Jumat, 25 Februari 2011

Faktur Pajak yang Digunggung

Digunggung sebelumnya dipergunakan untuk penghasilan yang "dikumpulkan" dari berbagai sumber sebelum dihitung penghasilan kena pajak. Istilah digunggung, semula hanya ada di PPh. Penghasilan yang digunggungkan artinya penghasilan yang disatukeranjangkan dari berbagi sumber baik dalam negeri maupun luar negeri sebelum dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghasilan yang digunggungkan mengandung pengertian penghasilan diluar PPh Final dan penghasilan bukan objek sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh.

Beberapa hari yang lalu setidaknya ada dua email yang mempertanyakan "faktur pajak yang digunggungkan". Terus terang saya belum tahu ada istilah itu. Bayangan saya, faktur pajak yang digunggungkan seperti faktur pajak gabungan. Ternyata saya salah. Faktur pajak yang digunggungkan ada di Form 1111 AB atau SPT Masa PPN. Inilah dia "tempatnya"  :


Kita langsung saja kepada petunjuk pengisian Formulir 1111AB berikut :
Diisi dengan jumlah DPP, PPN, dan PPnBM, atas penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dalam Masa Pajak yang bersangkutan.
Baris ini diisi oleh PKP yang menurut ketentuan diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.
Pengisian baris ini dilakukan dengan cara menjumlahkan secara manual seluruh Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.
Artinya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu melaporkan satu-per-satu faktur pajak. Walaupun demikian, dalam catatan atau pembukuan PKP tetap harus dibuat perincian per transaksi dan nomor faktur pajak. Hanya saja PKP cukup melaporkan di SPT Masa PPN sebesar total DPP dan PPN-nya saja. Bandingkan dengan faktur pajak yang tidak digunggungkan, PKP harus melaporkan setiap faktur pajak di Formulir 1111 A1 dan Formulir 1111 A2.

Sekarang tinggal, siapa yang boleh membuat faktur pajak : [1] tanpa identitas pembeli, dan [2] tanda tangan penjual? Setelah saya cari, diantaranya ketemu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-58/PJ/2010 tentang Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran. Berikut kutipannya :
Pasal 3
(1) Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan :
  a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
  b. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
  c. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
  d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan
  e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
(1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
    a.     bon kontan,
    b.     faktur penjualan,
    c.     segi cash register,
    d.     karcis,
    e.     kuitansi, atau
    f.     tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
(2) Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan PKP PE.
(3)     Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.

Pasal 5
Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud adalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.
Selain, faktur pajak PKP PE, ada juga dokumen tertentu yang disamakan sebagai faktur pajak. Walaupun informasi yang diwajibkan lebih sederhana daripada faktur pajak, tetapi dokumen tertentu ini tetap mengharuskan adanya nama pembeli. Ini dia Pasal 2 PER-10/PJ/2010 :

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat :
a.     Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
b.     Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c.     Jumlah satuan barang apabila ada;
d.     Dasar Pengenaan Pajak;dan
e.     Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
Karena itu, saya berpendapat bahwa faktur pajak yang digunggungkan adalah faktur pajak PKP PE. Ini mirip dengan faktur pajak sederhana yang dulu pernah ada. Yaitu cukup melaporkan total penyerahan faktur pajak sederhana tetapi PKP tetap harus punya pembukuan daftar faktur pajak sederhana.

60 komentar:

  1. Sangat setuju Pak Raden.
    Faktur Pajak yang digunggungkan ini bukannya hanya mirip dengan Faktur Pajak Sederhana, tapi reinkarnasi dari Faktur Pajak Sederhana itu sendiri, karena di UU PPN yang baru tidak lagi dikenal 2 istilah Faktur Pajak (Faktur Pajak Standar dan Sederhana) tapi hanya "Faktur Pajak" saja.

