Sabtu, 12 Mei 2007

PPh Pasal 26

Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari Indonesia. Pengaturan seperti ini biasa disebut asas sumber. Indonesia berhak memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia. Siapa pun penerimanya!

Sebenarnya ada perlakuan terhadap subjek pajak Luar Negeri, yaitu pemotongan penghasilan dari bruto sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 UU PPh 1984, dan BUT (bentuk usaha tetap). BUT sebenarnya masuk kelompok subjek pajak Luar Negeri tetapi perlakuan perpajakan atau kewajiban perpajakan BUT disamakan dengan subjek pajak Dalam Negeri.

Ketentuan UU PPh 1984 khususnya PPh Pasal 26 hanya dapat dibatalkan dengan tax treaty. Tax treaty memang ketentuan khusus, tetapi fungsinya hanya untuk membatasi. Maksudnya, walaupun di tax treaty diatur suatu pajak terhadap jenis penghasilan tertentu tetapi jika tidak diatur di undang-undang domestik maka ketentuan dalam tax treaty tidak dapat dijalankan.

Tidak semua penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri wajib dipotong PPh Pasal 26, tetapi hanya terhadap jenis-jenis pajak tertentu saja, yaitu:
[1]. Deviden, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[2]. Bunga, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[3]. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[4]. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[5]. Hadiah dan penghargaan, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[6]. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, tarifnya 20% dari penghasilan bruto.

[7]. Penjualan Harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984, tarifnya 20% dari perkiraan penghasilan neto

[8]. Premi Asuransi termasuk Premi Reasuransi :
[8a]. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN baik secara langsung maupun melalui pialang, tarifnya 10% dari pembayaran premi bruto

[8b]. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan asuransi di LN, tarifnya 2% dari pembayaran premi bruto

[8c]. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, 1% dari pembayaran premi bruto

[9]. Penghasilan bersih BUT (setelah dipotong PPh badan), tarifnya 20%, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia

Sampai saat ini, saya belum menemukan pengaturan lebih lanjut perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada nomor 7 diatas. Besar kemungkinan memang belum diatur oleh menteri keuangan.

62 komentar:

  1. Pak, kalau WP dlm negeri punya transaksi jasa dg WP luar negeri dimana WP tsb punya BUT di Indonesia, tetapi perjanjian/transaksi langsung dg kantor pusatnya di luar negeri.
    Apa WP dlm negeri tsb harus motong PPh 23 tapi WP luar negeri maunya PPh 26 dan tidak mau memberitahu NPWP BUT-nya?
    Apa WP dlm negeri tsb boleh langsung potong PPh 26 dg tarif tax treaty?
    Terima kasih pencerahannya.

    BalasHapus
  2. Jika telah memiliki BUT maka WP luar negeri tersebut harus diperlakukan seperti WP dalam negeri. Karena itu, dipotong PPh Pasal 23 dan atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan BUT walaupun kita transaksi langsung ke pusat (tidak lewat BUT). Ini dikenal attraction force.

    BalasHapus
  3. Pak, kalo seseorang telah memiliki NPWP tapi telah berhenti bekerja dari perusahaan di Indo untuk pindah bekerja di luar negeri. Sementara negara tempat bekerja yang baru ini tidak memungut pajak atas penghasilan alias bebas pajak. Apakah orang yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? Kalo iya, berapa persen besarannya? Terimakasih.

    BalasHapus
  4. pak, mohon pencerahannya, aku mau tanya BUT itu sebenarnya apa? apakah sama dengan kantor cabang? bagaimana kalau ada kasus transaksi jasa dari luar negeri yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan sekitar 3 hari, apakah atas jasa tersebut harus dipotong pph 26? ketentuannya apa saja? dimana kita bisa tax treaty terbaru antara indonesia dengan US?
    Terima kasih atas pencerahannya.

    BalasHapus
  5. pak untuk objek pajak no. 8, tarifnya beda dengan yg saya baca di bukunya Waluyo dan Wirawan..apa yang ini tarif terbaru ya pak?

