Jumat, 22 Juni 2012

PPN Jasa Tenaga Kerja

Jasa Tenaga Kerja termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 4A UU PPN 1984 amandemen 2009. Hanya saja, sering kali masyarakat umum belum mengerti jasa tenaga kerja yang dikecualikan di undang-undang. Umumnya masih tertukar-tukar dengan jasa outsourcing. Padahal bukan itu. Karena itu perlu dipertegas, jasa tenga kerja yang dikecualikan sebagai objek PPN itu yang bagaimana?

Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2012 mengatur lebih rinci maksud jasa tenaga kerja yang dikecualikan sebagai objek PPN. Dibawah ini adalah catatan saya yang diambil dari Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2012.

Ada 3 kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN, yaitu:
[1.] jasa tenaga kerja
Jasa Tenaga Kerja adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan kriteria:
[a.] tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; dan
[b.] tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya.

[2.] jasa penyediaan tenaga kerja
Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Contoh jasa penyediaan tenaga kerja: kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/ atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.

Kelompok jasa penyediaan tenaga kerja memiliki syarat:
[a.] pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga
kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
[b.] pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan/ atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
[c.] pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan
setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
[d.] tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Nah .... kalau lihat syarat diatas, maka jasa outsourcing berbeda dengan jasa penyediaan tenaga kerja. Apapun istilah jasa tersebut, jika keempat syarat diatas (syarat kumulatif) tidak terpenuhi maka terutang PPN sehingga harus dipungut oleh pengguna jasa. Hanya saja Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat diatas terdiri dari dua :
pertama ---> total tagihan
kedua ---> total tagihan dikurangi gaji / upah / honor pegawai

Cara pertama, DPP dari total tagihan jika dalam faktur pajak atau tagihan tidak di pisah antara tagihan yang seharusnya diminta oleh pengusaha dengan imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.

Cara kedua, DPP dari total tagihan yang seharusnya diminta oleh pengusaha dikurangi dengan  imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.


[3.] Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Termasuk dalam kelompok jasa ini adalah kegiatan pemagangan yang dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.


8 komentar:

  1. Dear Mas Raden,

    Bisa share softfile peraturan di atas?

    Terima Kasih

    BalasHapus
  2. Terimakasih Infonya
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
    :)
    twitter : @profiluii :)

    BalasHapus
  3. bagaimana jika penyedia jasa tenaga kerja hanya bersifat perantara pembayaran gaji?
    jadi pengguna jasa yang membayar gaji tetapi gaji tersebut dititipkan ke penyedia jasa untuk diberikan ke tenaga kerja.
    sementara syarat yang lain telah terpenuhi, apakah terutang PPN atau tidak?

    BalasHapus
  4. saran saya perusahaan bayar langsung ke pegawai, jangan diparkir dulu. kan susah nanti pembuktiannya karena harus diperiksa dua2nya

    BalasHapus
  5. ini yang ane cari, makasih postingannya bagus

    BalasHapus
  6. Dear mas Raden,

    saya mau tanya terkait posting diatas.

    perusahaan saya melakukan perekrutan tenaga kerja agen asuransi jiwa untuk di serahkan ke pengguna jasa perusahaan asuransi jiwa dimana :
    1. Kontrak Kerja Keagenan antara tenaga kerja agen asuransi jiwa dengan Perusahaan asuransi jiwa.
    2. Kompensasi dibayarkan langsung oleh perusahaan asuransi jiwa ke tenaga kerja agen asuransi jiwa
    3. Perusahaan saya tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja agen asuransi jiwa yang sudah diserahkan ke perusahaan asuransi jiwa
    4. Tenaga kerja agen asuransi jiwa tersebut masuk dalam struktur organisasi Perusahaan asuransi jiwa.

    pertanyaannya :
    1. apakah perusahaan saya termasuk Jasa Penyediaan Tenaga Kerja yang tidak kena PPN ?
    2. Jika termasuk Jasa yang bebas PPN, apakah PPN yang sudah perusahaan kami bayar sejak 2009 s/d skrg bisa diajukan restitusi karena salah memotong Objek Pajak ?
    3. apakah saya harus membuat surat ke Dirjen Pajak untuk meminta penegasan status usaha Perusahaan saya termasuk Jasa Penyediaan Tenaga Kerja ?

    mohon pencerahannya.

    terimakasih

    Eka

    BalasHapus
    Balasan
    1. 1. mungkin
      2. restitusi adalah hak wajib pajak. silakan gunakan hak anda. nanti pemeriksa yang menguji lebih lanjut.
      3. tidak harus tapi boleh. silakan ajukan surat di direktur peraturan perpajakan.

      Hapus


Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes