Wednesday, January 18, 2017

e-Billing, Evolusi Sistem Perpajakan di Tanah Air

Sistem perpajakan di Indonesia perlahan mulai tertata seiring dengan kemunculan sistem elektonik mulai dari e-Reg, e-Faktur, e-Filing, hingga e-Billing Pajak. Selama bertahun-tahun, pengelolaan penerimaan negara di Indonesia dilakukan secara terpisah baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Direktorat Perbendaharaan Negara dengan SISPEN-nya, maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem Electronic Data Interchange. Akhirnya, pada 2006 hingga kini disatukan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dulu, sistem tersebut kerap disebut juga dengan MPN-G1 atau MPN Generasi 1 sebelum pemerintah meluncurkan sistem yang lebih baik, yaitu MPN-G2 pada 2014. Sebelum mengetahui perbedaan kedua sistem ini, Anda perlu memahami terlebih dahulu pengertian Modul Penerimaan Negara.

MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara, dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Singkatnya, MPN merupakan sarana masyarakat untuk membayar pajak ke negara melalui sistem yang telah diatur sesuai dengan undang-undang.

Lantas mengapa pemerintah meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat perbedaan di antara kedua sistem MPN. Perbedaan mendasar antara MPN dan MPN-G2 dapat dilihat dari tiga hal di bawah ini:

1. Dokumen Sumber
Sesuai dengan perdirjen 78/2006 ada dua dokumen sumber MPN-G1, yaitu Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, dll) dan Bukti Penerimaan Negara yang terbit ketika proses pembayaran telah dilakukan dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Sementara itu, hanya ada satu dokumen sumber di MPN-G2, yaitu Bukti Penerimaan Negara.

2. Tempat dan Channel Pembayaran
Tempat pembayaran MPN Generasi 1 dapat dilakukan di Bank Persepsi dan Kantor Pos. Sementara channel pembayaran bisa menggunakan loket dan e-Banking. Generasi setelahnya tentu lebih canggih dan efektif karena tempat pembayaran dapat dilakukan di bank maupun nonbank. Channel pembayaran MPN-G2 pun jauh lebih banyak, yaitu: loket, ATM, ATM Mini (Electronic Data Capture), Internet Banking,SMS Banking, Supermarket, atau pun di gerai lainnya yang telah ditentukan.

3. Proses Billing atau Pembentukan Data Tagihan
Di MPN-G1, Anda harus mengisi formulir Surat Setoran bersamaan dengan proses pembayaran di Bank atau Kantor Pos. Kini, bayar pajak bisa dilakukan dengan mudah. Anda dapat membayar pajak kapan pun di mana pun selama memiliki koneksi internet karena Modul Penerimaan Negara Generasi 2 memiliki pembentukan data tagihan melalui sistem e-Billing (https://sse2.pajak.go.id).

Sistem e-Billing memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara sehingga penggunanya tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas/manual. Selain pada saluran resmi DJP, Kode Billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP.

Saat ini, jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Klik https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak untuk informasi selengkapnya terkait e-Billing.

Friday, January 13, 2017

5 Manfaat e-Billing Pajak Ini Wajib Diketahui

e-Billing dapat dikatakan sebagai salah satu terobosan di dalam dunia perpajakan Indonesia. Sistem pembayaran pajak elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, adalah pembaharuan dari sistem Modul Penerimaan Negara, yang disebut Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.


Pengguna e-Billing Pajak tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas, karena e-Billing merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing, dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan e-Biling pajak? Berikut ini 5 manfaat yang didapat jika Anda menggunakan e-Billing:


  1. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status penyetoran pajak;
  2. Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem, dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran;
  3. Memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk membuat draft data setoran;
  4. Membuat proses kerja menjadi lebih ringkas karena tidak perlu lagi membawa banyak dokumen ke bank untuk melakukan penyetoran;
  5. Memudahkan integrasi antara Wajib Pajak, Bank Persepsi, dan Pemerintah.


Jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Dapatkan informasi selengkapnya tentang e-Billing dengan klik di sini.


