Skip to main content

Pbk

Pbk adalah singkatan dari pemindahbukuan. Sesuai namanya, pemindahbukuan adalah proses memindah-mindah pajak yang sudah dibayar. Atau proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Memindahkan pembayaran pajak dari Masa Pajak tertentu kepada Masa Pajak lain. Misal dari Masa Pajak Mei 2014 kepada Masa Pajak Agustus 2014. Bisa juga antar jenis pajak, misal dari PPh dipindah ke PPN. Baik sebagian maupun seluruhnya.

Dasar pemindahbukuan adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan. Kemudian petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan. Dilengkapi dengan petunjuk teknis dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 26/PJ.9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.04/1991, pemindahbukuan meliputi:

  1. Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
  2. Pemindahbukuan karena adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  3. Pemindahbukuan karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).
  4. Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
  5. Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak.
  6. Pemindahbukuan karena adanya pelimpahan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.
Kemudian diperjelas lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-965/PJ.9/1991 bahwa pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tanpa permohonan dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Ketentuan tentang pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak ini seharusnya sudah tidak berlaku karena telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Tenghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Menurut peraturan terbaru bahwa setiap kelebihan pajak harus diperhitungkan dulu dengan utang pajak. Baik utang pajak di KPP terdaftar penerbit SKPLB maupun di KPP lain (misalnya KPP cabang). Jika masih ada sisa, baru diberikan kepada Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  
Contoh Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP) yang ditujukan kepada KPPN untuk mentransfer sejumlah uang kepada Wajib Pajak setelah kompensasi atas utang-utang  pajak.


Sedangkan pemindahbukuan karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-965/PJ.9/1991 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang melaksanakan Tata Usaha Surat Setoran Pajak,  dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. harus ada permohonan untuk dilakukan pemindahbukuan dari Wajib Pajak pemegang asli Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar;
  2. permohonan pemindahbukuan karena kesalahan mengisi nama dan NPWP pada SSP, harus dilampiri dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan miliknya dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk memindahbukukan hal-hal yang tercantum dalam SSP yang bukan miliknya tersebut kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan;
  3. permohonan pemindahbukuan karena kesalahan dalam mengisi SSP yang dilakukan oleh Bendaharawan/Pemungut Pajak dan atau dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh Bendaharawan/Pemungut Pajak dimaksud;
  4. SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan dengan pajak yang terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitaan (SPb), atau dalam Pemberitahuan Impor untuk Dipakai (PIUD) dari Wajib Pajak pemohon atau Wajib Pajak yang karena kekeliruan tercantum dalam SSP tersebut.
Kesalahan pengisian SSP disini bisa bisa disengaja atau tidak. Disengaja maksudnya karena tidak tahu. Misalnya SSP atas PPh Final sesuai PP 46 yang berlaku mulai Juli 2013. Banyak Wajib Pajak yang tidak tahu. Karena biasanya bayar PPh Pasal 25 setiap bulan maka pada bulan Juli sampai dengan Desember 2013 pun bayar seperti biasa. Begitu mau lapor SPT baru kemudian diberitahu oleh kantor pajak. Nah, atas pembayaran PPh Pasal 25 ini bisa dipindahbukukan menjadi SSP PPh Pasal 4 ayat (2). Dari kode akun 411125 101 menjadi kode akun 411128 420.

Tentang surat permohonan ke kantor pajak, saya tidak menemukan bentuk baku. Wajib Pajak pun mengirim surat dengan format yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya, dalam surat tersebut ada permintaan pemindahbukuan "dari-kepada" atau "semula-menjadi". Satu lagi, bahwa satu surat untuk satu permohonan. Jika ada lima masa pajak (bulan) yang akan dipindahbukukan maka harus lima permohonan. Masing-masing surat dilampirkan SSP sebagai bukti setor di bank persepsi. Contoh surat permohonan yang sederhana:
contoh surat permohonan Pbk
Berdasarkan pengalaman, pemindahbukuan yang paling sering adalah disebabkan kesalahan seperti:

  • salah jenis pajak
  • salah menulis kode MAP
  • salah masa pajak (baik salah bulan atau salah tulis tahun)
  • salah jumlah sehingga menyebabkan kelebihan bayar (biasanya kalo salah jumlah maka rupiah pajaknya dipecah ke jenis pajak)
  • ditransfer ke cabang atau sebaliknya dari cabang ke pusat.

Beberapa Wajib Pajak dengan sengaja menggeser-geser setoran pajak untuk tujuan perencanaan. Misalnya, supaya SPT tidak lebih bayar, maka sebagian setoran yang sudah dilakukan digeser ke jenis pajak lain kemudian melakukan SPT Pembetulan. Bisa jadi kelebihan bayar ini disebabkan karena kelebihan potong. Jadi kredit pajaknya ada dari setoran sendiri dengan SSP dan ada Bukti Potong. Nah, yang dipindahbukukan adalah yang SSP. .

