Sabtu, 15 Desember 2007

Komisi Penjualan

Dari Tamu : Komisi penjualan barang dikenakan PPh pasal berapa sich?

Jawaban saya :
Komisi Penjualan dipotong PPh Pasal 21. Kita kutip dulu bunyi Pasal 21 UU PPh 1984, “Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja … dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.” Jadi kata kunci di pasal ini adalah imbalan pekerjaan. Baik pekerjaan itu berkaitan dengan pegawai atau bukan pegawai. Tarif yang digunakan adalah tarif progresif.

Berbeda dengan Pasal 23, yaitu hanya terhadap jasa-jasa atau imbalan pekerjaan yang telah disebutkan dalam Pasal 23 UU PPh 1984 dan peraturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (2) UU PPh 1984. Jika tidak disebutkan di Pasal 23 UU PPh 1984 dan PER-70/PJ./2007 maka tidak terutang PPh Pasal 23.

Karena itu, pembayaran komisi penjualan kepada Wajib Pajak badan bukan objek PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Perhatikan bunyi Pasal 21 diatas “yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”. Bagaimana jika yang menerima Wajib Pajak luar negeri? Maka terutang PPh Pasal 26, baik yang menerima orang pribadi maupun badan. Dipotong sebesar 20%. Dasarnya adalah Pasal 26 ayat (1) huruf d UU PPh 1984, yaitu “Atas penghasilan … (imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan) yang dibayarkan atau yang terutang oleh … Subjek Pajak dalam negeri … kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia … dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto”.

15 komentar:

  1. Pak Raden, saya sangat awam masalah pajak,untuk komisi penjualan ini jika kita berikan kepada orang yang kita tdk tahu no NPWPnya bukti potongnya gimana pak, trus komisi penjualan ini bisa sebagai pengurang atau tidak.

    Thank,
    Lukman

    BalasHapus
  2. Jiksa memang sudah terdaftar dan punya NPWP, suruh cari dulu atau tanyakan ke KPP. Kalau cuma nyari NPWP sih tinggal cari di intranet [portaldjp]. Komisi penjualan tentu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto.

    BalasHapus
  3. pak raden, saya mau tanya tentang penghasilan atas komisi termasuk pph pasal 21 atau 23.saya mau buat ssp nya tapi saya bingung dengan MAP dan kode jenis setorannya. mohon bantuannya

    trima kasih

    BalasHapus
  4. Komisi apaan ya? Saya ulangi bahwa PPh Pasal 21 berkaitan dengan majikan dan karyawan kecuali tentang tenaga ahli. Sedangkan PPh Pasal 23 biasa orang menyebut B2B atau business to business.

    BalasHapus
  5. Pak Raden, klo unutk komisi yang diterima atas penjualan tanah termasuk PPh berapa yach? apakah PPh 21 & PPh 23 atau bukan yach? bagaimana cara penghitungannya?
    terima kasih banyak

    BalasHapus
  6. Pak Raden, klo komisi yang diterima atas penjualan tanah termasuk PPh yang mana yach? PPh 21 & 23 atau bukan yach? bagaimana cara perhitungan PPh-nya yang harus dibayar?
    Terima kasih banyak...

    BalasHapus
  7. saya menyewakan helikopter dengan bantuan broker, saya berikan komisi ke dia, saya harus potong PPh broker tersebut brp % pak, dan termasuk pph 23 kah ? termikasih. (Ihsan)

    BalasHapus
  8. pak...saya mo tanya biaya komisi atas perolehan proyek yg di berikan kepada bukan karyawan perusahaan dan orang tersebut tidak mempunyai NPWP, termasuk Pph 21 atau 23?? trus tarifnya berapa??

    BalasHapus
  9. Pak Raden, saya mau tanya. Jika kita menerima komisi penjualan tanah/rumah, tapi oleh si pemberi komisi tidak dipotong PPH 21. Berarti kita wajib melaporkan dan menyetorkan sendiri kan pak? Bagaimana mekanismenya? Apakah PPH 21 yang kita setor itu bersifat final? terima kasih sebelumnya pak

    BalasHapus
  10. Komisi penjualan mah tidak dipotong PPh Pasal 21 karena kan bukan gaji atau upah atau sejenisnya.

    BalasHapus
  11. perusahaan kita menjual barang ke perusahaan/customer, komisi yang diberikan ke a.n. customer dipotong PPh pasal berapa? kalau komisinya diberikan ke bagian pembeliannya (a.n perseorangan) dipotong PPh pasal berapa pak? brp % tarifnya? nuhun pak.

    BalasHapus
  12. Pa Raden, Menurut saya anda masih beginner..
    So jgn terlalu dalam mengupas masalah..

    BalasHapus
  13. komisi penjualan seperti itu sama dengan bonus di penjualan otomotif. Dan itu termasuk "jasa perantara" sehingga objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.

    BalasHapus
  14. ga apa2 lah kan hitung2 belajar
    lah kalo ga belajar nanti ga pinter2
    yang penting saya tidak mengatasnamakan institusi

    BalasHapus
  15. pak kalo untuk komisi seles tarif berapa % ya pak

    BalasHapus


Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes