Efek Kasus GT

Gayus Tambunan [GT]. Inilah pegawai DJP yang paling terkenal minggu ini. Mungkin dua minggu ke depan "rating"nya masih tinggi. Pemberitaan oleh berbagai media memperlihatkan bahwa dia memiliki gaya hidup "wah". Bukan hanya untuk ukuran masyarakat awam, tapi ukuran orang pajak juga, GT terlalu mewah.

Banyak rumor yang beredar, gara-gara kasus GT, kabarnya remunerasi DJP akan dicabut. Ini memang momentum bagi DPR untuk "menembak" DJP. Jika benar dicabut tentu ribuan pegawai DJP akan kelimpungan.

Sejak ada tambahan penghasilan, banyak pegawai DJP yang mengambil kredit. Baik kredit rumah maupun kredit mobil. Salah satu bank yang gencar menawarkan kredit adalah BRI. Cukup mengisi formulir, diteken bendahara dan kasubbag keuangan, dikembalikan ke BRI, 3 hari kemudian cair (heheheh pengalaman pribadi). Menurut petugas BRI, sebagian besar pegawai Kanwil Bandung ngambil kredit. Sehingga kami sering guyonan, "Gak elit kalau tidak punya kredit!"

Dengan adanya rumor pencabutan remunerasi DJP, guyonan berkembang. Para bankir mendukung remunerasi DJP. Soalnya kalau dicabut akan berdampak "sistemik" kredit macet!

Lain lagi dengan sebagian teman. Generalisasi kasus menyebabkan orang awam menjadikan kasus GT menjadi "standar baru". Lah ..... seorang Gayus Tambunan yang golongan III.a punya tabungan seperti itu, gimana golongan III.c, kepala seksi, apalagi kepala kantor?


Sekarang media mengembangkan pemberitaan dengan adanya jaringan atau komplotan GT. Saya yakin ini akan memperberat tugas Dit. P2 Humas DJP.

Apakah gerakan facebooker untuk tidak membayar pajak, forum-forum internet sejenis akan berdampak pada penerimaan pajak? Kita tunggu saja realisasi penerimaan bulan Maret & April tahun ini!

Salam

Komentar

doremifasol mengatakan…
Mungkin internal DJP mesti selalu diperbaiki dalam segala aspek, karena secara personal pejabat atau pegawai DJP yang sekarang sedikit aneh.
Contohnya yang saya alami, menyapa, ngajak ngobrol beberapa pegawai DJP saat ketemu di mall atau di jalan mereka malah ketakutan dan saat saya ke kantor malah bilang kalau ketemu jangan tanya2, tanya dikantor saja, takut ada yang tahu nanti dikira kita ada sesuatu.
Dari hal diatas jelas terlihat untuk pejabat DJP tertentu sangat tidak nyaman jadi pegawai DJP saat ketemu WP ditempat umum, mungkin untuk pegawai DJP yang tahu celah ini malah dimanfaatkan untuk hal negatip (tidak sengaja ketemu takut maka kalau janjian sengaja ketemu aman), jadi hubungan harmonis internal perlu dikaji agar lebih harmonis tidak penuh ketakutan.

Latifa

Postingan populer dari blog ini

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Kartu NPWP Baru