Kamis, 08 September 2011

Jasa Konstruksi vs Jasa Pemeliharaan Bangunan

Banyak yang bingung membedakan "jasa konstruksi" dengan "jasa pemeliharaan bangunan". Kedua harus dibedakan karena memang perlakuan perpajakan yang beda. Yang pertama, jasa konstruksi dikenakan tarif final. Dilihat dari sisi penerima jasa alias pemberi penghasilan maka dia pada saat membayar tagihan maka si pemberi penghasilan wajib potong PPh. Hanya saja, apakah si pemberi penghasilan memotong PPh Final atas jasa konstruksi atau PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan bangunan?

Saya pernah mem-tweet lewat twitter, kalo dilihat dari sisi pemberi penghasilan atau pemotong sangat sederhana. Tanya saja ke penerima penghasilan, apakah dia di SPT PPh Tahunannya melaporkan PPh Final atau bukan. Jika si penerima penghasilan melaporkan PPh dengan tarif umum, bukan tarif final jasa konstruksi, maka si pemberi penghasilan tinggal memotong PPh Pasal 23. Begitu juga sebaliknya. Bisa terjadi ketidaksinkronan antara Bukti Potong dengan dengan SPT Tahunan jika si pemberi penghasilan tidak tanya dulu. Kalau tidak sinkron, bisa jadi Bukti Potong tersebut tidak bisa dikreditkan jika petugas KPP tegas pada bukti formal.

Jika pemberi penghasilan berpegang pada bukti formal, yaitu sertifikat sebagai pengusaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK, maka hanya pemilik sertifikat saja yang dikenakan tarif final penghasilan jasa konstruksi. Kalau tidak punya sertifikat sebagai pengusaha jasa konstruksi maka dianggap sebagai jasa pemeliharaan bangunan.

Memang di PMK-244/2008 disebutkan bahwa jasa pemeliharan bangunan ".. selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi". Artinya jika si penerima penghasilan memiliki sertifikat sebagai pengusaha konstruksi maka PMK-244/2008 tidak digunakan, dan wajib baginya menghitung PPh secara Final dan dipotong oleh pemberi penghasilan sebagai PPh Pasal 4 (2) Final. Untuk hal ini saya pikir sudah jelas.

Hanya saja di Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 ada tarif untuk pengusaha jasa konstruksi yang tidak punya sertifikat. Lebih jelasnya saya kutip lagi postingan bulan Agustus 2008 :
Tarif PPh Final usaha jasa kontruksi sejak Januari 2008 sebagai berikut :

[a.] 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

[b.] 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

[c.] 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

[d.] 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiiiki kualifikasi usaha; dan

[e.] 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

"Tidak memiliki kulifikasi" berarti si pemberi jasa atau si pengusaha tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK dan asosiasi-nya. Karena tidak memiliki sertifikat maka bukan jasa konstruksi dong? Terus bagaimana membedakan dengan jasa pemeliharaan bangunan sebagaimana diatur di PMK-244/2008?

Untuk membedakannya, saya mengacu ke definisi pekerjaan konstruksi yang diatur di Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008:
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Saya sengaja menebalkan kata "untuk mewujudkan suatu bangunan". Bangunan tersebut benar-benar baru. Artinya pekerjaan tersebut bukan merenovasi, atau memperbaiki yang sudah ada tapi membuat bangunan yang baru. Inilah jasa konstruksi bagi pengusaha yang tidak memiliki kualifikasi dari LPJK. Sesuai dengan namanya, jasa "pemeliharaan" bangunan tentu bukan pekerjaan membuat bangunan baru. Tetapi hanya membercantik, seperti : mengecat ulang, memperbaiki yang retak atau sudah lapuk, menambah "casing" supaya terlihat lebih modern, merenovasi, atau bisa juga menambah yang sudah ada tetapi menyatu dengan bangunan lama. Inilah pekerjaa jasa pemeliharaan bangunan.

semoga bermanfaat.

20 komentar:

  1. Semakin membuat terang sesuatu yang tidak terang
    tks

    BalasHapus
  2. Lho kok gitu...itu namanya diputar2. Kalo yang melakukan jasa pemeliharaan bangunan oleh wp dengan sertifikasi konstruksi maka pake tarif yang mana dong? Kalo pake tarif jasa konstruksi kan nggak bisa, pekerjaannya hanya pemeliharaan bangunan saja bukan untuk mewujudkan bangunan baru. Tidak sesuai definisi.Peace..