    BalasHapus
  2. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Raden.
    Faktur Pajak yang digunggugkan ini bukan hanya mirip dengan Faktur Pajak Sederhana, tapi reinkarnasi dari Faktur Pajak Sederhana itu sendiri, karena setelah diberlakukannya UU PPN yang baru, tidak dikenal lagi 2 istilah Faktur Pajak (Faktur Pajak Standar & Sederhana) tapi hanya ada satu, yakni : Faktur Pajak

    BalasHapus
  3. maaf P.Raden, mohon pencerahannya.
    Setelah form 1111 AB diisi di kolom faktur pajak yang digunggung......jumlahnya itu nanti masuk ke mana di induk SPT (form 1111)nya?

    BalasHapus
  4. masuk ke penyerahan yang dipungut PPN yang ada angka 1 dalam kotak segi lima.

    BalasHapus
  5. Maaf P Raden mau tanya: kami ada klien dr LN beli barang dari kami untuk dipakai di proyeknya di indonesia. Nama Jelas, ada kantor perwakilan di Jkt, invoices ke kantor pusat di LN, maka NPWP mereka sdh jelas 0000dst (15digit). Kami pungut ppn. Apakah ini berarti termasuk golongan yg digunggung?

    BalasHapus
  6. Berarti ini penyerahan kepada BUT. Jika penjual PKP PE maka atas penyerahan tsb termasuk faktur pajak yang digunggungkan.

    BalasHapus
  7. numpang tanya////
    klo perusahaan industri yang menjual pada pengusaha yang tdk berNPWP gmn y? apakah mesti pke faktur pjak yg digunggung jg......

    BalasHapus
  8. boleh, artinya di faktur tidak disebutkan identitas pembeli secara lengkap.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pak Raden saya ingin konfimasi aja: yang ini boleh ? untuk perusahaan industri? Trim.

      Hapus
  9. lengkap banget untuk pengisian dan penjabaran,,
    siap dipelajari lebih,

    BalasHapus
  10. melanjutkan pertanyaan Anonymous..apabila fp u/ perorangan yg tidak bernpwp pada waktu pengisian spt keluaran apakah boleh pakai dokumen transaksi dokumen yg dipersamakan dengan faktur pajak?atau langsung pke fp yg di gunggung?

    BalasHapus
    Balasan
    1. buat faktur pajak pengecer saja yang tidak perlu identitas pembeli dan tidak perlu tanda tangan penjual

      Hapus
  11. tapi faktur pajak yang itu apa harus tetap dilaporkan ya pak?

    BalasHapus
    Balasan
    1. dilaporkan semua tetapi dikumpulkan atau ditotal atau dijumlahkan atau digunggungkan.

      Hapus
  12. cara ngisinya apa yg mesti di tambah n di kurangi???

    BalasHapus
    Balasan
    1. mengisi faktur pajak ya? buat dokumen apa saja dengan merinci identitas penjual. yang tidak harus dirinci adalah identitas pembeli dan tanda tangan penjual. sekedar perbandingan, silakan cek struk supermarket atau Indomaret yang mencantumkan nama, NPWP, alamat, no PKP, tetapi tidak perlu tanda tangan dan identitas pembeli tidak ada.

      Hapus
  13. Mau tanya Pak,apakah penomoran faktur pajaknya juga dibuat berurutan?

    BalasHapus
  14. mau tanya pak. adakah batasan nominal fp yg di gunggung jika ini terjadi pd sebuah PT.?krn mnurut sepengatahuan saya PT juga bisa menggunakan fp di gunggung jika terjadi transaksi tunai dan atau pembeli datang langsung serta membawa brg yg di belinya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. tidak ada aturan batasan nominal tapi jika nilainya besar pasti akan jadi pertanyaan petugas pajak :-)

      Hapus
  15. apakah faktur pajak yg termasuk dlm faktur pajak digunggung itu dapat di retur? dan bgmn dg PPN nya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalo PPN-nya tidak bisa diretur karena kan faktur pajak yang digunggungkan tidak per transaksi tapi "gelondongan" gitu

      Hapus
  16. jika saya menerbitkan FP 010.000-12.00000008 dengan identitas lengkap namun NPWP 00.000.000.0.000
    apakah PPN nya bisa diretur?