Jadi, pemindahbukuan selain sebagai sarana "ralat" setoran pajak, juga dapat digunakan untuk tujuan tax planning.


Sejak 24 Desember 2014 Peraturan Menteri Keuangan nomor 88 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014, pemindahbukuan meliputi:

  1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
  2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara;
  3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
  4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
  6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, Bukti Penerimaan Negara, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
  7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
  8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.


Kesalahan dalam pengisian formulir SSP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negera (BPN) dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.

Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing  terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

  • Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
  • Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.
  • Pemindahbukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke pembayaran rupiah atau sebaliknya.  Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.


Surat permohonan Pemindahbukuan  harus dilampiri dengan:

  1. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
  2. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
  3. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
  4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
  5. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
  6. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.



Contoh Surat Permohonan Pemindahbukuan menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014





diedit Januari 2015
salaam hormat,
Agus.








Comments

dorar.info said…
Terimakasih banyak informasinya ya, sangat membantu :)
Anonymous said…
Bagaimana tata cara pemindahbukuan atas PPh Pasal 22 yang dipungut bendahara pemerintah ke PPh Final PP46/2013?
karena sesuai SE-42/PJ/2013 PPh 22 tsb dapat dipindahbukukan.
Apakah bendahara tidak salah untuk memindahbukukannya? karena klo tidak mempunyai SKB, Bendahara memang seharusnya memungut PPh 22.
terima kasih pak.
raden.suparman said…
Seringkali bendahara ada yang setor dengan NPWP bendahara. Terutama jika bendahara menahan dulu pajak kemudian setor sekaligus beberapa kegiatan. Kemudian dia memberikan bukti potong. Yang benar itu bendahara setor pajak dengan NPWP rekanan.

Jika berupa bukti potong maka hanya bisa dikreditkan di SPT Tahunan. Tetapi jika bendahara setor dengan NPWP rekanan maka bisa dipindahbukukan. Karena atas bukti potong tidak dapat dipindahbukukan.
Apakah Pbk juga bisa berlaku untuk kesalahan tarif pajak yang kita bayarkan. Misalnya untuk pembayaran royalty, tarif PPh26 yang kita bayarkan sebesar 20%, sedangkan berdasarkan peraturan perpajakan adalah 10%. Apakah kesalahan ini juga bisa di Pbk ? Terima kasih.
Pbk bukan koreksi penerapan ketentuan.

Berdasarkan contoh diatas, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 26 terlebih dahulu. Kemudian atas SSP yang lebih dapat di-Pbk-kan.

Tentu saja nanti akan dicek persyaratan-persyaratan menggunakan tax treaty. Pasal 26 memang 20% tetapi dengan tax treaty bisa didiskon menjadi 10%. Untuk menggunakan tax treaty ada syarat yang harus dipenuhi.
gung ratih said…
Pak mau tanya, saya mau Pbk atas PPn JLN, saya salah tulis NPWP yang seharusnya di-nol-kan, saya tulis dengan NPWP badan perusahaan saya. kalau ingin Pbk-kan itu bagaimana caranya?
Mohon bantuannya.. terima kasih
menurut saya kesalahan ini tidak perlu pbk.
kan nanti juga NPWP nol tidak ada di administrasi DJP
Pak, apa smp skrg ini surat pengajuan pbk saja masih dpt diterima saat qta lap pajak? Meskipun blm ada persetujuan untuk pbk?
Pak, apa smp skrg ini surat pengajuan pbk saja masih dpt diterima saat qta lap pajak? Meskipun blm ada persetujuan untuk pbk?
Pak, apakah smp skrg surat pengajuan pbk tu masih bs dijadikan bukti saat lapor pajak? Meskipun pbk blm disetujui?
tidak bisa.
tunggu saja sampai ada "Bukti Pbk" dari kantor pajak.
jika sudah mendesak untuk dijadikan bukti lapor SPT, silakan hubungi AR di Waskon Satu setiap KPP.

Pbk mulai April 2015 diproses oleh Waskon Satu.
Rien Nurul Aeni said…
Pak, saya mau mengajukan Pbk atas bukti Pbk, tetapi masih bingung dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang nomor 22, itu diisi apa ya Pak?
Kalau Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang nomor 14 kan diisi dengan nomor surat bukti Pbk, kalau nomor 22 diisi apa ya Pak?

Nb: format surat pemindahbukuan sesuai PMK 242/pmk.03/2014
Rien Nurul Aeni said…
Pak, saya mau mengajukan Pbk atas bukti Pbk, surat permohonannnya sesuai dengan format lampiran pmk 242/pmk.03/2014.
Tetapi saya masih bingung pas ngisi kolom nomor 22 (Nomor ketetapan/keputusan/putusan), itu diisi dengan apa ya Pak?
di petunjuknya diisi dengan nomor ketetapan/keputusan/putusan sesuai dengan tujuan pemindahbukuan, maksudnya apa ya Pak?
Anonymous said…
Pak, Nama saya Pak Anto dari Jogja. Saya mau bertanya. Saya telah mengajukan pbk atas pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan bendahara pemerintah untuk di pindahkan ke PPh Final PP46/2015. Tetapi oleh pihak KPP ditolak dengan alasan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah tidak salah karena saya tidak punya SKB PPh Pasal 22. Saya disarankan untuk meminta restitusi PPh Pasal 22 di SPT Tahunan (sebagai kredit pajak). Bagaimana pendapat bapak? Terimakasih
kosongkan saja.
bagian itu jika Pbk untuk bayar SKPKB
bukti potong memang tidak bisa di-Pbk-kan.

jadi silakan dikreditkan di SPT Tahunan PPh Badan kemudian minta restitusi. Dari SKPLB bisa dipindahbukukan ke jenis pajak lain. Misalnya dipindah bukukan ke jenis pajak PP46 masa berikutnya...

Tapi jika Pasal 22 yang dikasih oleh bendahara sudah berbentuk SSP maka seharusnya bisa pindahbukukan ke PPh PP46
Anonymous said…
Selamat siang pak.
pak saya mau tanya.
apakah pasal 25 bisa dilakukan pemindahbukuan karena salah masa pajak? padahal belum di laporkan.
garboyo said…
Pak, salah satu Bank Tempat Pembayaran telah melakukan pemotongan atas PPh Ps 4 ayat 2 jasa giro yang seharusnya tidak dipotong karena Rekening adalah milik Pemda(Sekda) yakni bukan merupakan Subyek Pajak sehingga penghasilan atas jasa giro bukan objek PPh oleh sebab itu tidak dipotong PPh Ps 4 ayat 2, bagaimana solusi untuk case tsb, karena pihak bank telah melakukan pemotongan, namun secara prosedural perbankan pihak Bank telah melakukan pengembalian kepada Pemda tsb.
apakah bisa di Pbk kan?
atau harus dilakukan Keberatan?
atau melalui prosedur Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang?
terimakasih Pak...
ini masuk "pintu" tidak seharusnya terutang
boleh direstitusi (dikembalikan).

silakan konsultasikan dulu dengan AR di KPP dimana pemda tersebut berada.
dan pelajari dulu PMK-187/2015
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/187~PMK.03~2015Per.pdf

agar tidak dipotong, sebaiknya pemda minta SKB saja ke kantor pajak.
Saadillah said…
Pak izin bertanya, kalau bendahara mau pbk dari pph 23 ke ppn atas pembelian alat kantor kpd rekanan yang tidak punya NPWP.. Apa perlu di Pbk? Mohon penjelasannya
Yani Rahmayanti said…
pak saya mau tanya.
kemarin saya salah menginput kode jenis setoran pph final. yang seharusnya 420, saya input 199.

karena kesalahan seperti itu, surat yang harus saya buat yang seperti apa ya pak ?
terimakasih.
Pak saya mau tanya, ada kesalahan kode jenis setoran yang seharus nya 411122 900 tapi yang di lembar SSP jadi 100 dan itu sudah terbayarkan.
dan saya mau memindah bukukan ke Pajak 1%, 411128 420.. tapi di tolak Pihak KPP harus nya ke Bank dulu.. nah itu seperti apa pak..?? apa itu lama proses nya
kalau sudah ada NTPN, prosedurnya pakai Pbk
langsung saja kirim surat
kalau ditolak, minta surat penolakan
Anonymous said…
Pak mau tanya, saya salah penulisan ssp pada npwp dan nama wp terus saya laporkan atas pembayaran surat teguran pajak tsb dan disuruh utk pemindahbukuan, bagaimana tahap-tahapnya? Terimakasih
pak mau tanya, jika saya kena SKPKB atas SPT yang sebenarnya sudah dibayar dengan SSP tetapi salah setor... apakah SSP tersebut bisa saya pindah bukukan untuk membayar SKPKB nya?
dan permohonan pemindahbukuan-nya ke SKP nya atau ke SPT nya?

terima kasih
iya bisa di pindahbukukan untuk melunasi SKPKB tsb.

SPT itu laporan.
SKPKB itu produk hukum.
jadi Pbk harus ke produk hukum-nya pajak.
minta pbk seperti biaya.
cuma karena salah NPWP maka harus ada pernyataan dari pemilik NPWP bahwa itu bukan setoran dia.

pindahkan ke NPWP yg benar
Firna Lovely said…
Pak saya mau tanya jika saya salah ketik pada tahun pajak yang seharusnya masa pajak bln juni 2015 tapi di ssp salah ketik th 2014, nominal pda ssp sudah tersetorkan dan sdh mendapatkan bukti setor beserta NTPN, ini saya sdh melakukan PBK tapi apakah ada denda ya pak karena nominal yg disetor sesuai ssp nya salah di keterangan tahunnya??
Anonymous said…
Selamat sore Pak..Saya mau nanya, Saya melakukan pembelian barang dari luar negeri. sehubungan dengan "impor" tersebut perusahaan luar negeri itu memakai jasa perusahaan dalam negeri (Indentor). Nah, perusahaan dalam negeri tsb menyetorkan ppn ekspor dengan mencantumkan npwpnya yang mana seharusnya npwp tsb adalah npwp saya sebagai pemilik barang. Apakah atas SSP tsb bisa dilakukan Pbk?Hal ini dilakukan agar ppn tsb bisa menjadi pajak masukan saya. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.
harusnya tidak.
hanya saja Pbk secara sistem belum nyambung (tidak seperti SSP).
jadi mungkin saja petugas mengira belum bayar

jika begitu, copy-kan bukti Pbk
Bisa di-Pbk-kan dengan syarat:
1. indentor tidak mengkreditkan di SPT Masa PPN
2. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan ; dan
3. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.
Anonymous said…
Rekans,

Bagaimana dengan hasil audit ada koreksi PPN Import karena salah pengkreditan masanya.
Semua identitas adalah milik pemohon restitusi.

Klo jadi dikoreksi apakah bias di-pbk kan ke pajak lainnya ?

Mohon dijelaskan.
Unknown said…
Siang pak, Saya ingin bertanya saya ada penagihan untuk pembayaran PPH Final di bulan Juli - Desember 2013, sudah saya bayarkan, tapi karena kesalahan bulan desember dan november saya bayarkan dua kali,, dan saya ingin pbk ke PPn itu bisa atau tidak ya pak,, kira kira contoh surat nya apkah sama dengan yg diatas pak, terima kasih
bisa.
silakan di pindahbukukan
faktur pajak tidak bisa dipindahbukukan.
SSP yang bisa dipindahbukukan.

SSP PPN tentu bisa diPbk-kan selama belum dibiayakan dan belum dikreditkan.
Anonymous said…
Bagaimana dalam hal PPN Import yang sama2 kita ketahui dibayar melalui SSPCP ?
Itu yang saya maksud dikoreksi karena salah masa.
Jadi SSPCP tidak diakui dan dikoreksi saat pemeriksaan, apakah SSPCP bias di-pbk kan ?
Selamat Pagi Pak, saya mau bertanya.. PPh 21 dr bulan juli 2015 tarifnya kan berubah, dan itu seharusnya berlaku dr awal thn. Dan saya pun sudah melakukan pembetulan dr semua masa pajak tersebut. setelah melakukan pembetulan akan muncul kelebihan bayarnya dan kelebihan tersebut sudah saya bawa ke masa pajak berikutnya. Apakah perlu dilakukan PBk ya pak?
Pak sy mau apa tanya, tahun 2014 kami pakai pph final. Tapi bendahara potong pph 1,5%. Ketika sy ajukan untuk pbk ditolak dengan alasan bendahar yg harus mengajukan. Apa memang seperti itu? Terus untuk pbk tahun 2014 bisakah dilakukan tahun 2016 atau ada masa berlakunya?
Pak sy mau apa tanya, tahun 2014 kami pakai pph final. Tapi bendahara potong pph 1,5%. Ketika sy ajukan untuk pbk ditolak dengan alasan bendahar yg harus mengajukan. Apa memang seperti itu? Terus untuk pbk tahun 2014 bisakah dilakukan tahun 2016 atau ada masa berlakunya?
Pak sy mau apa tanya, tahun 2014 kami pakai pph final. Tapi bendahara potong pph 1,5%. Ketika sy ajukan untuk pbk ditolak dengan alasan bendahar yg harus mengajukan. Apa memang seperti itu? Terus untuk pbk tahun 2014 bisakah dilakukan tahun 2016 atau ada masa berlakunya?
Anonymous said…
Siang Pak,

Saya ingin bertanya, saya melakukan kesalahan pencantuman nomor NPWP dan nama NPWP pada SSP untuk pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2. Namun saya baru sadar setelah saya melaporkan SPT dan sudah menerima bukti potong. Apakah kesalahan pembayaran tersebut masih bisa di Pbk-kan Pak?

Mohon penjelasannya.
Terimakasih.
ikutin saja apa maunya KPP.
kan bisa Pbk dari bendahar ke rekanan.
yang jelas di bendahara ssp tsb tidak guna karena 1,5% itu PPh pasal 22 yang harus diperhitungkan di SPT Tahunan rekanan
Anonymous said…
Siang Pak, saya telah salah melaporkan SPT MASA PPN yang seharusnya untuk bulan Desember tapi dilaporkan untuk masa bulan Nopember apakah bisa dipindahbukukan pak
SPT Masa tidak bisa Pbk
pindah buku itu untuk setoran pajak. bukan pelaporan

salah lapor, silakan sampaikan SPT Pembetulan
Selamat Sore Pak, Saya mau bertanya..

