Skip to main content

PPh Pasal 25 kios

Kios atau outlet adalah tempat kita usaha. Biasanya jika disebut kios, luas tempat usaha kita tidak luas. Gambarannya seperti kios-kios di pasar tradisional dan pasar modern. Khusus dalam posting ini, kios yang dimaksud adalah kios yang dimilik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi [WPOP]. Jika dimiliki oleh Wajib Pajak Badan, maka perhitungan PPh Pasal 25 akan berbeda.

Usaha WPOP tersebut bisa berupa:
[1.] penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
[2.] penyerahan jasa
yang dilakukan didalam kios tersebut.

Menurut SE-77/PJ/2010 bahwa PPh Pasal 25 kios sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima per seratus)dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing kios. Artinya jika kita punya 25 kios, maka kita bisa memiliki 25 Surat Setoran Pajak (SSP) setiap bulan. Mengapa? Karena setiap SSP harus mencantumkan NPWP.

Sedangkan NPWP harus mencerminkan tempat. Tempat ini menurut saya cukup satu gedung. Sebagai contoh : saya punya kios di Pasar Baru Bandung sebanyak 3 biji. Maka untuk kios tersebut cukup dianggap satu cabang. Tetapi jika saya punya kios lagi di Pasar Kopo, maka saya harus punya NPWP cabang Kopo. Begitu seterusnya.

Nah, masing-masing cabang tersebut harus dihitung berapa omset sebenarnya. Pajak penghasilannya dibayar sebesar 0,75% ke Bank Persepsi. Kemudian, pada akhir tahun, semua setoran tersebut merupakan kredit pajak bagi Pajak Penghasilan Orang Pribadi saya. Dan dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP.

Jadi, setelah disetor, SSP jangan dihilangkan karena PPh Pasal 25 yang disetor setiap bulan ke Bank merupakan cicilan atas kewajiban kita yang terutang pada akhir tahun!

Comments

Anonymous said…
pak Raden,
berhubung dengan pph pasal 25, jenis usaha kami adalah UD (usaha dagang) dan kami adalah distributor resmi dengan fix margin..koq kemarin ada AR yang minta kita setor 0.75% ya pak.
sebenarnya definisi dari pedagang pengecer itu apa ya pak?
sangat rancu sekali jika membaca peraturan no 32 tersebut.mohon saran pak
raden suparman said…
pedagang pengecer itu adalah rantai terakhir yang langsung ke konsumen (end user) sedangkan grosir adalah pedagang yang menjual ke pengecer.

Ini merupakan deem atau penetapan secara jabatan atas pembayaran PPh Pasal 25. Karena deem, bisa jadi pada kenyataannya diatas atau dibawah tarif yang berlaku.

Tarif ini berlaku bagi :
[a.] grosir
[b.] pengecer
baik untuk kios fisik maupun kios maya.
Anonymous said…
Pak, menyambung tentang pertanyaan ini.apakah distributor juga termasuk sebagai pengecer sesuai dengan SE-77/PJ/2010 ini.
kan distributor tidak langsung menjual ke end user
mohon pencerahan pak
raden.suparman said…
Judul SE-77/PJ/2010 sebenarnya :
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU, sehingga tidak dibatasi untuk kios atau toko sebagai pengecer. Memang pada awalnya deem PPh Pasal 25 seperti ini hanya untuk toko pengecer. Tapi SE-77/PJ/2010 mengatur lebih luas, yaitu bukan hanya toko pengecer tapi distributor atau grosir.

Istilah KIOS hanya dari saya. Mohon maklum.


Dokumen lengkap SE-77/PJ/2010 bisa diunduh di
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SE-77-2010.zip
riaberbagi said…
wah ilmu baru ini, saya lagi mempelajari pajak jdi sangat berguna infonya.. terimakasih ya pak..
Anonymous said…
Contoh Soal :
Misal peredaran bruto Perbulan 2juta--> maka PPh 25 perbulan nya 0,75% x 2juta =15.000. Artinya PPH 25 pertahun nya 15.000x12bulan =180.000

Pada saat SPT Tahunan, Peredaran bruto :2juta x 12 bulan = 24 juta.
(misal pedagang eceran Jam, norma yang di pakai 25 %) maka Penghasilan Netto nya 24 juta x 25 % = 6juta.

Karena penghasilan netto nya 6 juta (dimana penghasilan netto lebih kecil dr PTKP) berarti PPh terhutang nya Nol (alias NIHIL).
Sedang kredit pajak nya 180.000

Apakah hal ini berarti kita menjadi lebih bayar?

Artinya PPh 25 untuk OP Pengusaha Tertentu selalu akan lebih bayar donk?

Mohon Pencerahan dari para senior
Anonymous said…
Contoh Soal :
Misal peredaran bruto Perbulan 2juta--> maka PPh 25 perbulan nya 0,75% x 2juta =15.000. Artinya PPH 25 pertahun nya 15.000x12bulan =180.000

Pada saat SPT Tahunan, Peredaran bruto :2juta x 12 bulan = 24 juta.
(misal pedagang eceran Jam, norma yang di pakai 25 %) maka Penghasilan Netto nya 24 juta x 25 % = 6juta.

Karena penghasilan netto nya 6 juta (dimana penghasilan netto lebih kecil dr PTKP) berarti PPh terhutang nya Nol (alias NIHIL).
Sedang kredit pajak nya 180.000

Apakah hal ini berarti kita menjadi lebih bayar?

Artinya PPh 25 untuk OP Pengusaha Tertentu selalu akan lebih bayar donk?

Mohon Pencerahan dari para senior
raden.suparman said…
jika kondisinya seperti itu, maka jadi lebih bayar.
mungkin bisa minta permohonan untuk tidak membayar PPh Pasal 25 ke KPP terdaftar.
Anonymous said…
Pak, mohon informasinya.. apabila suatu perusahaan dipailitkan, sehingga semua aset perusahaan tersebut akan dilelang. dalam Daftar Pembagiannya disebutkan "terhadap barang yang dilelang dikenakan PPh Pasal 25 (5%)." apabila harga objek yang terjual adalah Rp. 1.000.000.000 , maka berapa PPh nya Pak? terimakasih untuk informasinya Pak. (untuk barang tersebut juga dikenakan bea lelang pembeli 1 % dan bea lelang penjual 1%). Mohon pencerahannya Pak..
raden.suparman said…
PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Bukan pemotongan oleh pihak lain.
Saya menduga bahwa tarif 5% yang dimaksud adalah PPh atas pengalihan tanah/bangunan.
PPh atas pengalihan tanah/bangunan bersifat final, artinya tidak melihat untung atau rugi tapi langsung terutang 5% dari hasil penjualan.

Terkait dengan PPh ini sudah ada posting saya :

http://pajaktaxes.blogspot.com/2009/01/cash-basis-bagi-penjual-tanah.html
Anonymous said…
kami sebagai pemula wajib pajak mssih bingung gimana caranya mengisi SPT TAHUNAN pph pasal 25 thank atas pencerahanya
raden.suparman said…
tidak ada SPT tahunan PPh Pasal 25, yang ada SPT Tahunan PPh OP atau PPh Badan. PPh Pasal 25 merupakan kredit pajak bagi PPh OP atau PPh Badan. Selain PPh Pasal 25, bagi PPh Badan ada banyak kredit pajak seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, atau Pasal 29.
Anonymous said…
biasa ada kasus ap di pasal 25n tugas kuliah nih
Unknown said…
Saya pengusaha dagang sembako (eceran dan grosir) penjualan pertahun ada yg 5 milyar dan ada yg 4 milyar. Bagaimana perhitungan pajaknya? Persentasenya dari penjualan atau dari laba mohon masukannya?
bayar saja 1% dari omset per bulan.
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
This comment has been removed by the author.
mohon maaf, komentar terhapus tidak sengaja

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.