    BalasHapus
    Balasan
    1. tidak. tidak ada NPWP dengan nomor 00.000.000.0.000
      justru ini artinya tidak punya NPWP

      Hapus
  17. kalo saya tidak salah, bapak berpendapat bahwa
    1. faktur pajak yang digunggungkan adalah faktur pajak PKP PE
    2. tidak perlu dirinci di A2
    (mohon dikoreksi kalau salah :)
    pertanyaan saya,, bagaimana jika buka PE tapi bikin FP tanpa identitas? apakah masuk ke "faktur pajak yang digunggungkan", apakah jenis ini dirinci di A2 juga?,

    kl saya berpendapat, tetap dimasukan di A2,,soalnya dipenjelasannya "Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan tidak mencantumkan identitas NPWP pembeli, maka
    kolom ini diisi dengan angka 000000000000000 (angka nol sebanyak lima belas digit)."

    mohon pencerahan

    BalasHapus
    Balasan
    1. walaupun dimasukkan A2 dan dirinci tetapi kalau pakai NPWP 00.000.000.0.000 maka tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

      Hapus
  18. Saya mau tanya pak, dan memberikan hasil yang saya mengerti dari artikel di atas:

    Untuk PT PKP pedagang eceran, BKP di jual dengan invoice yang menyertakan bahya sudah termasuk PPN dengan adanya nilai DPP dan PPN. Dan jika ada nomor invoice, maka tidak perlu di buka faktur Pajak dengan nomor urut bagi penjualan ke pelanggan yang menggunakan NPWP dan data lengkap. Nomor urut faktur pajak dikhususkan ke penjualan BKP dengan data lengkap saja.

    Jadi untuk penjualan eceran tanpa data dan npwp customer, kita cukup arsipkan copy dari Invoice penjualan sebagai bukti jika terjadi pemeriksaan. Dan untuk laporan bulanannya, cukup di total dan di terakan di form AB.

    Apakah begitu betul Pak?

    Dan jika sudah terlanjur sebelumnya kita melampirkan faktur pajak dengan nomor urut, tetapi npwp dan data customer kosong di form A2, apakah itu menyalah aturan? Dan sekarang setelah mengetahui adanya Faktur Pajak yang di gungung, kita ubah cara pelaporannya ke yang benar. Mohon bimbingannya. Terima Kasih.

    BalasHapus
  19. Salam kenal Pak Raden,

    Maaf, saya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru, dan saat ini yang mau saya tanyakan adalah untuk mengeluarkan PPN selain form SSP, formulir apalagi yang perlu diisi..? Apakah form 111 dan 1721..? dan bagaimana cara pengisiannya..? Kami ucapkan banyak terima kasih.

    BalasHapus
  20. Untuk mengeluarkan PPN, selain formulir SSP, formulir apalagi yang perlu diisi, dan bagaimana cara mengisinya..? Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. emang kenapa pa harus dikeluarkan?
      SSP ini form untuk bayar pajak ke bank.

      Maksud bapak gimana ya?

      Hapus
  21. Pak,
    klo misalnya 1 PT menjual ke pembeli yang non npwp & pembeli yang sudah punya npwp.
    Untuk pembeli yang punya NPWP kita buatkan FP agar bisa dikreditkan dan di masukkan satu per satu ke espt ke lampiran Formulir 1111A2.
    Sedangkan untuk pembeli yg tidak punya NPWP tetap kita buatkan FP nya namun kita input total penjualannya dalam ESPT Formulir 1111AB Bagian B.1 Penyerahan dalam negeri dgn FP yg tidak digunggung.
    Bener atau tidak yah pak klo perlakuan nya seperti itu.