Pada PPh 4 ayat 2 final (1%) bln Agustus 2015 trjadi lebih bayar sekitar 300rb. Apakah kelebihan itu boleh di PBK kan ke PPh 4 ayat 2 final (1%) masa desember 2015?

Mohon bantuannya Pak..
Terimakasih
PP46 itu PPh untuk satu tahun.
bukan seperti PPN yang masa per masa.

jadi, lihat saja perhitungan di akhir tahun dan sebelum lapor SPT Tahunan
Unknown said…
Pak kl pajak yg sudah disetor bln juli kemudian bulan desember disetor lg sehingga dobel pajak yg dibayar tp bbrp item seperti pph 21,22 dan ppn. Apakah bisa dipbk ke pajak yg blum disetorkan dn bgmana caranya pak?
jamaludin haq said…
selamat malam pak, saya mau bertanya
1. perusahan kami melakukan kesalahan pengisian masa pajak surat setoran pajak (SSP) dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. apa yang harus kami lakukan agar pembayaran pajak trsebut dapat diadministrasikan sesuai dengan masa pajak yang sebenarnya ?
2. perusahaan tempat saya bekerja melakuakn penjualan sparepart (BKP) kepada orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP. perusahaan telah memungut pajak PPN atas penjualan tersebut. namun, berselang3 hari sparepart itu dikembalikan kembali. apakah nota retur dapat diterbitkan oleh orang yang tidak berNPWP ?
bisa dipindahbukukan ke masa pajak lainnya atau ke jenis pajak lain untuk melunasi pajak terutang
This comment has been removed by the author.
1. silakan ajukan pemindahbukuan ke waskon satu di KPP terdaftar

2. mintakan nota retur.
nota itu kan "note" alias catatan.
kayak blog ini :D
sedangkan retur pengembalian.
jadi...
minta ke orang yg tidak berNPWP untuk membuat dokumen yang menyatakan bahwa dia mengembalikan barang yang dia beli
mirza flemino said…
apakah SSP pph21 tahun 2015 bisa di PBK kan ke STP yg muncul tahun 2015?
mirza flemino said…
apakah SSP pph21 tahun 2015 bisa di PBK kan ke STP yg muncul tahun 2015
mirza flemino said…
apakah SSP pph21 tahun 2015 bisa di PBK kan ke STP yg muncul tahun 2015
mirza flemino said…
apakah SSP pph21 tahun 2015 bisa di PBK kan ke STP yg muncul tahun 2015
Novita Novita said…
pak, jika terjadi kesalahan input pada sse, bagaimana melampirkannya, karena tidak ada rangkap. apakah dikirimkan yang aslinya
Novita Novita said…
pak, jika terjadi salah penginputan pada sse, maka lembar yang harus dilampirkan adalah lembar yang asli? mengingat tidak adanya rangkap
Anonymous said…
pak kalau mau melakukan pbk di kpp yang sama bisa gak ya?
Pbk diajukan di KPP tempat terdaftar.
BPN bisa di Pbk.
lembar yang dari bank yang diajukan Pbk
jika salah input maka buat lagi kode billing

yang bisa dilakukan Pbk adalah BPN atau bukti setoran pajak.

jadi, jika salah:
- sebelum bayar pajak, buat lagi kode billing
- setelah bayar pajak, ajukan Pbk
Sehubungan dengan MPN G2 bahwa SSP sudah tidak digunakan lagi. MPN G2 itu hasilnya BPN (bukti penerimaan negara). MPN G2 bukan hanya untuk bayar pajak, tetapi juga PNBP.

Terkait pemindahbukuan, maka BPN itu setara SSP.
BPN boleh dipindahbukukan.
Silakan ajukan Pbk ke KPP terdaftar.

Jikda terjadi kesalahan, karena sekarang menggungakan MPN G2 alias kode billing maka perhatikan kesalahannnya:

1. jika kesalahan saat imput untuk membuat kode billing, silakan buang kode billing tsb dan buat lagi kode billing yang baru.
kode billing tidak ada gunanya kecuali HANYA UNTUK setor pajak saja.
Wajib Pajak bisa buat kode billing berkali-kali.

