filing pajak dilakukan secara online dan real-time melalui website DJP Online atau aplikasi milik penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP). Ini cara melakukan eFiling melalui situs DJP:

1. Mendapatkan EFIN atau nomor identifikasi yang dikenal dengan Electronic Filing Identification Number. Bagaimana cara mendapatkan EFIN? Wajib Pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pastikan untuk menyimpan EFIN yang telah diperoleh tersebut.

2. Setelah memperoleh EFIN, Wajib Pajak melakukan pendaftaran online di alamat https://djponline.pajak.go.id/registrasi yang dapat dilakukan di mana saja melalui komputer atau perangkat lain yang memiliki koneksi internet. Ikuti petunjuk di situs tersebut.

3. Setelah melakukan aktivasi dan membuat password untuk akun e-Filing, Wajib Pajak dapat melakukan login di alamat https://djponline.pajak.go.id/account/login. Pastikan untuk menyimpan password secara aman.

4. Pilih layanan eFiling pajak dan ikuti petunjuk langkah demi langkah pengisian SPT online.

5. Apabila seluruh bagian SPT online sudah diisi dengan benar maka Wajib Pajak tinggal memilih tombol “Kirim SPT” dan seluruh proses pelaporan SPT sudah selesai.

Saat ini, terdapat sejumlah ASP yang sudah ditunjuk resmi oleh DJP dalam hal e-Filing Pajak. Salah satunya adalah OnlinePajak, yang telah disahkan DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. ASP yang satu ini memudahkan setiap Wajib Pajak dalam, menghitung, menyetor, dan melapor pajak Anda secara cuma-cuma untuk semua jenis pajak.

OnlinePajak menjamin keamanan dan kerahasiaan data perusahaan Anda dalam sistem server tersendiri di Indonesia dan terpisah dengan sistem lainnya. Selain itu, Anda tidak perlu melakukan instalasi software apapun karena OnlinePajak adalah aplikasi pajak online. Sehingga, setiap terdapat perubahan peraturan pajak dan penambahan fitur, akan diperbarui secara otomatis.

Jumat, 10 Juni 2016

eFiling Badan: Mau Lapor Pajak Online? Ini Persiapannya

Meskipun perpajakan di Indonesia sudah didukung oleh teknologi yang mumpuni, namun bisa jadi ada yang belum mengenal efiling pajak online. Ya, ini adalah sebuah metode penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website efiling pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Sebelum melakukan efiling, Anda musti menyiapkan sejumlah hal semisal mengaktivasikan EFIN di Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, siapkan e-SPT atau file CSV yang hendak dilaporkan dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online.

Selanjutnya, untuk melakukan efiling pajak badan, wajib pajak harus menggunakan aplikasi dari ASP yang sudah diakui dan disahkan DJP. OnlinePajak adalah ASP efiling pajak dan e-SPT alternatif berbasis online yang telah disahkan DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

OnlinePajak memberikan banyak manfaat pajak online yang mempermudah wajib pajak badan dalam hitung, setor, dan lapor pajak, serta mengelola administrasi perusahaan dalam satu aplikasi terpadu.

Hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah batas waktu pelaporan pajak online badan. Seperti lapor pajak badan secara manual, batas waktu efiling juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya. Untuk SPT Masa PPN, batas waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).

Sementara batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Jika semua hal terkait e-Filing telah disiapkan, Anda perlu mengingat satu hal agar membuat Anda tidak lalai. Yaitu, denda keterlambatan lapor SPT online. Jumlah denda yang ditetapkan jika wajib pajak terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual.

Anda harus membayar sanksi administratif senilai Rp 100 ribu untuk setiap keterlambatan SPT Masa PPh dan Rp 500 ribu untuk PPN. Sementara jika lalai atau telat dalam melapor SPT Tahunan Badan, denda yang dikenakan lebih besar 10 kali lipat atau Rp 1 juta.

Jumat, 03 Juni 2016

Ini Sanksi Jika Tidak Lapor SPT Badan

Tak dapat dipungkiri selalu ada konsekuensi dari setiap tanggung jawab yang tidak dipenuhi. Terlebih jika hal tersebut dilakukan demi perbaikan kesejahteraan dan kualitas. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan tidak lapor SPT Badan yang terdiri dari SPT Masa dan Tahunan. Perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi Wajib Pajak Badan.