    BalasHapus
  6. Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih

    BalasHapus
  7. Wah ternyata banyak pertanyaan :D
    Sekarang komentar saya moderasi supaya setiap komentar / pertanyaan ketahuan. Tidak rapel kayak sekarang :D

    Pak, kalo seseorang telah memiliki NPWP tapi telah berhenti bekerja dari perusahaan di Indo untuk pindah bekerja di luar negeri. Sementara negara tempat bekerja yang baru ini tidak memungut pajak atas penghasilan alias bebas pajak. Apakah orang yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? Kalo iya, berapa persen besarannya? Terimakasih.

    Tidak selama keberadaan di LN lebih dari 183 hari.

    pak, mohon pencerahannya, aku mau tanya BUT itu sebenarnya apa? apakah sama dengan kantor cabang? bagaimana kalau ada kasus transaksi jasa dari luar negeri yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan sekitar 3 hari, apakah atas jasa tersebut harus dipotong pph 26? ketentuannya apa saja? dimana kita bisa tax treaty terbaru antara indonesia dengan US?
    Terima kasih atas pencerahannya.


    BUT dalam bahasa Inggrisnya permanent establishment atau PE. Sebenarnya banyak syarat2 PE tetapi lebih gampangnya BUT itu WPLN yang nyari penghasilan di Indonesia. BUT sering juga diperlakukan seperti WPDN. BUT yang begini mah sebut saja Cabang WPLN.

    PPh Pasal 26 adalah kewenangan kita [NKRI] untuk memajaki atas penghasilan yang bersumber dari kita. Disebut juga asas sumber. Tetapi jika si WPLN bisa menjunjukkan COD alias surat keterangan domisili dari DJP-nya di LN maka kita mengacu ke tax treaty. Sementara Pasal 26 UU PPh dipinggirkan dulu.

    Tax treaty mungkin bisa dicari di www.ortax.org

    pak untuk objek pajak no. 8, tarifnya beda dengan yg saya baca di bukunya Waluyo dan Wirawan..apa yang ini tarif terbaru ya pak?

    Di buku Pak Waluyo memang berapa tarifnya? Tarif premi diatas berdasarkan KMK. Maaf saat ini lagi lupa nomornya. Ini KMK lama ko.

    Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih

    Software itu barang tidak berwujud. Karena itu, perlakuannya sama dengan jualan laptop misalnya. Walaupun sudah pasti dalam software tersebut terdapat royalti tetapi sangat susah menentukan besarannya. Karena itu, pendapat saya bahwa atas jual beli software tidak terutang PPh Pasal 26. Kecuali atas royalti bisa ditentukan besarannya, misalnya karena pembayaran royalti terpisah.

    Tetapi tetap terutang PPN. Kita beli harus bayar PPN walaupun penjual WPLN [bayar langsung dan SSP-nya bisa dikreditkan dan jual kita pungut PPN [pajak keluaran].

    Terima kasih.

    BalasHapus
  8. Pak, mohon pencerahannya, klo perusahaan saya bayar komisi penjualan ke perusahaan asing yang ada di RRC atas jasa mereka dalam menjual produk perusahaan saya di wilayah RRC dan mereka bisa menunjukkan COD, apa kita wajib potong PPh 26??

    BalasHapus
  9. Jika memiliki copy COD maka kita harus mengacu ke tax treaty. Jasa yg diberikan menurut saya termasuk business profit sebagaimana diatur di Pasal 7 tax treaty Indonesia & China. Karena aktivitas pemberian jasa dilakukan di China maka tidak ada PE di Indonesia. Karena tidak ada PE maka Indonesia tidak memiliki taxing right. Artinya, hak pemajakan sepenuhnya diserahkan di pemerintah China.

    Kesimpulannya, kita tidak wajib potong PPh Pasal 26.

    http://www.ortax.org/ortax/?mod=treaty&page=show&id=10&q=&hlm=&isi=1

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pengertian Business profit seperti apa? .Jika WP LN tersebut Manufacture lalu menerima komisi dari WP DN atas pemberian ordernya kepada WP DN tsb untuk membuat Produk kepada WP DN lainnya. apa ini bisa dikategorikan Business profit?

      Hapus
  10. pak, kalo pada saat pembayaran imbalan jasa konsultasi diberikan data kurs tengah BI dan kurs menteri keuangan jdnya yg digunakan untuk perhitungan di SPT PPh yg mana untuk penghasilan brutonya??

    BalasHapus
  11. kurs tengan BI untuk penghasilan dan biaya atau secara umum untuk Laporan Keuangan sedangkan kurs KMK untuk membayar pajak. Karena itu, untuk laporan di SPT tetap mengacu ke SPT PPh dulu.

    BalasHapus
  12. Pak,mohon pencerahan. jika ada WP LN mengerjakan jasa di Indonesia dan telah melebihi time test sedangkan antara Indonesia dengan negara domisili WPLN tersebut tidak memiliki tax treaty, Apakah dipotong PPh 23 atau 26 ?
    Hatur Nuhun

    BalasHapus
  13. Tidak memiliki tax treaty? Kalau begitu, "time test" dari mana?
    Jika tidak ada tax treaty dengan negara WPLN maka berlaku UU PPh. Berarti harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto.

    BalasHapus
  14. Pertanyaan saya :
    Pak,mohon pencerahan. jika ada WP LN mengerjakan jasa di Indonesia dan telah melebihi time test sedangkan antara Indonesia dengan negara domisili WPLN tersebut tidak memiliki tax treaty, Apakah dipotong PPh 23 atau 26 ?
    Hatur Nuhun
    Jawaban bapak :
    Tidak memiliki tax treaty? Kalau begitu, "time test" dari mana?
    Jika tidak ada tax treaty dengan negara WPLN maka berlaku UU PPh. Berarti harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto.

    Terima kasih atas jawabannya, namun justru itu pak, karena tidak ada tax treaty maka yang berlaku adalah "time test" yang ada dalam UU PPh yaitu 60 hari. Jadi pertanyaanya adalah apakah apabila WP tersebut (yang negaranya nggak ada tax treaty ama indonesia) mengerjakan jasa di Indonesia > 60 hari, maka ia jadi BUT dan karenanya dipotong PPh 23 ???
    Hatur nuhun lagi..

    BalasHapus
  15. Pak Raden,

    Mohon pendapatnya untuk kondisi berikut:

    Seorang TKI yang bekerja di luar negeri dan memenuhi persyaratan sebagai Subyek Pajak Luar Negeri sesuai dengan Perdirjen 02/PJ/2009, dan juga mendapatkan penghasilan di Indonesia sebagai distributor multi level marketing.

    Bagaimana dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak PPhnya? Apakah pajak penghasilannya itu Pph 26, 20% dari penghasilan bruto?

    SPT mana yang harus digunakan untuk pelaporan, mengingat perusahaan MLM tersebut hanya memungut Pph 21 sesuai tarif yang berlaku untuk distributornya.

    Terima kasih banyak untuk bantuannya pak Raden.

    BalasHapus
  16. Pak, bila ada kasus sebagai berikut :

    Perusahaan di Indonesia jual software dan jasa aplikasi program ke sebuah perusahaan di Singapore (perusahaan di Sgp ini adalah afiliasi dari sebuah perusahaan di Indonesia, License software sama). Pelaksanaan aplikasi bisa di dua tempat.Bisa di Indonesia, bisa di Sgp. Apakah transaksi semacam ini dikenakan pajak? Apakah invoice perlu dipisah antara jasa yang dilakukan di Indo, di Sgp, dan harga sofware itu sendiri? Mana yang perlu dipotong pajak dan mana yang tidak perlu dipotong ?

    Mohon pendapatnya. Terima kasih

    BalasHapus
  17. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri wajib dilaporkan baik penghasilan itu didapat dari usaha di Dalam Negeri maupun penghasilan itu didapat dari Luar Negeri. Jika dari usaha di Luar Negeri tersebut telah dibayar pajak penghasilan, maka atas pembayaran tersebut dapat dikreditkan di Dalam Negeri. Hal ini disebut Kredit Pajak Pasal 24.

    BalasHapus
  18. Wajib Pajak Dalam Negeri yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri wajib memotong PPh Pasal 26. Tidak serta merta BUT timbul. BUT diperlakukan seperti Wajib Pajak dalam negeri jika sudah memiliki NPWP. Sehingga atas penghasilan BUT yang ber-NPWP dari Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya dapat dipotong PPh Pasal 23.