    BalasHapus
  3. sebelum berkomentar silakan baca dulu posting saya tahun 2008 tentang LPJK dan sertifikasi yang diberikan oleh LPJK dan kaitannya dengan PPh Jasa Konstruksi:
    http://pajaktaxes.blogspot.com/2008/09/penerapan-tarif-pph-jasa-konstruksi.html

    Sertifikat adalah bukti kualifikasi yang terdiri dari : besar, sedang, dan kecil. Jika sudah punya sertifikat maka otomatis Wajib Pajak memiliki kualifikasi. Sebaliknya, tidak memiliki kualifikasi artinya tidak memiliki sertifikat.

    BalasHapus
  4. maaf pak, saya masih agak bingung... ^_^ ..

    mungkin pertanyaan saya sama kyk yg di atas, gimana perlakuan perpajakan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan tapi pelaksaan ato pelaksana proyeknya badan yg sudah punya kualifikasi usaha konstruksi...
    masuk ke final ato PPh 23 ?

    terima kasih.

    BalasHapus
  5. pendapat saya, semua wajib pajak yang memiliki sertifikat jasa konstruksi harus dipotong sebagai jasa konstruksi berdasarkan Pasal 4 (2) bukan Pasal 23.

    silakan dilihat dari sisi penerima penghasilan atau pemberi jasa BUKAN dari pihak pemotong karena toh pada akhirnya penerima penghasilan wajib melaporkan penghasilannya di SPT Tahunan.

    BalasHapus
  6. pak saya masih agak bingung mengenai hal ini
    perusahaan tempat saya bekerja melakukan renovasi bangunan secara borongan (jasa konstruksi serta bahan materialnya).

    atas hal tersebut, saya ingin menanyakan kewajiban perpajakan perusahaan saya. apakah peristiwa ekonomi tersebut dikenakan pph pasal 4 ayat 2 jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha ? apakah peristiwa ekonomi tersebut terutang ppn pasal 16c ?

    mohon penjelasannya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. apakah perusahaan pa nasrul sudah memiliki ijin usaha konstruksi? apakah kegiatan utama perusahaan pa nasrul memang jasa konstruksi? jika ya maka penghitungan PPh-nya final.

      wah kayaknya pa nasrul belum paham dasar2 pajak.
      Pasal 16C UU PPN itu mengatur PPN atas kegiatan membangun sendiri. Artinya ini dikenakan bagi Wajib Pajak yang membangun sendiri. Bukan diborongkan ke perusahaan PKP. Membangun sendiri artinya pemilik bangunan membeli material sendiri di toko bangunan dan bayar langsung upah tukang ke pegawai. Dengan demikian, atas bangunan tersebut belum dikenakan PPN. Maka pemilik bangunan wajib bayar sendiri PPN-nya.

      Perusahaan konstruksi itu dibagi 3 bagian: perencanaan, pengawasan, dan pelaksana. Pemilik bangunan tidak pernal tahu harga material, tidak tahu berapa rupiah kabel, berapa rupiah semen, berapa rupiah batu bata. Pokoknya, untuk bangun bangunan yang sesuai gambar yang dibuat arsitek perencana berapa? Nah, itulah jasa pelaksana konstruksi. Beda kan dengan tukang? atau membangun sendiri?

      Nah, PPh Pasal 4 (2) adalah perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima. Atas jasa konstruksi tersebut dihitung secara flat dan final. Tidak perlu mencari berapa penghasilan bersih. Tidak perlu menyimpen dokumen biaya. Dari harga yang tertera di kontrak tinggal dikalikan dengan tarif yang ada, itulah PPh terutang!!!

      Ada pihak pemberi penghasilan, ada pihak penerima penghasilan. Nah perlakuan FINAL atau tidak dilihat dari penerima penghasilan. Sedangkan pemberi penghasilan harus memotong sesuai kewajiban penerima. Jika penerima bukan final maka menggunakan Pasal 23. Tetapi jika penerima penghasilan final maka disebut Pasal 4 (2). Sama-sama motong tetapi beda tarif.

      Hapus
  7. memang saya baru menimba ilmu perpajakan di bangku kuliah dan brevet A & B

    perusahaan saya bukan bergerak dari bidang usaha konstruksi, perusahaan saya di bidang manufaktur .

    maaf pak, saya msh bingung

    kl pasal 16c itu kan dikenakan atas kegiatan membangun sendiri untuk wp op maupun badan yang luas bangunannya diatas 200m. kl luas bangunan yang saya renovasi dibawah 200m, apakah perusahaan saya juga memiliki kewajiban ppn pasal 16c ?

    mohon penjelasan dan koreksinya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya kutip kalimat pa Arul, "bangunan yang saya renovasi". Saya mengartikan bahwa itu bukan rumah "saya". Jika benar maka berapa pun luas "bangunan yang saya renovasi" maka tidak terutang PPN Pasal 16C. Sekali lagi saya ulangi, bahwa PPN 16C dibayar oleh pemilik. Bukan oleh "yang merenovasi"

      mohon dikoreksi jika saya salah memposisikan (pemilik atau tukang).