Jika terlambat atau tidak melapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dikenakan sanksi sebesar Rp 500 ribu. Sementara untuk SPT Masa Pajak Penghasilan maka dikenakan sanksi administratif Rp 100 ribu. Keduanya berlaku untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak dilaporkan. Batas maksimal pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa PPh dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Sanksi administrasi dengan nilai yang lebih besar akan diberikan bagi Wajib Pajak Badan yang terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan. Denda lapornya adalah Rp 1 juta dan SPT ini harus dilaporkan maksimal empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Selain sanksi di atas, terdapat pula sanksi berupa bunga. Jika telat membayar dan melapor bunganya sebesar 2% setiap bulannya untuk masa pajak. Anda akan menerima sanksi tersebut dalam bentuk Surat Tagihan Pajak.

Tidak hanya sampai di situ, seperti tercantum dalam Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak juga dapat dipenjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun jika sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak dan mengisi informasi palsu pada formulir SPT Pajak.

e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atau laman penyedia layanan aplikasi (ASP) e-SPT untuk melaporkan seluruh SPT Badan.

Saat ini terdapat beberapa ASP yang ditunjuk DJP, salah satunya adalah OnlinePajak. Jika ASP lainnya berbayar, OnlinePajak adalah satu-satunya yang menyediakan layanan e-Filing untuk seluruh wajib pajak termasuk Badan atau Perusahaan tanpa dipungut biaya.

e-Filing SPT Badan di OnlinePajak memudahkan wajib pajak Badan dalam lapor SPT Tahunan Badan dan SPT Masa tanpa perlu datang dan antre di KPP. Cukup sekali klik, gratis sekarang dan selamanya.

Bagaimana cara melakukan e-Filing Badan? Pertama, Anda harus mendapatkan EFIN Badan. Silakan install aplikasi di salah satu ASP atau cukup membuat akun di OnlinePajak. Impor data dari software yang Anda pakai untuk membuat laporan SPT Tahunan Badan. Kemudian, Anda sudah dapat melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan.

Dengan adanya informasi ini, Wajib Pajak Badan diharapkan dapat lebih patuh dalam menyetor dan melaporkan pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Kamis, 26 Mei 2016

Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak

Sejak April lalu, dunia dihebohkan oleh kemunculan suatu dokumen finansial yang disebut dengan Panama Papers. Dokumen finansial tersebut mengungkap daftar nama pesohor ternama yang menyimpan aset finansialnya di Panama, salah satu negara tax haven. Sebelumnya dokumen serupa juga terkuak pada tahun 2013, yang disebut Offshore Leaks. Pada intinya kedua dokumen tersebut
mengindikasikan bahwa penyimpanan aset di negara tax haven seringkali dilakukan perusahaan dan individu untuk menghindari suatu hukum tertentu. Misal, karena asetnya berasal dari aktivitas ilegal atau untuk menghindari pajak, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tujuan bisnis. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebocoran dokumen tersebut mengundang respons yang luar biasa dari masyarakat dunia.

Dalam edisi ke 38, InsideTax secara khusus mengangkat persoalan base erosion and profit shifting (BEPS) yang telah menjadi agenda besar negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan the Group of Twenty (G20). Sejak 2013, OECD dan G20 bersama-sama merancang 15 Action Plan untuk menangkal praktik BEPS yang dianggap memberikan dampak ekonomi luar biasa, khususnya bagi negara-negara berkembang. Salah satu aksi berkaitan dengan isu Panama Papers, yaitu BEPS Action 5 yang membahas tentang praktik sistem pajak yang berbahaya (harmful). 5 Oktober 2015, laporan final (final report) dari kelima belas aksi tersebut dirilis dan implementasinya ke depan masih dibahas hingga saat ini.

Majalah Pajak InsideTax edisi Aksi BEPS (Base Erotion & Profit Shifting)


InsideTax Edisi ini mengulas masing-masing aksi yang disajikan dalam rubrik InsideReview. Terdapat beberapa aksi yang tidak dibahas, yaitu aksi 3 (CFC rules), 8-10 (transfer pricing), 11 (measuring and monitoring BEPS), dan 12 (mandatory disclosure rules). Dikarenakan oleh kedalaman materi dari aksi-aksi tersebut, ulasannya akan dibuat secara terpisah ke dalam bentuk working paper. Meskipun demikian, redaksi tetap menyajikan beberapa infografis yang memberikan gambaran singkat mengenai aksi-aksi tersebut. Kerangka besar keseluruhan isu proyek BEPS
juga dibahas dalam InsideHeadline.

Ulasan tersebut dilengkapi opini dari para pakar perpajakan internasional ternama, antara lain: Kees Van Raad, Peter H. Blessing, dan T.P. Ostwal. Selain itu, redaksi juga mewawancarai Gunawan Pribadi, Kepala Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Simak pula rubrik-rubrik lain yang tidak kalah menarik dan dapat menambah wawasan pembaca sekalian.

Semoga edisi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang rekomendasi yang diusulkan dalam proyek BEPS dalam menangkal praktik penghindaran pajak, dan bagaimana seharusnya aksi-aksi tersebut direspons oleh pemerintah Indonesia yang merupakan anggota G20. Akhir kata, selamat membaca dan semoga terinspirasi.

Untuk berlangganan majalah InsideTax, silahkan daftarkan email Anda yang aktif. Setelah itu, unduh secara GRATIS di sini

Rabu, 25 Mei 2016

Ini Tempat Belajar yang Tepat untuk Mengenal Proses Audit, Keberatan dan Banding

DANNY DARUSSALAM Tax Academy (DDTax Academy) menawarkan berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. Kami memberikan informasi yang up-to- date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda.

Di bulan Juni 2016, kami menawarkan kursus satu hari yang dikemas dalam practical course. Kursus ini dirancang untuk membahas semua hal terkait proses audit, keberatan dan banding dan memberikan strategi-strategi untuk menguatkan posisi wajib pajak dari perselisihan dan bagaimana mencegah potensi sengketa sejak awal proses.

Pasalnya, setiap wajib pajak berkemungkinan untuk diperiksa oleh otoritas pajak. Hal ini sering terjadi akibat hasil pemeriksaaan yang menunjukkan adanya pajak yang kurang dibayar atau SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar dan meminta pengembalian lebih bayar pajak tersebut (restitusi). Selain itu, selama proses Audit, DJP sering meminta kumpulan dokumen-dokumen pada akhir proses sehingga hal ini tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangan mereka dalam memutuskan adanya penetapan kurang bayar.

Selanjutnya, di tingkat keberatan, hasil yang didapat sering sama seperti dalam proses audit. Dalam hal ini, wajib pajak kembali menjadi pihak yang dirugikan. Wajib pajak dapat menggunakan hak mereka untuk mengajukan banding. Namun, waktu dan sumber daya yang telah dikeluarkan untuk proses ini terkadang belum tentu bisa memberikan jaminan hukum bagi mereka dan hasilnya pun masih belum pasti.

Topik-topik yang dibahas:

  • Ground rules for tax audit, objection and appeal
  • Diagnostic tax review
  • Taxpayer rights
  • Strategy of the case presented before the court
  • Comprehension of tax audit methods utilized by the DGT
  • Information and documentation management
  • Contra-argumentation of DGT standing

Kamis, 2 Juni, 2016 (9:00-17:00)
Biaya: IDR2.000.000, -

Semua program pelatihan akan dilaksanakan di DDTax Academy:
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@dannydarussalam.com

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@dannydarussalam.com

informasi lainnya klik: DDTax Academy

Kamis, 19 Mei 2016

Fobia Penduduk Negeri Surga Pajak

raden agus suparman : Fobia Penduduk Negeri Surga Pajak
The Jakarta Post, 22 Maret 2016, sudah menyebut Indonesia sebagai the real tax haven country. Ya, secara praktek Wajib Pajak di Indonesia dapat dengan mudah tidak bayar pajak walaupun Wajib Pajak tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa. Sedangkan fobia adalah rasa ketakutan yang berlebihan terhadap suatu fenomena. Sebagian penduduk Indonesia sangat ketakutan dengan pajak. Di bawah ini dua buktinya!