Skip to main content

Sosialisasi SPT OP

Mulai tahun ini DJP tidak lagi mengirim SPT ke wajib pajak. Formulir
SPT bisa diambil di KPP (kantor pelayanan pajak) mana saja yang
terdekat. Sedangkan SPT yang berbentuk softcopy bisa diunduh di
www.pajak.go.id

Selain itu, pada tahun ini kampanye penyampaian SPT juga lebih gencar.
DJP menyebut kampanye simpatik. Saya kira, ini juga bagian dari
kampanye "penyadaran" kewajiban perpajakan. Sebenarnya banyak orang
yang belum sadar bahwa dirinya memiliki kewajiban menyampaikan SPT.

Hari ini, di Kanwil DJP Jawa Barat I diadakan sosialisasi pengisian
SPT. Bagi anda yang berada di wilayah Bandung, bisa datang ke Jalan
Asia Afrika No. 114 Bandung. Tepatnya di depan (sebrang) Grand Hotel
Preanger.

Selain mendapat materi cara mengisi SPT, juga telah disediakan kudapan
(snack) dan Formulis SPT. Ayo bikin SPT!

Salaam

--
Sent from my mobile device

jabat erat dari :
raden[dot]suparman[at]gmail[dot]com
http://www.pajaktaxes.blogspot.com

Comments

M e t i k said…
lam kenal dari KPP Pratama Sleman

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.