Penggunaan e-Billing Pajak yang diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun lalu juga diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dan PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

e-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak dengan Mudah

Kini, bayar pajak tak perlu repot lagi. Teori ini dapat dibuktikan dengan kehadiran sistem pembayaran pajak secara elektronik yang disebut e-Billing. Sistem yang resmi diluncurkan tahun silam ini, disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan kemudahan cara penyetoran pajak, melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak.

Singkatnya, jika Anda sudah pernah melakukan pembayaran listrik atau tagihan telepon melalui ATM, maka e-Billing Pajak tak akan membuat Anda kesulitan. Sebab, secara garis besar prosedurnya sama dengan transaksi-transaksi pembayaran di atas. Bedanya, Anda perlu mengetahui kode instansi pajak pada ATM dan ID Billing atau Kode Billing pajak Anda.

Kode Billing Pajak

Kode billing adalah kode identifikasi yang terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi penerbit kode billing dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Bagaimana cara membuat kode billing? Pertama, silakan buka halaman djponline.pajak.go.id kemudian isilah data-data yang diperlukan. Di antaranya adalah NPWP, nama pengguna, EFIN dan alamat email yang masih aktif.

Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di email Anda yang berisi username, PIN untuk login ke ke http://sse.pajak.go.id, dan link aktivasi.

Anda telah melewati proses pendaftaran. Kini, waktunya membuat billing pajak dan mendapatkan ID Billing. Berikut ini cara mudah mendapatkannya:

  1. Buka situs SSE pajak;
  2. Login dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail Anda;
  3. Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah yakin, klik ‘Simpan’;
  4. Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘Terbitkan Kode Billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak Anda;
  5. Anda dapat menyimpannya dengan mencetak atau dengan difoto.

Setelah Anda memperoleh kode billing pajak, lakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kantor pos. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking. Surat Setoran Pajak direkam secara elektronik sehingga tidak perlu kertas berlembar-lembar.

Selain pada saluran resmi DJP, kode billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP. Informasi lebih jauh terkait cara mudah mendapatkan ID Billing bisa Anda temukan https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak.


Monday, January 9, 2017

Dokumen dan Informasi Wajib Bagi Yang Melakukan Transfer Pricing

raden agus suparman : the BEPS Project
Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 termasuk aturan yang sudah lama ditunggu oleh para konsultan pajak. Aturan ini merupakan aturan domestik dari action 13 BEPS yang sudah dirilis oleh OECD sejak tahun 2015 lalu. Peraturan menteri keuangan ini mengatur dokumen apa saja yang harus dibuat oleh Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing. Istilah yang digunakan oleh kita adalah Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Friday, December 16, 2016

aturan baru pajak penghasilan penjualan tanah

Sejak bulan September 2016, Pemerintah Jokowi telah merevisi aturan Pajak Penghasilan atas penjualan tanah dan atau bangunan. Selain menurunkan tarif, aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 ini mengubah dasar pengenaan dan subjek pembayar pajak. Tarif turun dari semula 5% menjadi hanya 2,5% saja. Dan subjek yang wajib menggunakan peraturan pemerintah ini bukan hanya penjual tanah dan atau bangunan yang mengurus sertifikat hak milik tetapi mereka yang memang jualan tanah dan atau bangunan.

Thursday, December 15, 2016

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Frasa "Ketentuan Umum dan Tata Cara" biasa digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kitab prosedur formal perpajakan. Namun frasa yang sama akan mulai digunakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas (Badan) Pendapatan Daerah. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Wednesday, October 19, 2016

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

raden agus suparman : pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Monday, September 19, 2016

SEMINAR: TAX RISK MANAGEMENT AND TAX ASSURANCE

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) Academy menawarkan berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. Kami memberikan informasi yang up-to-date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda. Program pelatihan kami terdiri dari:




Hampir segala sesuatu yang melewati departemen pajak melibatkan beberapa tingkat risiko karena memerlukan penafsiran peraturan, kode pajak atau peraturan hukum, dan juga pengaplikasian penilaian para ahli mengenai fakta dan keadaan perusahaan tertentu.

Permintaan untuk meningkatkan transparansi berasal dari berbagai sumber dengan agenda bersaing. Hal ini berasal dari regulator yang ingin memastikan keakuratan informasi pajak yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan otoritas pendapatan yang ingin memastikan bahwa perusahaan membayarkan pajak mereka dengan jujur.