      Hapus
  8. yang di renovasi adalah bangunan kantor yang merupakan salah satu asset perusahaan ditempat saya bekerja .

    kebetulan saya staff perpajakan

    BalasHapus
    Balasan
    1. kalo bangunannya kurang dari 200 meter persegi maka bukan objek PPN pa.

      Hapus
  9. pak raden
    saya kurang sependapat dengan uraian anda mengenai PMK-244/PMK.03/2008 dan pendapat anda "pendapat saya, semua wajib pajak yang memiliki sertifikat jasa konstruksi harus dipotong sebagai jasa konstruksi berdasarkan Pasal 4 (2) bukan Pasal 23."
    PMK 244 tidak mendifinisikan jasa konstruksi, hanya menjelaskan mengenai jasa lainya. ingat di PPh pasal 23 ayat 1 c angka 2 disebutkan ada jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain.
    sehingga PPh yg final hanyalah jasa konstruksi yang spt dimaksudkan dlm definisi PP 51 "untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya" jadi kalau jasa selain definisi tersebut dikenakan PPh pasal 23 meskipun WP bersertifikasi konstruksi

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju:
      jasa konstruksi bukan objek PPh Pasal 23


      permasalahannya, pekerjaan sama bisa dianggap jasa konstruksi atau jasa pemeliharaan yang masuk di PMK-244

      sampai dengan komentar ini ditulis, saya belum menemukan penjelasan resmi apa pembeda antara jasa konstruksi dan jasa pemeliharaan? Prakteknya, pekerjaan jasa pemeliharaan bisa dikerjakan oleh pengusaha konstruksi.

      Hapus
  10. PPh 23 itu kredit pajak., PPh 4.2 itu final sedangkan tarif 2% pph 23, tdk ada NPWP 4%., sedangkan PPh4.2 2% maksimal 4 % Jadi memang hampir sama., so memang hrs ada klarifikasi yg jelas antara pemotong dan yg dipotong, biar mekanisme pajaknya benar, tidak cacat dikemudian hari.

    PPN membangun sendiri, setuju mewujudkan bangunan sebagai satu kesatuan yang tidak untuk dikomersialkan jadi hanya dipergunakan untuk menambah nilai tambah produktifitas kita sendiri.

    BalasHapus
  11. PPh 23 kredit pajak tarif 2% maks 4% krn tidak punya NPWP., PPh 4.2 final tarif 2% maks 4 % krn non kualifikasi. Jadi pada prinsipnya sama., Jadi komunikasi antara pemotong dan yg dipotong hrs clear sehingga kewajiban pajak tidak merugi dikemudian.

    PPN membangung sendiri memang diperlukan untuk kesetaraan krn beli bangunan juga hrs menambah PPN.,sedangkan mekanismenya sudah jelas diatur dalam PMK39/03/2010 dan turunannya.,

    demikian tambahan dikit dari saya

    BalasHapus
  12. pak raden mo tanya nie untuk pekerjaan pemeliharaan bangunan apakah bagi yang mengerjakan borongan tersebut (CV) dikenakan ppn dan pph juga? klo iya pph nya pasal 22 atau 23? mohon pencerahannya

    BalasHapus
  13. udah pake pasal 4 ayat 2 aja...lebih kurang..ikhkaskan aja...

    BalasHapus
  14. pak perlakuan pph pasal 25 untuk perusahaan konstruksi yg sudah memiliki sertifikasi perusahaan konstruksi gimana? apakah masih harus disetorkan setiap bulannya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. perusahaan konstruksi tetap.
      tidak terpengaruh dengan PP 46/2013

      Hapus
    2. perusahaan konstruksi bayar jika kurang potong.
      idealnya dipotong oleh pengguna jasa sebesar tarif yang berlaku.
      karena flat, pasti PPh terutang akan sama saat buat SPT Tahunan.
      Tetapi jika pemotong kurang motong, maka atas kekurangannya bayar sendiri.
      mengenai tarifnya silakan cek PP 51/2008 atau tarif diatas.

      Hapus


Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes