Sabtu, 29 Desember 2007

Pengenaan BPHTB atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat

Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.


Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Disamping orang pribadi, penerima hibah wasiat juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.

Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Contoh 1 [NJOPTKP lebih besar dari nilai pasar & NJOP]
Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 200.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 250.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris (NPOPTKP) sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 250.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak N i h i l
BPHTB terutang N i h i l



Contoh 2 [Nilai pasar lebih besar dari NJOP & NJOPTKP]
Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai JuaI Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 450.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam hal hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 500.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 200.000.000,00
BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 200.000.000,00
= Rp I0.000.000,00
BPHTB yang terutang = 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp 5.000.000,00


Contoh 3
Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 800.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam hal waris sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 800.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 500.000.000,00
BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 500.000.000,00
= Rp 25.000.000,00
BPHTB terutang = 50% x Rp 25.000.000,00 = Rp 12.500.000,00

Contoh 4
Suatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu memperoleh hibah wasiat dari seseorang sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp 900.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal selain waris dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, sebesar Rp 60.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00
BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 940.000.000,00
= Rp 47.000.000,00
BPHTB yang terutang = 50% x Rp 47.000.000,00
= Rp 23.500.000,00

[Dikutip dari PP 111 Tahun 2000]

Catatan : Untuk mendapatkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang berlaku bisa ditanyakan ke KPP Pratama di Seksi Ekstensifikasi (pelayanan PBB hanya ada di KPP Pratama atau KPPBB jika belum ada KPP Pratama).

17 komentar:

  1. Yth, Mas Raden,

    Seseorang menerima warisan tanah/bangunan yang belum bersertifikat dengan NJOP di PBB sebesar 150jt.
    Pajak apa saja yg harus dibayarnya sampai selesai pembuatan akta tanahnya?
    Apakah BPHTB nya bebas sama sekali?
    Apakah ada PPh 5% yg harus dibayar?
    Terima kasih atas jawabannya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. ijin Sharing Kang
      Jika terjadi transaksi tersebut sejak tanggal 1 Januari 2011 maka tidak akan dikenakan BPHTB karena NJOPTKP waris min 300jt
      dan hanya di kenakan PPh final 5%
      tq

      Hapus
  2. Pak Raden,

    Tolong tanya, kalau beli rumah dengan harga 600.000,- Bagaimana cara menghitung BPHTB?

    BalasHapus
  3. Pak Raden, saya aneh apa karena warisan diperoleh dengan cuma2, maka wajar kena pajak?
    Kenapa penerapan UU ini memandang warisan itu hanya sebelah saja yaitu harta warisan, padahal ada juga warisan berupa hutang. Jadi kalau mau membahas warisan, pemerintah harusnya melihat keseluruhan harta dan hutang warisan. Jangan hanya hartanya saja.

    BalasHapus
  4. Pak Raden, saya mau tanya nilai NPOPTKP ditetapkan utk masing2 daerah berbeda tariffnya? berapa nilai NPOPTKP utk wilayah Bandung? dan dimana saya bs menemukan tariff NPOPTKP tersebut?.
    Thks Cionia

    BalasHapus
  5. Setahu saya masih Rp.30juta. Tapi untuk kepastian, silakan tanyakan ke KPP terdaftar.

    BalasHapus
  6. ya memang berbeda kebetulan saya di jogj tepanya di sleman wasiat, jual beli NOPTKP : 10JT

    BalasHapus
  7. pak untuk pajak yg selain BPHTB saat kita beli rumah dari developer dengan luas tanah lebih dari 150 m2 tuh pajak apa ya?
    yg katanya 5% besarannya?

    BalasHapus
  8. tidak ada
    ada juga PPh tetapi itu sebenarnya beban penjual bukan beban pembeli.

    BalasHapus
  9. pak boleh tau dasar hukum fasilitas pengurangan BPHTB ga?

    BalasHapus
  10. diatas sudah tercantum :
    [Dikutip dari PP 111 Tahun 2000]

    Mohon dicatat bahwa Sejak 2011 BPHTB "berpindah" ke Pemda! Tentu dasar hukumnya juga harus Perda.

    BalasHapus
  11. pak, kalau saya ingin membeli rumah dengan status waris (kedua orang tua sudah meninggal),dan ahli waris terdiri dari 4 orang bersaudara yang sudah berkeluarga, 1 almarhum yang sudah berkeluarga (anak almarhum masuk ahli waris juga tidak ya? ). para ahli waris semuanya telah setuju atas penjualan rumahnya, tetapi belum mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan. Yang menjadi pertanyaan saya :
    1. apakah ahli waris akan dikenakan 2x pajak (pajak karena waris, dan pajak karena jual beli) jika terjadi proses jual beli dengan saya ?
    2. apakah anak dari almarhum ahli waris termasuk ahli waris dari harta kakeknya?

    Terima kasih

    BalasHapus
  12. pertanyaan ini sudah dijawab via email (?)

    BalasHapus
  13. Selamat siang , saya menerima hibah / warisan dari ibu saya berupa rumah di kotamadya Bandung ,saya mau menanyakan untuk pembayaran pajak hibah pribadi saya SSP itu bisa di lakukan di mana saja ? atau harus di bayar di bank di kota bandung . Karena posisi saya di jawa timur sekarang .

    Terima kasih sebelum nya .
    Salam.

    BalasHapus
    Balasan
    1. maksudnya bayar PPh ya?
      silakan bayar di bank persepsi mana saja.

      Hapus
  14. Selamat siang Pak Raden,

    Pada proses balik nama dari Pemberi Waris (almarhum) ke anak2nya menurut Notaris ada pajak yg dinamakan Surat Setoran Pajak Pemberi Waris, yang karena Pemberi Warisnya sudah meninggal maka kewajiban tsb menjadi tanggung jawab anak2nya. Pertanyaan saya, apakah dasar dari Pajak tersebut? Maksud saya dasar hukumnya?

    Terimakasih.

    Wassalam

    BalasHapus
  15. pajak apa ya namanya?
    menurut saya notarisnya ga ngerti pajak.
    pindah notaris saja!

    BalasHapus