Akibatnya, perusahaan dipaksa untuk menunjukkan praktik pemerintahan yang kuat secara keseluruhan dan dituntut lebih transparan tentang semua risiko yang mereka hadapi-termasuk risiko pajak. Menanggapi tekanan dan perubahan kebutuhan pelaporan di banyak yurisdiksi, perusahaan harus memperluas komunikasi pajak mereka dan memberikan informasi lebih lanjut dalam laporan keuangan pada strategi pajak, dan manajemen risiko, kebijakan pajak dan kontrol, dan bahkan kontribusi total pajak.

Topics Covered:

  • Kerangka kontrol pajak
  • Mengidentifikasi risiko pajak pada kinerja keuangan
  • Manajemen risiko pajak dan wajib pajak badan
  • Ilustrasi dan studi kasus
  • Pemetaan risiko pajak terkini: global dan domestik
  • Tata kelola perusahaan dan pajak
  • Etika dan perencanaan pajak internasional
  • Model operasi pajak
  • Kepatuhan koperasi: perusahaan besar dan manajemen kepatuhan
  • Kepatuhan koperasi: beberapa prosedur masalah hukum pajak


Jadwal Seminar : Selasa, 27 Sept 2016
Waktu : 09.00 – 17.00 WIB
Investment :  IDR3.000.000,-


KEUNGGULAN:

  • Para pengajar profesional dan berpengalaman dalam menangani berbagai sengketa pajak, didukung oleh tim riset khusus dalam bidang perpajakan
  • Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman empiris dan sesuai dengan perkembangan terbaru (up to date)
  • Struktur kurikulum pengajaran yang sesuai dengan standar dari institusi yang berwenang 
  • Sistem pengajaran dengan pendekatan komparatif dan multidisiplin
  • Memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan pajak di Indonesia


FASILITAS:


  • Menyediakan fasilitas pelatihan profesional terbaik (theater classes dan free Wi-Fi) dilengkapi dengan ‘Moot Court Simulation Room’ yakni ruang simulasi sidang pertama dan satu-satunya di Indonesia
  • Akses Perpustakaan dengan lebih dari 2000 buku dan jurnal perpajakan
  • Perlengkapan pelatihan yang exclusive (goodie bag, notepad, pen, dll)
  • Mendapatkan 'Kartu Peserta Training' yang dapat digunakan sebagai kartu diskon dalam pelatihan selanjutnya dan juga untuk pembelian publikasi DDTC
  • Mendapatkan "Sertifikat" dan "CD Materi" berisi semua bahan pelatihan
  • Makan siang, coffee break dan snack (pagi dan sore) 


Semua program training di DDTC Academy akan diselenggaran dengan Bahasa Indonesia dan bertempat di:

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Untuk informasi pendaftaran silahkan hubungi nomor berikut ini:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id

Tuesday, August 30, 2016

Peraturan Dirjen Pajak Yang Menenangkan Wajib Pajak

raden agus suparman : wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak perlu amnesti pajak
Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2016 untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan penghasilan kecil. Peraturan yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2016 pada intinya memberikan kepastian bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kurang dari PTKP di tahun 2015 bukan sasaran amnesti pajak. Begitu juga dengan Wajib Pajak yang memiliki status subjek pajak luar negeri (SPLN) dan tidak memiliki penghasilan dari Indonesia, boleh tidak memanfaatkan fasilitas amnesti pajak.

Monday, August 15, 2016

Repot Menagih Invoice? Gunakan Manajemen Piutang

Manajemen piutang adalah pengaturan pengelolaan piutang perusahaan sehingga performa kredit dapat dicapai secara optimal. Manajemen piutang juga bisa sebagai proses pendataan, pengumpulan, dan penagihan piutang perusahaan dari konsumen.

Manajemen piutang juga merupakan sebuah elemen penting dalam aktivitas bisnis perusahaan karena beberapa alasan; antara lain sebagai media penanaman modal, untuk meningkatkan penjualan dan laba, pengaturan arus kas, serta menghadapi persaingan bisnis.