2. Jika kesalahan diketahui setelah kita setor pajak, maka media koreksinya adalah Pbk.
Silakan ajukan Pbk ke KPP terdaftar.
Novita Novita said…
Untuk pengajuan pbknya dibuat atas nama PT, atau direktur yah pak.. karenakan yg akan menandatangani surat permohonan pbk nantinya adalah direktur

terima kasih
Adityo Nur said…
Selamat siang pak,
mohon sarannya, untuk 2014 kami profit sehingga ada angsuran pph 25 untuk masa pajak januari-desember 2015.
pada akhir tahun 2015, perusahaan mengalami kerugian.
apakah pph 25 yang sudah kita setorkan tiap bulan dapat kita pindah bukukan ke pembayaran pajak (pph) masa di tahun 2016..?
mohon sarannya.

terima kasih :)
yang teken tidak harus direktur.
tapi yang pasti pemohon adalah sesuai yang tertera di BPN atau SSP
PPh Pasal 25 yang sudah dibayar sebaiknya dikreditkan saja di SPT Tahunan. Nanti memang jadi lebih bayar, silakan minta restitusi.

Besar kecilnya PPh 25 ditentukan oleh PPh tahun sebelumnya. Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan pembayaran PPh 25 ke KPP terdaftar. Setelah dapat persetujuan, boleh dikurangi sesuai persetujuan. Tetapi jika tidak ada persetujuan, PPh Pasal 25 tetap harus dibayar sebesar itu dan dikreditkan di SPT Tahunan.

Jika PPh Pasal 25 kurang bayar dari yang seharusnya, KPP harus menerbitkan STP.
Anonymous said…
Pak saya mau tanya, pada bulan November tahun 2015 kami ada melakukan lebih potong Pph pasal 4 ayat 2 (final), apakah bisa dimintakan PBK? kami sudah tanyakan ke AR yang bersangkutan, menurut beliau yang berhak mengajukan PBK adalah pihak yang dipotong, apakah demikian? Terimakasih atas bantuannya
Anonymous said…
Pak, mau nanya apakah PBK ada masa expirednya?
tidak ada.
yang penting belum dikreditkan di SPT
Anonymous said…
Pak Mo nanya apakah pbk bisa dilakukan secara berkala, sebab kamaren yang saya salah dan lebih bayar dengan yang saya pbk-an....
atas penjelasan saya ucapkan terima kasih.
salah ko berkala?
tapi kalo memang salah memang harus dibetulkan.

saya cerita di kantor saya saja ya.
WP ngaku sebagai perusahaan pelayaran. Kemudian dia bayar PPh sesuai Pasal 15 dong. Pakai kode PPh Final Pasal 15 juga.

Nah, setelah konseling, menurut pendapat KPP bahwa dia tidak berhak menggunakan Pasal 15 karena tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan pelayaran.

Lah, pajak yang sudah dibayar gimana?
Akhirnya dia Pbk-kan TIGA TAHUN PPh Pasal 15 yang dia bayar tiap bulan. Dari Pasal 15 ke Pasal 25.

Yang "keleleran" petugas Pbk heheheh...
Anonymous said…
Pak Saya mau tanya, saya ada sala input ssp, harusbya SSP PPN tapi malah PPh Minyak Bumi, kemudian PBK nya sudah saya buat dan dilampiri dengan Bukti bayarnya, yang ingin saya tanyakan apakah lampiran itu saja sudah cukup? dan untuk ttd di surat permohonnyanya perlu d cap perushaan atau tidak?
Bukti bayar?
jika maksudnya bukti penerimaan negara (BPN) maka benar.
tapi kalau bukti bayar seperti slip setor ke bank atau rekening korang, ya bukan itu

cap hukumnya sunah
Anonymous said…
Pak saya mau tanya, kalu saya salah memasukan kode bayar pada ssp misalkan untuk kode 41128-403 dan pada SPT Masa yang sudah saya laporkan saya masukan kode 41128-402? untuk hal ini apakah bisa dilakukan PBK?
sebelum dilaporkan, harusnya di Pbk-kan dulu. nanti yang dikreditkan Bukti Pbk.

tapi jika sudah diterima, ya sudah :D
Desy Jayanti said…
Pak,sy mau nnya. Ada yg bayar SSP dikantor saya,harusnya 300rb q input nominalnya jd 3jt. Mohon solusinya, apa yg harus q lakukan?
Desy Jayanti said…
Pak, mau nnya. Dkantor sy ada yg bayar SSP harusnya 300rb tpi sy inputnya 3jt. Apa yg harus q lakukan? Apa bisa batalan dikantor pajak?
wah kegedean ya?
tapi kan sudah dibayar ya? atau memang bayar 300rb tapi tertulis 3jt?

