Skip to main content

Blog Perpajakan Baru di tahun 2018

Mulai tahun 2018 saya membuat blog perpajakan baru dengan alamat aguspajak.com  Blog perpajakan aguspajak.com adalah blog tentang perpajakan. Berisi tentang apa saja yang terkait dengan perpajakan di Indonesia : pengalaman, aturan, maupun tips mengatasi masalah perpajakan.

Semoga blog baru ini membuat saya tetap "terpaksa" menulis tentang perpajakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kerja bertahun-tahun di kantor pajak. 

Materi tulisan masih seputer ketentuan: 
  • Undang-undang KUP,
  • Undang-undang PPh,
  • Undang-undang PPN, dan
  • sekitar pengalaman perpajakan yang ada di kantor pajak (Direktorat Jenderal Pajak).
Berhubung blog catatan perpajakan ini sudah "masa lalu", maka pertanyaan terkait permasalahan perpajakan dapat diajukan dibagian komentar di aguspajak.com/blog
 
Silakan berkunjung ke aguspajak.com



Comments

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.