    BalasHapus
  19. Hi Pak Raden,

    Kalau WPDN mendapatkan invoice dari WPLN- Singapura atas jasa mereka, apakah kita wajib membayar Pph 26 atasnya, karena di perjanjian untuk semua lokal tax ditanggung oleh WPDN.

    WPLN mempunyai sertifikat domisili , kalau saya liat di perpu "tax treaty" ini cuma dikenakan pajak 10%.

    Kemudian sebagai data pendukung kita apakah kita pelu meminta bukti sertifikat domisili WPLN tersebut sebagai data pendukung kita.
    Tolong konfirmasinya.
    terimakasih.

    BalasHapus
  20. Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih

    Software itu barang tidak berwujud. Karena itu, perlakuannya sama dengan jualan laptop misalnya. Walaupun sudah pasti dalam software tersebut terdapat royalti tetapi sangat susah menentukan besarannya. Karena itu, pendapat saya bahwa atas jual beli software tidak terutang PPh Pasal 26. Kecuali atas royalti bisa ditentukan besarannya, misalnya karena pembayaran royalti terpisah.-->

    Saya tanya kring pajak kenapa mereka kasih info kalau licenses software itu termasuk jasa dan terutang pajak pph 26?

    BalasHapus
  21. pak, saya mau tanya kalau ada kasus peminjaman dana dari bank dan pihak penjamin adalah perusahaan LN, Perusahaan LN ini mengenakan guarantee fee kepada PT. A di Indonesia. apakah guarantee fee ini terkena PPh 26 yaitu imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian? kalau iya dan berhubung kedua negara ini ada tax treaty tapi tidak tercantum mengenai imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, termasuk katogeri apa imbalan sehubungan dengan jaminan pegembalian hutang? apakah dikenakan PPn? terima kasih pak.

    BalasHapus
  22. Salam super, pa :)
    Mau tanya nih, Kalau kita sewa equipment (capital lease) di India, BUT di Indonesia. Dikenakan pph 26 atau ada pajak lain kah atas transaksi cicilan lease tsb. Tks banyak, pak..
    Rujukannya ke pasal brp ya, pak?

    BalasHapus
  23. Kalo ada BUT di Indonesia maka si BUT tsb harus memiliki NPWP BUT. Sesuai UU PPh bahwa BUT adalah WPLN yang diperlakukan seperti WPDN. Jadi jika punya BUT maka diperlakukan seperti capital lease Dalam Negeri.

    BalasHapus
  24. Bunga adalah imbalan pengembalian pinjaman. Guarantee fee seharusnya termasuk bunga karena berkaitan langsung dengan pinjaman. Tanpa pinjaman maka tidak ada guarantee fee.

    BalasHapus
  25. Pak, mau tanya tentang pajak. biar lbh gampang kurang lebih ceritanya seperti ini:
    Perush LN mempunyai kontrak dengan POSCO diIndonesia misalkan $10.000 untuk pembelian barang beserta perakitan, instal dan testnya.
    Tetapi karena perush LN tidak bisa melaksanakan perakitan sendiri, Perush LN membuat kontrak dengan perusahaan lokal A sebesar $1.000 untuk perakitan, instal & testnya (tanpa pajak). Tetapi karena perusahaan lokal A tidak bisa mengerjakan semuanya, perusahaan lokal A membuat kontak lagi dengan perusahaan lokal B (lokal dgn lokal)

    Pertanyaanny:
    1. Apakah dari kontrak antara Perush LN dg Perush Lokal A dikenakan Pajak? Jika iya, berapa persen dari nilai kontrak tersebut? serta pihak mana yang dikenakan pajak?
    2. Pajak apa dan berapa % yang harus dibayar oleh Perush Lokal A atas pendapatan yang diterima dari perusahaan LN tsb?
    Terima kasih

    BalasHapus
  26. PT A adalah WPDN. PT A wajib melaporkan penghasilannya baik yang diterima di DN maupun LN. Kasus POSCO diatas, penghasilan PT A di DN tetapi pemberi penghasilan (sumbernya) dari LN. Atas penghasilan tersebut terutang PPh Badan.

    BalasHapus
  27. berarti pada saat diterima pendapatan dari DN atau LN hanya terhutang PPh badan dan sifatnya tidak final?
    dan apakah tidak dikenakan PPN juga atas penghasilan tersebut?

    BalasHapus
  28. Pak, maaf dari cerita yang sebelumnya lagi nih..
    klo berdasarkan info dari orang konsultan sm bag.keuangan diperusahaan konstruksi dan sejenisnya. mereka mengatakan bahwa PT.A dikenakan pajak 20%(PPh pasal 26)atau Tax Treaty dan pemotong pajaknya Perush LN. saya jadi bingung, mohon pencerahaannya pak

    BalasHapus
  29. bapak/ibu yang komen, lebih baik percaya ke konsultan karena dia dibayar. Lah ....buat apa bayar orang tapi tidak dipercaya???

    yang logis saja ....

    kalau tidak ada konsultan, boleh deh tanya-tanya via email ke saya. gratis.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mohon pencerahannya pak .Komisi luar negeri harus bayar ppn dan pph pasal 26 Kan Pak ? tarip pph 26 sesuai dengan yang di P3B kalau ada COD kalau tidak ada bagaimana ? mohon kiranya di beri contoh sekalian.Terima kasih sebelumnya

      Hapus
    2. Mohon maaf pak Sahril, komisi luar negeri itu seperti apa? Komisi adalah imbalah atas pekerjaan. Pertanyaan saya, apa pekerjaan atau bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh penerima komisi? Kita harus tahu substansi suatu transaksi sebelum menentukan tax treatment-nya.

      Hapus
  30. Dear pak Raden,

    mohon informasinya, bagaimana perlakuan pajak untuk pembelian software/ lisensi dari luar negeri. apakah dikenakan PPh 26 sebesar 20% atau PPh 22 atas impor?

    thanks in advance :)
    tere

    BalasHapus
    Balasan
    1. software dengan lisensi saya kira beda. software itu barang tidak berwujud. artinya bukan jas atau penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 26. Objek PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang disebutkan dan Pasal 26 dan jasa yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. berikut saya copas bunyi lengkapnya:

      (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

      dividen;
      bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
      royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
      imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
      hadiah dan penghargaan;
      pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
      premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
      keuntungan karena pembebasan utang.

      (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
      (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
      (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
      (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
      (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
      (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

      pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
      pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

      Hapus
    2. sedangkan lisensi termasuk royalti.

      Hapus
  31. Pak Raden, mohon informasinya tentang pph 26 & pph 23.

    Saya sebagai BUT di Indonesia berencana untuk membeli franchise asing di bidang jasa.
    Negara pemilik franchise adalah Hongkong.
    Berdasarkan informasi yang saya dapat, Indonesia telah menandatangani perjanjian tax treaty dengan Hongkong sejak tahun 2010, tetapi hingga sekarang masih belum diratifikasi.
    Apakah itu betul, Pak?

    Jika perjanjian tersebut belum diratifikasi, apakah saya sebagai pemilik BUT berwenang memotong PPH 26 sebesar 20% kepada pemilik franchise tersebut?
    Apabila pemilik franchise dipotong PPH 26, apakah masih ada pemotongan PPh 23?
    Mohon informasinya. Terimakasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. inilah tarif tax treaty yang berlaku, silakan di cek http://www.pajak.go.id/content/ringkasan-tarif-p3b

      Bukan berwenang lagi, tapi wajib karena sudah diwajibkan oleh Pasal 26 UU PPh. Perbedaan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 adalah subjek pajaknyanya. Kalo Pasal 23 subjek pajak penerima penghasilan adalah WP Dalam Negeri, sedangkan Pasal 26 penerima penghasilannya adalah subjek pajak luar negeri atau WP Luar Negeri.

      Hapus
  32. Pak mau nanya . Perusahaan saya di Indonesia mau meberi komisi di hongkong karena orang hongkong menjadi perantara saya dengan pabrik. Apakah terkena PPh 26 atau tidak? ayau p3b ? berapa tarifnya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. P3B dengan hongkong mulai berlaku per 1 Januari 2013
      Jadi untuk transaksi sebelum itu menggunakan tarif Pasal 26 sebesar 20%

      Hapus
  33. Bapak, mohon pencerahannya.

    Kantor saya masih dalam proses pendirian (PT PMA 100%). Untuk sementara, semua biaya yang dikeluarkan dibayarkan oleh Kantor Singapura yang merupakan pemegang saham terbesar (99.4%, sisanya saham kantor Jepang).

    Untuk setiap tagihan dari supplier/kontraktor/pemilik gedung DN ke pihak Singapura, apakah ada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh pihak Singapura? (pph 23/26/4.2 - yang disetor sendiri oleh supplier DN?) Transaksi yang dilakukan adalah sewa gedung, perbaikan gedung dan penggunaan jasa consultant.

    Selanjutnya, jika nanti setelah kantor kita berdiri dan memiliki NPWP, pihak singapura akan menagihkan semua biaya yang mereka bayarkan. Dalam hal ini, kewajiban pajak apa saja yang harus saya bayarkan?

    Terima kasih banyak Pak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. status pembayaran gimana pak/bi?
      menurut saya ini bagian dari biaya pra-operasional sehingga dapat dibiayakan (secara fiskal).
      karena merupakan biaya yang dapat dibiayakan maka tetap terutang PPh pasal 23.
      bukan Pasal 26 karena uang dari kantor Singapur itu harus dicatat sebagai pinjaman.

      Hubungan jadi utang piutang antara induk dan anak perusahaan.

      Hapus
  34. Salam Pak , saya mau tanya .
    Perusahaan kami mengikat perjanjian meminjam funding dengan
    kompensasi kesuksesan fee penjualan setiap bulan dengan seorang warga negara hongkong , kalau tdk sukses , tdk ada fee , kalau sukses menjual , fee dihitung dari vol penjualan .

    Pertanyaan apakah kami wajib memotong PPH 26 ? berapa besar potongan pph nya kalau ada ? tks

    BalasHapus
    Balasan
    1. benar wajib potong 20% kecuali warga negara hongkong tadi bersedia mengisi Form DGT 1

      Hapus
  35. pak saya mau tanya. apa saja sih perbedaan mendasar pph pasal 23 dan pph pasal 26. minimal 10 pak!
    mohon jawabannya.
    terima ksih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. emang ada berapa perbedaan?
      ko pake minimal 10???

      Pasal 23 itu subjek pajak yang dipotong atau subjek pajak penerima penghasilan adalah wajib pajak badan. Sedangkan Pasal 26 itu mengatur pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Jadi perbedaannya hanya di subjek pajak penerima penghasilan. Begitu juga dengan Pasal 21.

      Hapus
    2. karena ada perbedaan subjek pajak penerima penghasilan maka untuk menghitung penghasilan neto maka ada perbedaan untuk jenis-jenis penghasilan bagi masing-masing subjek pajak.
      silakan dicermati lagi!!

      Hapus
  36. Pak,mau tanya apakah kalau WPLN dipotong pph pasal 26, tetapi di NPWP perusahaan di kewajiban pajaknya tidak ada tanda X pada pph pasal 26, apakah bisa disetorkan?Rencananya TKA tersebut kerja di perusahaan kami selama setahun,tapi izin KITAS yang didapat baru 3 bulan, jadi belum tahu apakah nantinya bisa berlanjut lebih dari 3 bulan atau tidaknya.Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. PPh Pasal 26 itu memang untuk memajaki WPLN berdasarkan asas sumber penghasilan.

      untuk TKA yang ternyata tinggal di INdonesia lebih dari 183 hari maka PPh Pasal 26 menjadi PPh Pasal 21. Atas PPh Pasal 26 dikreditkan di PPh Pasal 21.

      Hapus
  37. Pak saya mau tanya,

    Jika perusahaan saya memakai jasa konsultan keuangan (PWC)dari cina, semua pengerjaan dan tagihan dari jasa konsultan cina meski ada jg PWC yang ada di Indonesia

    Atas pembayaran itu dikenakan pph pasal 26 atau free tax ya pak...mohon pencerahannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. PPh Pasal 26 karena dibayarkan ke PWC cina.
      Transaksinya kan perusahaan pa Ilya dengan PWC Cina. Mengenai konsultan PWC Indonesia itu urusan PWC Cina dengan PWC Indonesia.

      Hapus
  38. Salam pak, saya mau bertanya

    Jika perusahaan tempat saya bekerja menggunakan jasa konsultan keuangan (PWC) dari cina namun semua pengerjaan dan invoice berasal dari cina, meski ada juga PWC di Indonesia
    Atas pembayaran ini saya kenakan pph 26 atau free dan masuk ke pasal mana ya pak di perjanjian Indonesia-cina, pasal 7,12,14 atau lainnya...mohon pencerahannya


    terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. untuk menggunakan tax treaty INdonesia Cina, maka harus mengisi form DGT 2. Form dapat diunduh dari sini http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48

      Hapus
  39. Siang Pak Raden,
    Ijin tanya. Perusahaan dari tahun 2012 sampai sekarang tidak memotong pph26 dan membayar 10persen pph26 nya karena menerima Cod-dgt1 dari konsultan asing di Australia dan Singapura. Jasa mereka adalah jasa untuk design ruang dan kehadiran mereka di Indonesia hanya kurang lebih25 hari setahun. Apakah sudah benar proses ini ataukah harus kami bayar pph26 nya?

    Terima kasih,
    Salam Pajak

    BalasHapus
    Balasan
    1. sepanjang informasi yang diberikan, perlakukan perpajakannya benar seperti itu.

      Hapus
  40. Sore Pak Raden
    Mau nanya ... perusahaan kami ada transaksi penjualan saham dengan salah satu pemegang saham. Pemegang saham tersebut perusahaan asing ( hongkong ). Yang menjadi pertanyaan apakah dari transaksi tersebut dikenakan pajak ? terima kasih sebelumnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. benar dikenakan pajak.
      dipotong PPh Pasal 26 karena telah memberikan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri

      Hapus
  41. Sore Pak Raden

    Perusahaan sy membeli lisensi merk dagang langsung dari Jerman (kontrak dan invoice) tetapi perusahaan tersebut juga mempunyai BUT di Indonesia, atas transaksi tersebut perusahaan sy harus mengenakan PPh apa ?

    Terima Kasih sebelumnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. sepanjang BUT belum punya NPWP di Indonesia maka atas pembayaran lisensi dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Jika sudah punya NPWP maka dipotong PPh Pasal 23 saja.

      Hapus
  42. Selamat Malam Pak, Perusahaan kami membeli sebuah aplikasi mobile & license-nya dari mitra yang merupakan perusahaan lokal juga. Dan aplikasi serta license-nya kami jual lagi kepada pihak ketiga. Mekanisme perpajakannya bagaimana ya? Sebagai pembeli kami dikenakan pajak apa saja? sebagai penjual, kami dikenakan pajak apa saja? Terima kasih..

    BalasHapus
    Balasan
    1. lisensi biasanya sama dengan royalti.
      mohon dikoreksi jika salah.
      maksud saya, pembayaran lisensi itu pembayaran royalti.
      saat beli, bapak wajib potong PPh 23 karena pemilik lisensi perusahaan dalam negeri. saatu jual sebaliknya, dipotong.

      Hapus
  43. selamat malam Pak

    Perusahaan kami membeli sebuah aplikasi & license-nya dari perusahaan lokal. Aplikasi & license tersebut kami jual kembali kepada mitra lainnya. Sebagai pembeli, kami akan terkena pajak apa saja Pak? & juga sebagai reseller, pajak apa saja yang harus kami perhitungkan & bayarkan? Terima kasi atas penjelasannya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. tambahan, royalti itu objek PPN juga.
      royalti adalah barang tidak berwujud.
      beda dengan jasa teknik.
      kalo royalti itu cirinya jual putus.
      sedangkan jasa teknik dari sisi pemilik atau pemberi jasa ada kewajiban "mensukseskan" apa yang dijualnya.

      Hapus


Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes

thank you for your donations

thank you for your donations
KCU Bandung 008.0435.771