kalau memang sudah dibayar, silakan sisanya diPbk ke pajak lainnya.
Anonymous said…
pa, saya mau tanya, kebetulan saya baru tau ttg pph final 1 % dan selama ini memang bendahara pengeluaran selalu memotong pph 23 atas jasa boga... pertanyaan saya apakah bisa pph 23 tersebut di pbk ke pph final 1%? dan bagaimana caranya? tks
Gibios MP said…
perusahaan saya (CV) setelah setahun beroprasi mendapat kegiatan dilingkungan pemerintah (Pengadaan barang/bkn fisik) dengan nilai 5,8 Milyar. apakah dengan peredaean bruto sekian saya tetap dikenakan PPh Final? namun di berita acara pencairan saya dikenakan PPh22, apakah itu harus dipindahbukukan??? Thank's :D
tidak.
jika diatas 4,8m wajib pembukuan dan menggunakan PPh umum
bisa.
silakan minta Pbk.

kalau dari bukti potong memang lebih ribet karena harus plb dulu. Supaya lebih sederhana, kreditka bukti potong PPh Pasal 23 kemudian mintakan restitusi.

setelah ada keputusan restitusi, kelebihan tsb dimintakan Pbk ke tahun pajak berikutnya
Rio Hs said…
malam, Pak
mohon tanya Pak, pada desember 2015 kantor cabang saya melaporkan SPT Masa PPN masa novembernya kurang bayar 5 juta dan sudah dilunasi dengan SSP.
ternyata ditemukan masih ada satu faktur pajak pembelian yang belum dilaporkan sebsar 12 juta sehingga SPT Masa PPN Nopember kami lakukan pembetulan dan menjadi lebih bayar sebesar 7 juta.
Pada tanggal 01 Desember 2015 sentralisai PPN atas cabang kami disetujui oleh Kanwil Pajak sehingga atas kelebihan pajak PPN tersebut sampai hari surat ini kami buat belum kami kompensasikan oleh karena cabang per 01 Desember 2015 tidak diperkenankan membuat SPT Masa PPN oleh karena sudah sentralisasi.
Pertanyaan kami, apakah atas kelebihan Masa November milik cabang tersebut boleh kami pbk ke kantor pusat dan kami kompensasikan di SPT Masa PPN kantor pusat kami Pak ?
Mohon pencerahannya, atas perhatian dan solusinya kami ucapkan terima kasih.
bulan pembetulan saja di SPN Masa Nopember pasca sentralisasi
karena suda sentralisasi maka pelaporannya secara sentral, pusat.
Eli Rujito said…
Malam, Pak
Saya mau tanya,
Perusahaan saya ada bayar SSP untuk PPh 21 atas GAJI Rp.5 Jt dan PPh PESANGON Rp. 500 Rb untuk masa Desember 2015.
Nah pada saat melakukan pembayaran dijadikan 1 SSP Rp. 5.500.000, padahal kode MAP atas PPh GAJI dan PESANGON berbeda.
Masalahnya, jika saya melakukan PBK untuk merubah kode MAP dari 100 ke 401, biasanya menunggu jawaban dari KPP itu lumayan lama.
Jadi rencana saya, untuk PPh pesangon Rp. 500 Rb akan saya setor ulang dengan SSP dan kode MAP yang benar, kemudian atas PPh pesangon yang dibayarkan bersamaan dengan PPh Gaji dengan kode MAP 100 sebesar Rp. 500 Rb akan saya PBK untuk pembayaran PPh Gaji di bulan MARET 2016.

Pertanyaan saya adalah, apakah bisa PBK Rp. 500 Rb tersebut dari Masa Desember 2015 menjadi masa Maret 2016 ..??

Mohon pencerahan dan jika ada solusi lain..

Salam,
Eli Rujito said…
Malam, Pak
Saya mau tanya,
Perusahaan saya ada bayar SSP untuk PPh 21 atas GAJI Rp.5 Jt dan PPh PESANGON Rp. 500 Rb untuk masa Desember 2015.
Nah pada saat melakukan pembayaran dijadikan 1 SSP Rp. 5.500.000, padahal kode MAP atas PPh GAJI dan PESANGON berbeda.
Masalahnya, jika saya melakukan PBK untuk merubah kode MAP dari 100 ke 401, biasanya menunggu jawaban dari KPP itu lumayan lama.
Jadi rencana saya, untuk PPh pesangon Rp. 500 Rb akan saya setor ulang dengan SSP dan kode MAP yang benar, kemudian atas PPh pesangon yang dibayarkan bersamaan dengan PPh Gaji dengan kode MAP 100 sebesar Rp. 500 Rb akan saya PBK untuk pembayaran PPh Gaji di bulan MARET 2016.

Pertanyaan saya adalah, apakah bisa PBK Rp. 500 Rb tersebut dari Masa Desember 2015 menjadi masa Maret 2016 ..??

Mohon pencerahan dan jika ada solusi lain..

Salam,
bisa.
silakan ajukan ke seksi waskon satu KPP terdaftar
Eli Rujito said…
Baik Pak

Terimakasih atas balasannya.
Unknown said…
Pak saya mau tanya,
Pph 22 (1,5%) sudah dibayarkan bendahara, kalau di PBK ke pph final itu boleh semuanya atau hanya 1% nya dr pengadaan??
Rio Hs said…
jadi atas lebih bayar 7 juta tadi kita masukan ke SPT masa PPN kantor pusatnya ya Pak tanpa melalui mekanisme pbk ?
mohon konfirmasinya Pak. Trims sebelumnya
Anonymous said…
pak saya mau tanya, pbk saya pph 21 untuk bulan april sebesar Rp 163.037 sedangkan di bulan april jumlah pph 21 saya sebesar Rp 106.037 (+ 57.599 ) bisakah kelebihan bayar tersebut di komper ke bln berikutnya . bagaimana caranya ? tks atas jawabanya
Pbk tidak mesti satu bulan.
bisa dibagi ke beberapa bulan.
harus dari awal bisa perkirakan berapa PPh 21 terutang kemudian kita alokasikan Pbk tiap-tiap bulan berapa.

Misal, SSP yang kita Pbk sebesar Rp.250.
kita Pbk 5 bulan ke bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus masing-masing Rp.50

Nah, jika memang bulan Juni ternyata Pasal 21 yang harus dibayar Rp.125 artinya kita tinggal bayar Rp.75 saja disetor ke kas negara.
Semua SSP boleh di Pbk.
tapi kabarnya perbendaharaan yang melarang.
baiknya dicoba saja ajukan.
Anonymous said…
Pak, jika kita mendapatkan kasus seperti ini:
PPh 21 masa Januari & Februari sudah disetor Tapi belum dilaporkan.

Setelah dihitung ulang, ternyata Januari mengalami LB sedangkan Februari KB.
Rencananya LB Januari akan kami PBk ke Februari.

Nah, pas saat kita lapor masa Januari & Februari apakah Surat PBk bisa dijadikan lampiran SPT Masa Februari ?

atau harus memasukkan PBk dahulu setelah disetujui baru dilaporkan SPT Masa tersebut ?

Terima kasih sebelumnya, pak..
Pbk dulu. Setelah dapat Bukti Pemindahbukuan baru boleh lapor
Anonymous said…
Untuk Januari bisa kita lapor,pak ?
walau jumlah pajak dipotong pada SPM & SSP berbeda ??
iya, Januari posisi-nya kan lebih bayar.
jadi tidak perlu nunggu Pbk.

Kenapa harus menunggu Bukti Pemindahbukuan? Karena posisi SPT kurang bayar. Nah, untuk bayar kekurangan tersebut kan dilunasi dengan Bukti Pbk tsb. Kalau masih kurang, silakan lunasi dengan setor ke bank (Bukti Penerimaan Negara).

Anonymous said…
Maksud saya, apakah kita tetap bisa lapor jika antara SSP & SPM berbeda.takutnya dari sistem di Pelayanan akan menolaknya. :)

Ok, pak.. Terima kasih atas infonya.
Anonymous said…
tapi nanti di bukti potongnya kan keliatan pak kalo salah, kalau PKP minta bukti potongnya gimana tuh pak
SPT diterima jika pajaknya sudah dibayar dan bukti bayar dilampirkan (bukan ngaku sudah bayar).

jika status SPT lebih bayar, tentu tidak ada lampiran bukti bayar. Justru kita kelebihan.


muhammad ilham said…
terimakasih atas ilmu nya pak...
dwi sri wahyuni said…
Pak saya mau tanya, atas kesalah double bayar PIB apakah nilai PPN dan pph 22 impor bisa dilakukan PBK ke PPh 25?kalo di BPN kan angkanya total yang dibayar, jd apakah bisa dengan melampirkan PIB asli dan kode billingnya?mohon bantu jawabannya pak, terima kasih.
silahkan dipindahbukukan.
yang di-Pbk-kan itu bukan PIB ya tapi SSP atau BPN (bukti penerimaan negara).
Rudi Hartono said…
kalo sudah terlanjur bendahara setor dengan NPWP bendahara, bagaimana solusinya agar bisa di PBK ke PP46?
Minta Bukti POtong ke Bendahara.
Bukti potong ini dikreditkan.
nanti jadi lebih bayar.
setelah ada penelitian, maka kelebihan bayar ini yang dapat dipindahbukukan.

bukti potong atau bukti pungut tidak dapat dipindahbukukan
Yulia said…
Selamat siang Pak,saya ada membuat Surat Permohonan Pemindahbukuan dari PPN DN yang belum saya laporkan menjadi PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan hasilnya ditolak oleh kantor pajak dengan alasan tidak lengkap. Kalau misalnya saya ajukan kembali,masih boleh saja kan Pak?Apakah ada ketentuan kita boleh membuat surat permohonan pemindahbukuan dengan kasus yang sama sampai berapa kali?Terimakasih.
boleh.
silakan dilengkapi sesuai permintaan KPP

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.