    Trus yang saya mau tanyakan juga, untuk ESPT Formulir 1111A2
    Apakah di Daftar Pajak Keluaran nya harus lengkap nomor urut FP nya selama 1 bulan ?
    Karena utk pembeli non npwp yang kita buatkan FP nya tidak kita masuk kan ke Form 1111 A2.

    mohon pejelasannnya, terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. benar, digunggungkan saja.

      A2 itu emang faktur pajak yang akan dikreditkan oleh pembeli, sehingga tentunya wajib lengkap dong.
      kalau tidak lengkap tidak boleh dikreditkan oleh pembeli.

      Hapus
  22. Salam Pak Raden, saya mau bertanya :
    1. Faktur pajak digunggung sebaiknya dibuat untuk total transaksi per 1 hari atau
    total per 1 bln.
    2. untuk format penomorannya, faktur pajak digunggung itu apa sama dng faktur
    pajak tidak digunggung/ FP.lengkap (mis. 010.000-13.00000001)?
    3. Kalau sama, apa nomor fakturnyanya harus berurutan dengan FP lengkap?
    contoh :
    FP. lengkap > tgl 1 Jan, nomornya 010.000-13.00000001
    tgl 10 Jan, nomornya 010.000-13.00000002
    FP. digunggung > tgl 31 Jan, nomornya 010.000-13.00000003

    mohon pencerahannya pak

    BalasHapus
  23. Mantabs pak Raden...... baru paham saya makna kata digunggung utk SPT Masa PPN. Jangan lupa Pak Raden, Unyil, ucrit, Usro , Pak Ogah dan Pak Ableh juga diajari, biar sama2 sadar pajak :)) =))

    BalasHapus
  24. Malam Pak Raden, pertanyaan saya lebih kurang sama dengan sdr Eky, jadi saya copas saja. Mohon penjelasannya.
    Salam Pak Raden, saya mau bertanya :
    1. Faktur pajak digunggung sebaiknya dibuat untuk total transaksi per 1 hari atau
    total per 1 bln.
    2. untuk format penomorannya, faktur pajak digunggung itu apa sama dng faktur
    pajak tidak digunggung/ FP.lengkap (mis. 010.000-13.00000001)?
    3. Kalau sama, apa nomor fakturnyanya harus berurutan dengan FP lengkap?
    contoh :
    FP. lengkap > tgl 1 Jan, nomornya 010.000-13.00000001
    tgl 10 Jan, nomornya 010.000-13.00000002
    FP. digunggung > tgl 31 Jan, nomornya 010.000-13.00000003

    mohon pencerahannya pak

    BalasHapus
  25. Malam Pak Raden, pertanyaan saya lebih kurang sama dengan sdr Eky, jadi saya copas saja, mohon bantuannya utk penjelasannya. Terimakasih.
    Eky Rabu, Maret 20, 2013 10:15:00 PM

    Salam Pak Raden, saya mau bertanya :
    1. Faktur pajak digunggung sebaiknya dibuat untuk total transaksi per 1 hari atau
    total per 1 bln.
    2. untuk format penomorannya, faktur pajak digunggung itu apa sama dng faktur
    pajak tidak digunggung/ FP.lengkap (mis. 010.000-13.00000001)?
    3. Kalau sama, apa nomor fakturnyanya harus berurutan dengan FP lengkap?
    contoh :
    FP. lengkap > tgl 1 Jan, nomornya 010.000-13.00000001
    tgl 10 Jan, nomornya 010.000-13.00000002
    FP. digunggung > tgl 31 Jan, nomornya 010.000-13.00000003

    mohon pencerahannya pak

    BalasHapus
    Balasan
    1. faktur pajak tetap dibuat setiap transaksi.
      digunggungkan itu HANYA untuk pelaporan saja.
      faktur dibuat TIDAK digabung (digunggungkan)

      Hapus
  26. dear pa raden,

    saya mau bertanya:

    apakah pelaporan PPN digunggung diharuskan juga untuk mengajukan dan mempunyai nomor seri faktur pajak ?

    kasusnya jika diperusahaan tersebut menjual langsung kepada toko/ritel. mohon pencerahanny pa.. mksh

    BalasHapus
    Balasan
    1. faktur pajak yang tidak sesuai dengan PER-24/PJ/2012 dianggap faktur pajak tidak lengkap yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

      artinya, bisa jadi membuat faktur pajak tetapi tidak mengajukan nomor ke KPP. Nah yang seperti ini masuk kategori faktur pajak tidak lengkap.

      Hapus
  27. jadi kalo fp yg tidak lengkap ini nomornya terpisah dari fp yg lengkap? Dalam arti jika penjualan yg pembelinya meminta faktur pajak dan bisa memberikan data2x lengkap maka dikeluarkan faktur pajak dengan kode dan penomoran yg telah ditetapkan oleh ktr pajak sesuai PER 24/PJ/2012.

    Namun, bagi pembeli yg Non Npwp dan memang tidak meminta faktur pajak, maka penomoran faktur pajaknya mengikuti internal penomoran perusahaan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. maksudnya sih bukan begitu.
      nomor tetep, tidak terpisah.
      harnya perlakuan dan pelaporan yang beda.

      perlakuan ->> tidak dapat dikreditkan pembeli.
      pelaporan ->> tidak perlu per faktur tapi digunggungkan.

      Hapus
  28. Apakah PKP Pabrikan boleh membuat faktur pajak yang digunggung
    mohon penjelasan Pak Raden, Terima kasih.

    BalasHapus
  29. Apakah PKP Pabrikan boleh membuat/menerbitkan Faktur Pajak yang digunggung, mohon penjelasan Pak Raden. Terima kasih.

    BalasHapus
  30. Sore pak Raden.
    Selama ini kami menerbitkan 2 invoice dengan PPN dan Non PPN. Tapi selama ini faktur pajak yang kami terbitkan/laporkan hanya invoice dengan PPN saja. Sementara non PPN tidak saya laporkan. Apa saya juga wajib membuat faktur pajak non PPN tersebut ya pak? Mohon bantuannya ya pak, terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. saya belum paham bener apa maksud PPN dan non PPN.
      jika yang dimaksud:
      - satu transaksi ada yang pake PPN;
      - transaksi lain tidak pake PPN
      maka kebijakan seperti ini jelas tidak boleh.
      ini sudah masuk pidana.
      sanksinya lebih berat.

      tetapi jika yang dimaksud satu transaksi dibuat dua faktur, yaitu faktur pajak yang ada PPN-nya dan satu lagi faktur komersial yang tidak ada PPN-nya maka menurut saya tidak apa-apa karena faktur pajak kan sudah dilaporkan.

      Hapus
  31. pak raden,,, kalo ada salah pelaporan pada nominal untuk pajak digunggung.... jadi transaksi yang dilaporkan itu ada yang double,,, itu gimana yaa???

    BalasHapus
    Balasan
    1. mohon maaf, saya juga belum jelas maksud pertanyaan/komentarnya :D

      Hapus
  32. pak mau tanya jika bukan PKP pedagang eceran apakah penjualan kepada non pkp apakah faktur pajanya digunggung atau tidak digunggung? dan kalau dibuatkan faktur pajak apakah memakai nomor seri dari KPP? thanks

    BalasHapus
  33. Pak mau tanya, ini kami punya pembeli yang tidak ber NPWP. Kami sudah membuatkan FP nya. Tetapi kami bingung menginput di e-spt PPN nya. Terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. coba konsultasi dengan AR.
      pembeli tidak jelas dibolehkan di faktur pajak dengan konsekuensi atas faktur tersebut tidak dapat dikreditkan. Hanya untuk faktur pajak keluaran.

      Hapus
  34. Pak mau tanya, kami bukan PKP PE tapi kami menerbitkan faktur pajak tanpa identitas lengkap karena penjualan secara cash dan selama ini kami input di kolom digunggung. Apakah ini tetap diperbolehkan karena sewaktu pertama kali seminar SPT PPn ini saya bertanya ke AR dan distujui tetapi saya tidak punya surat tertulis atas jwban AR ini hny melalui lisan. Terima kasih

    BalasHapus
  35. Pak mau tanya, kami bukan PKP PE dan kami menerbitkan FP dg nomer seri dr KPP utk pembeli tanpa identitas lengkap krn penjualannya secara cash. Apakah kami diperbolehkan utk utk menginput di lampiran AB kolom digunggung ato dirinci satu per satu? karena selama ini kami melaporkannya di kolom digunggung setelah bertny pada AR saat seminar SPT PPn ini pertama kali dan dibolehkan tetapi hanya secara lisan tidak ada bukti tertulis dr AR tsb. terima kasih

    BalasHapus
  36. kalau AR sudah setuju, cocoklah itu....
    ga perlu ragu lagi.
    silakan dilanjutkan.

    BalasHapus
  37. permisi,,

    saya mau minta masukan dari rekan2..

    perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa IT.. salah satu jasa yang ada diperusahaan kami adalah seperti jasa pembuatan hosting dan domain.

    klien perusahaan kami terdiri dari perusahaan dan juga personal/perorangan...

    1. yang jadi pertanyaan saya,apakah perusahaan kami bisa disebut retail secara yang kami tawarkan bukan berupa barang tapi jasa?

    2. karena perusahaan kami PKP, untuk pemungutan ppn pada setiap jasa yang digunakan oleh klien personal/perorangan apakah itu termasuk pajak yang di gunggung.jika iya bagaimana cara pelaporannya?

    3. jenis jasa seperti apa yang bisa di kenakan pemotongan pph 23, karena ada beberapa dari klien kami yang memotong langsung untuk setiap tagihan dari transaksi jasa perusahaan kami.

    Mohon masukannya,,,

    Terimakasih..

    BalasHapus
    Balasan
    1. 1. bukan retail sebagaimana dimaksud dalam pajak

      2. pajak yang digunggungkan dengan faktur pajak yang digunggungkan berbeda. digungunggkan artinya dikumpulkan dalam satu "keranjang".

      3. objek pph pasal 23 silakan cek http://pajaktaxes.blogspot.com/2009/01/daftar-objek-pph-pasal-23.html

      Hapus
  38. Selamat siang,,

    saya mau tanya pak..

    perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa IT.. salah satu jasa yang ada diperusahaan kami adalah seperti jasa pembuatan hosting dan domain.

    klien perusahaan kami terdiri dari perusahaan dan juga personal/perorangan...

    1. yang jadi pertanyaan saya,apakah perusahaan kami bisa disebut retail secara yang kami tawarkan bukan berupa barang tapi jasa?

    2. karena perusahaan kami PKP, untuk pemungutan ppn pada setiap jasa yang digunakan oleh klien personal/perorangan apakah itu termasuk pajak yang di gunggung.jika iya bagaimana cara pelaporannya?

    3. jenis jasa seperti apa yang bisa di kenakan pemotongan pph 23, karena ada beberapa dari klien kami yang memotong langsung untuk setiap tagihan dari transaksi jasa perusahaan kami.


    Mohon pencerahannya,,

    Terimakasih..

    BalasHapus
    Balasan
    1. jika masih belum jelas tentang pelaporan faktur pajak yang belum jelas dapat melihat langsung buku pentunjuk pengisian SPT Masa PPN http://www.pajak.go.id/sites/default/files/formulir_pajak/PETUNJUK%20TEKNIS%20PENGISIAN%20FORM%20SPT%20PPN%201111.doc

      Hapus