Skip to main content

Intensive Course Transfer Pricing Untuk Eksekutif

Saat ini, sebagian besar negara di dunia mulai menyadari perkembangan dari struktur-struktur multinasional. Selama ini, pemerintah di banyak negara,  termasuk pemerintah Indonesia, telah menyadari adanya risiko sehubungan dengan manipulasi harga yang dilakukan oleh grup-grup internasional dalam transaksi lintas batas mereka. Peraturan-peraturan transfer pricing kemudian hadir untuk menemukan ketidaksesuaian potensial antara keuntungan-keuntungan yang dialokasikan dengan distribusi risiko, asset, serta fungsi antar grup multinasional. 


Banyak negara berkembang tidak berpengalaman dalam menangani masalah-masalah transfer pricing dan prioritas utama mereka adalah menilai tingkat risiko transfer pricing potensial di negara mereka serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam administrasi pajak untuk menangani resiko tersebut secara efektif. 

Untuk mengembangkan pemahaman akan prinsip-prinsip dan metodologi-metodologi transfer pricing, pengaplikasian transfer pricing secara praktis sangatlah penting. 

Oleh karena itu, DDTC Academy menyediakan program kursus intensif untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dan metodologi-metodologi transfer pricing yang dilengkapi dengan studi-studi kasus. 

Fokus dari kursus ini adalah persyaratan dari 

  • OECD Transfer Pricing Guidelines, 
  • UN Manual on Transfer Pricing, dan 
  • peraturan pajak Indonesia yang timbul akibat penerapan dari persyaratan-persyaratan ini. 
Lebih lanjut, perkembangan terakit dengan proyek OECD/G20 Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) juga akan dibahas dalam kursus ini. 

Topik yang dibahas:

  1. Pengenalan, Kerangka Kerja Dasar, dan Tren-tren Dalam Transfer Pricing; 
  2. Prinsip Kewajaran dan Analisis Fungsional;
  3. Metode-metode Transfer Pricing;
  4. Komparabilitas dan Pengukuran Arm’s Length;
  5. Transaksi-transaksi Spesifik; 
  6. Masalah-masalah Kepatuhan dan Penyelesaian Sengketa; 
  7. Lokakarya Analisis Transfer Pricing dalam Praktek dan Pengadilan Semu.


Jadwal Intensive Course:

Setiap Sabtu, 15, 22, 29 Juli, 5, 12, 19, 26 Agustus 2017


Waktu Kegiatan:

09.30 sampai 15.30 WIB


Tempat:

DDTC Academy
Menara Satu Sentra Kelapa Gading

Lantai 5, Unit #0501

Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1

Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Investasi:

IDR 7.500.000,-


Informasi lebih lanjut:
Eny Marliana
Mobile: +628158980228

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142

Daisy Anita
Mobile: +6281330581033

Comments

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.