Skip to main content

PMK Jasa Maklon

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK03/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 70/PMK03/201 0 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Maksud dari PMK tentang Perubahan Atas PMK Nomor 70/PMK,03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk memberikan perlakuan yang setara (equal treatment) antara kegiatan usaha jasa maklon (toll manufacturing/contract manufacturing) dengan kegiatan usaha manufaktur pada umumnya (full manufacturing), Yang dimaksud dengan usaha manufaktur pada umumnya (full manufacturing) adalah kegiatan industri atau kegiatan usaha produksi barang dan atau jasa yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan sendiri dan bukan berdasarkan pesanan dari pihak lain.

Ada tiga poin penegasan yang tercantum dalam PMK ini, yaitu :

a. Memperjelas definisi Jasa Maklon.
Jasa maklon didefinisikan sebagai jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau, barang penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemiliki atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

b. Perlakuan atas Pajak Masukan yang terkait dengan Barang Hasil Maklon yang diekspor.
Dipertegas bahwa pajak masukan, baik yang terkait dengan jasa maklon yang diekspor maupun dengan barang hasil maklon yang diekspor dapat dikreditkan.

c. Pelaporan Ekspor
Ekspor barang hasil kegiatan usaha maklon wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN-nya.

Contoh : Dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010 yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya penyerahan jasanya saja, sehingga atas penyerahan barang tidak perlu dilaporkan karena bukan milik Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.Sedangkan dalam PMK ini diatur setiap penyerahan jasa maupun barang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajakyang bersangkutan, sehingga seluruh Pajak Masukan (PM) yang terkait dengan jasa maupun barang menjadi dapat dikreditkan.


Disalin dari : Keterangan Pers, Paket Kebijakan Februari 2011

Comments

RADIWIKA said…
GAN..tanya dong
kalau misal saya dapat kontrak untuk mempabrikasi dan merakit suatu barang, barang tsb adalah atas usaha suatu perusahaan asing ( BUkan BUT) domisili negara asal katakan China, bahan baku dr mereka, desain mereka setelah jadi menjadi milik mereka untuk dijual ke orang lain oleh mereka ( kami jasa menjahit saja). barang tsb mereka yang mengirim, dan saya dibayar langsung dari negara asal ( china) ,,,,,,...apakah ini termasuk jasa maklon..bagaimana dengan transaksi PPN dan PPh nya.....??????????? terima kasih atas pencerahannya
raden.suparman said…
benar yang ditanyakan adalah jasa maklon
ciri jasa maklon adalah tidak memiliki barang
namanya juga jasa :-)

Anonymous said…
tanya dunk pak,,,kalo perlakuan pajak ke pengguna jasa maklonnya gmn y?
raden.suparman said…
pengguna jasanya dimana?
pasti akan beda antara WPDN dengan WPLN.
pak saya mau tanya.. jika pemberian jasa maklon ke kawasan berikat.. apakah 07 atau 01 fp nya ya..
Anonymous said…
apakah kriteria jasa maklon hrs bertransaksi dgn pihak luar negeri?
raden.suparman said…
Tidak. Lihat definisi maklon diatas.
Akmal's Blog said…
Kalau usaha percetakan buku dimana barang/bahan disiapkan oleh pencertakan namun spesifikasi, isi dan desain ditentukan oleh pengguna, apakah jasa percetakan ini termasuk maklon?
Dirga IP said…
Tarifnya masih sama 10% kan?
sama.
tarif PPN tertulis di UU PPN ada dua:
0% untuk ekspor,
10% untuk selain ekspor
Heru said…
Terima kasih,
Menambah wawasan
claire irene said…
siang pak.
kalo untuk biaya celup termasuk maklon tidak?
terimakasih

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.