Demi mewujudkan sejumlah hal di atas, maka dari itu perusahaan harus melakukan manajemen piutang dengan baik. Artinya, piutang harus dikelola dan diorganisir sehingga dapat ditagih dan dikonversi dengan cepat menjadi kas yang pada akhirnya akan menghasilkan laba bagi perusahaan.


Selain untuk memastikan bahwa piutang dapat terbayarkan, manajemen piutang juga dapat meminimalisir risiko bisnis. Hal-hal seperti pemberian piutang kepada non-potential customer, piutang yang tertunggak, kesalahan/kegagalan dalam penagihan, pencurian kas, kinerja yang buruk, dan kehilangan data dapat dihindari.


Untuk menghindarkan risiko-risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan Manajemen Piutang antara lain:


  1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang
  2. Pengendalian piutang
  3. Penyaringan langganan
  4. Penentuan risiko kredit
  5. Penentuan potongan harga
  6. Penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak pembayaran
  7. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit


Perusahaan perlu melakukan pengelolaan accounts receivable untuk memastikan bahwa piutang perusahaan telah dikelola dengan baik. Manajemen Piutang ini akan membantu perusahaan dalam pengelolaan piutang dan memastikan bahwa semua piutang dapat ditagih dan menjadi kas yang akan berguna untuk performa perusahaan selanjutnya.


Kini, telah hadir sebuah aplikasi dengan fitur manajemen piutang yang dapat mengelola invoice mulai dari penyiapan, penyampaian, hingga pemberitahuan jika tagihan Anda sudah dibayar, dalam satu aplikasi yang terintegrasi.

Manajemen Piutang OnlinePajak menyediakan pembuatan surat tagihan (commercial invoice), pembuatan e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak, pengiriman invoice ke pelanggan dan e-Faktur yang ditandatangani secara elektonik melalui email, pengiriman invoice dengan tanda tangan basah dan faktur pajak melalui kurir, pengingat pembayaran tagihan bagi customer (payment reminder), pusat pengelolaan yang berfungsi mengatur dan memantau seluruh kegiatan penagihan piutang Anda (dashboard), notifikasi penyetujuan invoice kepada customer sehingga penjual dapat mengulas draft invoice sebelum dirilis.



Sunday, August 14, 2016

KURSUS & SEMINAR PAJAK DIBULAN AGUSTUS 2016

Di bulan Agustus, DDTC Academy kembali mengadakan kursus pajak yang mengangkat tema-tema khusus yaitu:

TAX POLICY TRAINING PROGRAM*

Fiscal Decentralization and Local Tax Management Course (Batch 1)

Kursus ini dirancang khusus bagi mereka yang tertarik dalam memperluas pengetahuan teori dan praktek keuangan publik lokal. Peserta dalam kursus ini akan diajak mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk memobilisasi pendapatan mereka dalam konteks desentralisasi fiskal. Kursus ini memberikan gambaran desentralisasi fiskal dari dua sudut: optimalisasi pembagian tanggung jawab dan /atau optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak. Terlepas dari pendekatan teoritis, kami juga menganalisa dari perspektif komparatif tentang bagaimana berjalannya manajemen pajak lokal yang ada didunia. Materi yang disajikan dalam kursus ini akan mampu mendukung pejabat pemerintah dalam pengaturan agenda dan prioritas kebijakan mereka.

Topik yang dibahas:
Kerangka Fiscal Decentralization
Trend dan Perspektif Komparatif
Sistem Administrasi Perpajakan Lokal dan Compliance
Pajak Lokal dalam Konteks Daya Saing Ekonomi
Anggaran dan Prediksi Pendapatan
Kunjungan Situs / Manajemen Keuangan Publik Lokal
Desain Hukum Pajak
Hubungan Fiskal Antar Pemerintah

Jadwal Kursus:
Batch 1: 8 - 11 Aug 2016
Batch 2: 3 - 6 Oct 2016

Waktu:
Senin - Kamis
(09.00 - 17.00 WIB)

Biaya:  IDR6.500.000,-


Tax Policy and Administration Course

Seberapa baik (atau buruk) kinerja penerimaan pajak di Indonesia? Mengenai status politik, sosial, demografi, dan ekonomi; berapa banyak potensi penerimaan pajak dapat dicapai? Perubahan besar apa yang perlu diterapkan dalam kebijakan dan administrasi perpajakan? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kami bersama-sama mengeksplor teori, praktik internasional, tren dan studi empiris dari berbagai negara.

Topik yang dibahas:

Perspektif Dasar dari Sistem Pajak
Tren dan Gambaran Umum Pajak Langsung
Administrasi Pajak: Studi Banding
Estimasi Potensi Penerimaan Pajak dan Penargetan
Isu Terkini Terkait Perpajakan Indonesia
Mobilisasi Sumber Daya dan Dilema Kebijakan
Tren dan Gambaran Umum Pajak Tidak Langsung
Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Pemajakan atas Hard to Tax Sector
Politik Ekonomi dari Reformasi Pajak

29 - 31 Agustus & 1 September 2016
Senin – Kamis
(09.00 – 17.00 WIB)
Biaya: IDR6.500.000,-

*Dapatkan diskon menarik untuk program paket dan early registration


Tax Policy Training Program ini akan disampaikan oleh para pengajar khusus dari DDTax Academy, yang terdiri dari:

1. Darussalam
2. Danny Septriadi
3. B. Bawono Kristiaji
4. Adri A. L. Poesoro
5. Yeni Mulyani
6. Yusuf Wangko Ngantung
7. Ganda Christian Tobing


Penawaran khusus:

- Untuk ‘Tax Policy Training Program’ ini, kami menawarkan program khusus dengan membuka kelas privat dengan ketentuan peserta dari satu kelompok mengirimkan minimal 10 orang untuk mengikuti training, dengan prosedur pemesanan dan pemberitahuan setidaknya dua minggu sebelum kursus dilaksanakan.

- Kami juga dapat memberikan akomodasi hotel dan mengatur transportasi dari bandara ke hotel dengan tarif khusus. Kami bernegosiasi dengan Harris Hotel Kelapa Jakarta Gading-Utara.

Fasilitas


  • Fasilitas pelatihan  profesional terbaik dan terlengkap (theater class, cozy room, free WiFi, modern facility)
  • Gratis akses perpustakaan lebih dari 2000 buku dan jurnal pajak
  • Modul Pelatihan yang lengkap dan mudah dipahami
  • Exclusive training kit (goodie bag, notes, pen)
  • Mendapatkan ‘Kartu Peserta Training’ yang dapat digunakan sebagai kartu discount untuk mengikuti kembali pelatihan  dan pembelian publikasi di DDTC.


Tempat Kursus

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Informasi lebih lanjut

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id


SEMINAR

Recent Developments in Domestic and Global Taxation

Seminar ini dimulai dengan overview tentang topik-topik yang relevant dan up to date mengenai pajak domestik dan internasional serta tentang bagaimana hal tersebut mengubah lanskap perpajakan saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini akan mendorong peserta untuk memahami tujuan undang-undang pajak secara lebih mendalam dan mengembangkan kemampuan peserta agar dapat menjelaskan hal tersebut kepada para stakeholders mereka dalam pengaturan praktisnya (implementasi).

Topik yang dibahas:
National fiscal framework and tax agenda;
Revision on major tax laws: income tax, VAT, procedure and administration;
Agenda on semi-autonomous revenue authority;
Tax audit target;
Information and data in tax system: progress and projection;
BEPS and its impact;
Tax risk management.

Jadwal:
Selasa, 23 Agustus 2016 (09.00 – 17.00 WIB)

Investment: IDR3.000.000,-


INTENSIVE COURSE

Tax Treaty Interpretation and Application – Executive Class (Batch 4)

Perjanjian pajak adalah fenomena global. Ada lebih dari 3000 perjanjian pajak (tax treaties) bilateral yang disepakati oleh berbagai negara di seluruh dunia, namun kata-kata dan struktur perjanjian tersebut masih sangat global dan bahkan sebagian besar sama (mirip). Sebagai perjanjian internasional, perjanjian pajak (tax treaties) memiliki peraturan penafsiran yang sama seperti negara-negara lain. Pemahaman tentang penafsiran dan penggunaan perjanjian pajak (tax treaties), memberikan kesempatan yang sama bagi para praktisi pajak dan pihak yang berkepentingan. Kursus ini dirancang untuk peserta yang ingin menguasai (menjadi ahli) hukum pajak internasional dengan kombinasi sempurna antara teori dan praktek yang berdasarkan kasus nyata.

Topik yang dibahas:
Structure of tax treaties:
- The application practice, interaction of domestic law and treaty law
- Importance of the scope of the convention term with regard to persons and taxes covered, distributive rules and methods for elimination of double taxation
Interpretation:
- Rule of Art 3 (2) OECD Model Convention
- Relevance of OECD Commentary and modifications in practice
Abuse of tax treaties:
- Where are the limits?
- Analysis on Google Double Irish Dutch Sandwich structure
- Other multinationals tax structures and recent developments
Business profits (Art.7) and relation with other distributive rules, Permanent Establishments (Art.5), Passive income (Art 10, 11, and 12), Capital Gains (Art. 13) and indirect transfer of shares;
Income from dependent work (employees); 183 rule
Artistes and Sportsmen (Art. 17), with real case examples (U2 case)


Jadwal:
Batch 4 (27 Agustus – 15 Oktober 2016)

Waktu pelaksanaan : Setiap Sabtu (09.30 – 5.30 WIB)

 
Jumlah Sesi:  5x materi dan 1x Ujian
Investment: IDR7.500.000

Informasi lebih lanjut hubungi:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id


Thursday, August 4, 2016

kehebohan karena moratorium pemeriksaan pajak

raden agus suparman : pemeriksaan pajak versus amnesti pajak
Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani intruksi nomor INS-03/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tendang Pengampunan Pajak. Hal terpenting dalam intruksi ini adalah Direktorat Jenderal Pajak "menahan diri" untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) baru dan Wajib Pajak yang sedang diperiksa didorong untuk memanfaatkan amnesti pajak. Ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2016 dan pagi ini (4/8) di kantor terjadi kehebohan dan cukup mengejutkan.

Wednesday, August 3, 2016

Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?

raden agu suparman : Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta?
Mungkin masih ada yang mengira bahwa mengisi Surat Pernyataan Harta untuk amnesti pajak seperti mengisi SPT Tahunan. Tentu saja tidak sama karena Surat Pernyataan Harta sesuai namanya berbasis harta, sedangkan SPT Tahunan mencakup penghasilan, harta, dan utang.
Amnesti pajak sejenis "pajak baru" yang berbasis harta. Uang tebusan yang dibayarkan ke Negara bukan berdasarkan penghasilan. Dasar penghitungan uang tebusan adalah harta yang belum dilaporkan.

Friday, July 15, 2016

Tax Amnesty : Kembali Dari Nol Lagi

Presiden Joko Widodo mengatakan, "Pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat bagi kepentingan bersama, bangsa, dan rakyat kita bukan kepentingan perusahaan atau orang per orang atau kelompok". Penegasan ini disampaikan pada saat peluncuran program tax amnesty, Jumat (1/7/2016), di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Selatan. Penegasan ini membantah sekelompok kecil warga negara yang menolak program tax amnesty.

Monday, July 11, 2016

penghasilan Rp.121.500.000 di tahun 2016 bebas pajak penghasilan

Selama dua tahun berturut-turut, pemerintah telah menaikkan PTKP. Kenaikkan ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Mengutif pendapat seorang teman, Sunarsip, salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan sisi konsumsi rumah tangga adalah melalui pengurangan pajak. Salah satu caranya adalah, dengan menaikkan penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP). Tahun 2016 ini, untuk penghasilan suami dan istri yang digabung dan memiliki tiga orang tanggungan (status K/I/3) akan mendapatkan PTKP sebesar Rp. 121.500.000,00. Artinya, Wajib Pajak tersebut tidak bayar pajak kecuali penghasilan diatas Rp. 121.500.000,00.

Wednesday, June 22, 2016

7 Fakta Lapor Pajak Online dengan e-Filing

e-Filing adalah salah satu metode menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, melalui jaringan internet, yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan e-Filing merupakan bagian dari upaya mempermudah para Wajib Pajak melaporkan pajaknya.

Ya, tak dapat dipungkiri e-Filing memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Kini Wajib Pajak tak perlu lagi mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada saat pelaporan SPT. Hal ini dilakukan karena sifat e-Filing berbasiskan internet, artinya dapat dilakukan di mana saja selama Wajib Pajak terhubung dengan internet. Simak 7 fakta lapor pajak online dengan e-Filing berikut ini :

1. Sebelum melakukan e-Filing, Anda harus mendapatkan nomor identifikasi yang dikenal dengan Electronic Filing Identification Number (EFIN). Bagaimana cara mendapatkan EFIN? Wajib Pajak harus mendatangi KPP terdekat dan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pastikan untuk menyimpan EFIN yang telah diperoleh tersebut.

2. e-Filing dapat dilakukan di website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, atau melalui website penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP). Saat ini, terdapat sejumlah ASP yang sudah ditunjuk resmi oleh DJP dalam hal e-Filing Pajak, salah satunya adalah OnlinePajak.

3. DJP memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satu alasannya, karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.

4. Jika Anda melaporkan pajak secara online, secara tidak langsung Anda telah mengurangi penebangan ratusan pohon untuk menghasilkan jutaan kertas, dan menambah oksigen bagi ribuan orang per hari.

5. Penggunaan e-Filing pajak  mengurangi beban administrasi DJP untuk menerima dan menyimpan SPT fisik karena penerimaan laporan yang dibuat oleh Wajib Pajak menggunakan sarana internet.

6. Direktorat Jenderal Pajak mencatat pelaporan SPT pajak tahunan menggunakan SPT elektronik (e-filing) hingga akhir April 2016 telah mencapai target 7 juta Wajib Pajak. Adapun rincian pelaporan SPT menggunakan e-filing, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 6.941.150. Sementara, sisanya 296.131 adalah Wajib Pajak Badan.

7. Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.


Wednesday, June 15, 2016

Setelah Lebaran, Inilah Waktunya untuk Belajar Pajak

Setelah Lebaran, inilah waktunya untuk belajar Pajak! Di programs Juli 2016, DDTC Academy menawarkan kembali berbagai program kursus pajak yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. DDTC Academy memberikan informasi yang up-to-date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda. Program pelatihan DDTC Academy untuk bulan Juli terdiri dari:

 INTENSIVE COURSE

Kursus ini memberikan pengetahuan dan wawasan penuh kepada peserta mengenai konsep dasar hukum pajak internasional dan transfer pricing. Kursus ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai karakteristik dasar dari perpajakan internasional dan transfer pricing sesuai dengan yang dikembangkan oleh Model (OECD, PBB, dan Peraturan AS) dan juga peraturan di Indonesia.

Setiap Senin & Rabu, mulai 18 Juli - 5 September 2016
09.30 - 12.00 WIB
Biaya: IDR3.000.000,-

Kursus ini memberikan pemahaman yang baik dan mendalam kepada peserta mengenai prinsip-prinsip transfer pricing, isu-isu transfer pricing dan bagaimana mengelolanya.

Setiap Sabtu, 23 Juli - 3 September 2016
09.30 - 15.30 WIB
Biaya: IDR7.500.000,-


Brevet A and B – Student Class (Batch 1)
Pelatihan ini dirancang khusus dengan kurikulum yang up-to-date berdasarkan pengalaman dalam pendidikan dan praktek pajak yang profesional demi memenuhi kebutuhan industri pelayanan pajak baik internal dan profesional.

Setiap Senin & Rabu, 18 Juli 2016 - 16 November 2016
13.00 - 17.30 WIB, berlangsung selama 4 bulan akademik
Biaya: IDR3.000.000,-

Brevet A and B – Executive Class (Batch 1) 
Setiap Sabtu, 30 Juli - 19 November 2016
09.00 - 16.00 WIB,  berlangsung selama 4 bulan akademik
Biaya: IDR5.000.000,-


PRACTICAL COURSE
Kursus tentang perencanaan pajak dalam negeri (Domestic Tax Planning) menawarkan pelatihan yang bertujuan untuk menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengelola hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proses kerja mereka secara secara efektif dan efisien.

Selasa - Rabu, 26 - 27 Juli 2016
09.00 – 17.00 WIB
Biaya: IDR5.000.000,-

Semua kegiatan training di DDTax Academy akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan diselenggarakan di kantor DDTax Academy:

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, 5th Floor, Unit #0501  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758, F: +622129385759

Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142