Skip to main content

Practical Course : Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional

Pajak internasional adalah sebuah permasalahan yang sering diperdebatkan antara para praktisi pajak dan otoritas pajak. Lebih lanjut, perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan peraturan-peraturan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara wajib pajak dan otoritas pajak dan juga masalah mengenai penerapan dari prosedur P3B seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa pajak internasional di Indonesia.
 

Bahkan beberapa sengketa besar yang ada di pengadilan pajak disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan ketentuan dalam P3B.

Dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang mungkin timbul dari sengketa mengenai pajak internasional, sangatlah penting untuk mengetahui strategi dan cara penyelesaiannya. 

Lebih lanjut, penting juga untuk mengetahui tren dari sengketa pajak internasional mengenai apa yang sering terjadi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan. Sekali lagi, pengetahuan dan pengalaman menjadi kunci penting untuk memahaminya.

Oleh karena itu, melalui kursus ini, para peserta akan diberikan pemahaman dan pengetahuan dalam merumuskan strategi untuk menyelesaikan sengketa mengenai pajak internasional dengan mengacu pada kasus-kasus yang nyata terjadi. 

Melalui kursus ini, kami akan berbagi pengalaman kami dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional yang telah kami hadapi.

Topik yang dibahas:
  1. ​Gambaran umum: Isu-isu pajak internasional;
  2. Memetakan sengketa pajak internasional berdasarkan kasus nyata (pada level keberatan dan pengadilan pajak);
  3. Penyelesaian sengketa pajak internasional;
  4. Pengadilan semu.

Pengajar:
​​​1.    Anggi P. I. Tambunan, S.Sos., M.H., ADIT., BKP
      Manager of Tax Compliance & Litigation Services at DDTC
2.   Riyhan Juli Asyir, S.I.A.
      Specialist of Tax Compliance & Litigation Services at DDTC


Jadwal Kegiatan
:

​Selasa, 
11 Juli 
2017

Waktu kegiatan:
​09.00 - 17.00 WIB​
Tempat:

DDTC Academy
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 5, ​Unit #0501


Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1 Summarecon
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240


Informasi lebih lanjut:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142

Daisy Anita
Mobile: +6281330581033

Comments

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.