Pelatihan Prosedur Hukum Dalam Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah upaya hukum terakhir bagi proses produk hukum perpajakan. Setelah itu, langsung upaya luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Karena itu, penting untuk diketahui prosedur upaya hukum di pengadilan pajak.

DDTC Academy akan menyelenggarakan Practical Course dengan topik "Prosedur Hukum dalam Pengadilan Pajak". 

Pelatihan ini akan memberikan materi :

  1. Sistem hukum dari Pengadilan Pajak dan penyelesaian sengketa 
  2. Konsep dan penerapan prosedur pengajuan banding 
  3. Pemeriksaan “fundamentum petendi” dan evaluasi DJP 
  4. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak dan kuasa hukum untuk proses awal litigasi 
  5. Argumen-argumen beban pembuktian 
  6. Strategi dan manajemen bukti di pengadilan 

Kemudian pada hari ke-2, 22 Februari 2017 akan disimulasikan bagaimana pengadilan pajak berjalan. Ditambah materi tentang pengajuan Peninjauan Kembali.
Bagi yang bermina, dapat menghubungi:
Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id

 

​​

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Gambar
Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan  dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.
Baca tulisan lengkap »»»

Kartu NPWP Baru

Gambar
Sekarang kartu NPWP sudah mirip kartu ATM. Dengan SE- 17/PJ/2009 ke depan kartu NPWP bagian depan akan tampak seperti ini : Sedangkan bagian belakang akan tampak seperti ini : Sekedar mengingatkan bahwa Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] adalah kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan NPWP dan identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. cag!
Baca tulisan lengkap »»»