Senin, 30 April 2007

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah jenis kredit pajak ke tiga. Masih banyak lagi jenis kredit pajak tetapi PPh Pasal 23 adalah yang paling banyak mengalami perubahan tarif dan jenis-jenis penghasilan. Penyebabnya adalah kewenangan yang diberikan UU PPh 1984 kepada Direktur Jenderal Pajak di Pasal 23 ayat (2) UU PPh 1984, yaitu “Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”

Jenis jasa lain, penghasilan itulah yang sering berubah-ubah, kadang ditambah, kadang dikurangi. Bagi Wajib Pajak sendiri seharusnya tidak menjadi masalah apakah penghasilan yang dia terima dipotong PPh Pasal 23 atau tidak. Hanya saja, kebanyakan Wajib Pajak tidak mengetahui jika PPh Pasal 23 yang dipotong oleh fihak lain itu dapat dikreditkan di SPT PPh Tahunan. Jika kita tahu sedikit saja tentang tax planning maka pemotongan PPh Pasal 23 itu bisa menguntungkan.

Jenis penghasilan apa sajakah yang dipotong PPh Pasal 23? Berikut adalah perincian jenis pajak dan tarif efektif PPh Pasal 23 :
[1]. Deviden, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[2]. Bunga, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[3]. Royalti, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[4]. Hadiah dan penghargaan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[5]. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, jumlahnya melebihi Rp.240.000 per bulan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor [FINAL]

Berikut ini adalah kelompok penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007

[6]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[7]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[8]. Jasa teknik, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[9]. Jasa manajeman, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[10]. Jasa konsultansi, kecuali konsultansi konstruksi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[11]. Jasa pengawasan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor

[12]. Jasa perencanaan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor

[13]. Jasa penilai, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[14]. Jasa aktuaris, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[15]. Jasa akuntansi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[16]. Jasa perancang, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[17]. Jasa pengeboran (drilling) dibidang migas, kecuali dilakukan oleh BUT, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[18]. Jasa penunjang dibidang migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[19]. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[20]. Jasa penjunjang dibidang penerbangan dan bandar udara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[21]. Jasa penebangan hutan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[22]. Jasa pengolahan limbah, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[23]. Jasa penyedia tenaga kerja, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[24]. Jasa perantara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[25]. Jasa perdagangan surat berharga, kecuali oleh bursa efek / KPEI / KSEI, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[26]. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali oleh KSE, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[28]. Jasa pengisian suara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[29]. Jasa mixing film, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[30]. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[31]. Jasa instalasi / pemasarang : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[32]. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi / kendaraan, bangunan, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[33]. Jasa pelaksana konstruksi, termasuk instalasi / pemasarang / perawatan / pemeliharaan / perbaikan : bangunan, peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 2% dari penghasilan kotor

[34]. Jasa maklon, tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[35]. Jasa penyelidikan dan keamanan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[36]. Jasa penyelenggara kegiatan (EO), tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[37]. Jasa pengepakan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[38]. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[39]. Jasa pembasmi hama, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[40]. Jasa kebersihan / cleaning servis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[41]. Jasa catering, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

Untuk daftar objek PPh Pasal 23 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 silakan lihat posting terbaru!

66 komentar:

  1. bagaimana dengan jasa pendidikan kursus? apakah juga dikenakan PPh23?

    BalasHapus
  2. Minta tolong untuk jasa perhotelan apakah dipotong PPh pasal 23 ato tidak? Ada yang berpendapat dimasukkan ke dalam kategori sewa penggunaan aset selain alat angkutan darat. Trims atas penjelasannya

    BalasHapus
  3. Bagaimana Agency model objek2 apa aja yg harus dipotong n dipungut apakah Ps. 21,23, n PPN mohon pencerahannya pak

    BalasHapus
  4. Jika tidak disebutkan baik di Pasal 23 UU PPh 1984 maupun di PER-70/PJ./2007 maka jasa ter tidak terutang PPh Pasal 23. Karena itu, jasa pendidikan bukan objek PPh Pasal 23. Sewa "kamar hotel" juga bukan objek PPh Pasal 23. Berbeda dengan sewa ruangan yang ada di hotel, ini terutang PPh Pasal 23. Kalau Agency model menurut saya terutang PPh Pasal 21, bukan PPh Pasal 23.

    BalasHapus
  5. apa dasarnya sewa ruangan di hotel kena PPh. Ps. 23 sementara kamar hotel tidak, bukankah ruangan hotel merupakan bagian dari hotel.

    BalasHapus
  6. Beda sewa kamar hotel dengan sewa ruangan. Sewa kamar hotel adalah sewa kamar untuk menginap. Sedangkan sewa ruangan (walaupun di hotel) untuk seminar, training, pameran dan lain-lain termasuk sewa bangunan atau bagian dari bangunan yang diatur di PP No. 29 tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 tahun 2002.

    BalasHapus
  7. untuk perusahaan kontraktor, kapan penerbitan bukti potong PPH pasal 23 ? apakah harus dalam bulan pembayaran invoice? kalo beda bulan apakah permasalah ?

    BalasHapus
  8. Kalau pajak menganut prinsip “mana yang lebih dulu” antara akrual atau dibayar. Jika terutang di bulan Februari 2008 maka sudah terutang pada bulan tersebut. Walaupun dibayar di bulan April 2008. Tetapi jika sebaliknya, dibayar di bulan Januari 2008 maka pada Januari 2008 sudah terutang saat dibayar. Dan bukti potong lebih baik dibuat saat terutang.

    BalasHapus
  9. jika melakukan pembelian rumah siap huni (bangunan = 120m2) dari sebuah developer maka pembeli dikenakan PPN apa dan bagaimana perhitungannya jika harga bangunan adalah 853 ribu?

    BalasHapus
  10. Betul, jika kita beli rumah dari pengembang pasti sudah termasuk PPN. Dasar pengenaan PPN adalah harga rumah ditambah harga tanah.

    BalasHapus
  11. Masalah sewa ruangan hotel :

    Pendapat Bapak :
    Beda sewa kamar hotel dengan sewa ruangan. Sewa kamar hotel adalah sewa kamar untuk menginap. Sedangkan sewa ruangan (walaupun di hotel) untuk seminar, training, pameran dan lain-lain termasuk sewa bangunan atau bagian dari bangunan yang diatur di PP No. 29 tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 tahun 2002.

    Pertanyaannya :
    PP No. 29 tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 tahun 2002 itu mengatur PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%, bukan PPh Pasal 23.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

    Di PP tsb tidak ada disebutkan hotel atau ruangan bagian dari hotel dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Jadi menurut saya baik sewa kamar hotel maupun sewa ruangan hotel tidak dikenakan PPh final.

    Apakah ada kemungkinan bisa masuk/kena PPh Pasal 23 sesuai Per-70 sebesar 4,5% karena masuk kriteria Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ... dst, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Itu kan tidak kena PPh final jadi bisa kena PPh Ps.23.

    Tapi jika membaca Surat Dirjen Pajak Nomor S-07/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan S-08/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 --> atas objek sewa ruangan hotel tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Meskipun dalam surat ini ada kesalahan logika karena mengaitkan objek pajak daerah dengan PPh Pasal 23. Kaitan objek pajak daerah adalah PPN.

    BalasHapus
  12. Bagaimana, mohon pendapat Pak Raden..

    BalasHapus
  13. Teman-teman di DJP memang sering membaca "sewa bangunan" itu secara luas, semua bangunan. Pengecualian hanya untuk Pajak Hotel.

    BalasHapus
  14. Melengkapi posting sebelumnya, ini saya kutip Pasal 1 KepMenKeu No.394/KMK.04/1996, "Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah
    dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran,
    pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan
    industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final."
    Sedangkan di Pasal 2 KepDirJen No. KEP - 227/PJ./2002 menyebutkan, "Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;"

    Jadi jelas kan ada "perluasan" pengertian sewa bangunan dibandingkan dengan PP, terutama "gedung pertemuan termasuk bagiannya" yang sering ditawarkan oleh Hotel. Terima kasih.

    BalasHapus
  15. Pak Raden,

    kami, perusahaan A, ada rencana melakukan suatu jasa konsultasi TI tetapi menggunakan bendera perusahaan B. Misalkan dengan pembagian 80 : 20 dari net setelah pajak.

    Misal, pada saat client membayar lunas kepada perusahaan B, perhitungannya akan menjadi:
    1. nilai yang diterima dikurangi dulu dari PPN 10%
    2. setelah itu dipotong lagi oleh client sebesar PPH Ps. 21 sebesar 4,5%

    Lalu Perusahaan B akan membayarkan bagian kami sebesar 80% dari nilai setelah PPN 10% dan PPH Ps 21 4,5% tersebut.

    Atas penerimaan kami tersebut, apakah kami terkena PPh Ps. 23 Pak? Persentasenya berapa Pak? 15% atau 4,5% ?

    Mohon penjelasannya Pak, supaya kami tidak menyalahi peraturan..

    Terimakasih banyak Pak
    Salam

    BalasHapus
  16. Karena yang muncul PT B, maka kewajiban perpajakan berada di PT B. Hubungan dengan PT A bagaimana? Maksud saya, pembayaran dari PT B ke PT A itu atas jasa atau imbalan apa? Jika PT A sebagai salah satu pemegang saham PT B maka kantor pajak akan [dugaan kuat] menganggap bahwa pembayaran tersebut sebagai deviden. Karena itu, mestinya kerjasa tersebut dibuatkan perjanjian di depan notaris.
    Seharusnya, karena atas penghasilan yang SAMA telah dilunasi kewajiban perpajakannya oleh PT B, maka pembagian keuntungan tersebut tidak dikenakan pajak kembali [pajak ganda] kecuali dianggap deviden. Salaam juga.

    BalasHapus
  17. Dear All, saya baru dalam hal perpajakan. Bisa saya mendapatkan informasi simulasi perpajakan PPH23.Misalkan:
    Kasus 1: Perusahaan A menggunakan jasa pengiriman barang PT B (wajib pajak). Misalkan Rp 1.000.000 tentunya ada PPN 10% sehingga total yang harus di bayar adalah berpa kpd PT B?. Pada saat kapan PPH 23 mulai terhitung? Ayat jurnal yang akan terjadi seperti apa di PT A?

    Kasus 2: Begitu juga ayat jurnal yang terjadi di PT B seperti apa?

    Terima kasih sebelumnya atas informasinya.

    BalasHapus
  18. Dear All, saya baru dalam hal perpajakan. Bisa saya mendapatkan informasi simulasi perpajakan PPH23.Misalkan:
    Kasus 1: Perusahaan A menggunakan jasa pengiriman barang PT B (wajib pajak). Misalkan Rp 1.000.000 tentunya ada PPN 10% sehingga total yang harus di bayar adalah berpa kpd PT B?. Pada saat kapan PPH 23 mulai terhitung? Ayat jurnal yang akan terjadi seperti apa di PT A?

    Kasus 2: Begitu juga ayat jurnal yang terjadi di PT B seperti apa?

    Terima kasih sebelumnya atas informasinya.

    BalasHapus
  19. Jasa pengiriman barang bukan objek PPh Pasal 23 tetapi sewa atas kendaraan angkutan darat merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif efektif 1,5%. Terutang saat dibayar atau kendaraan disewa (mana yang lebih dulu). Kalau jurnalnya tidak akan dibahas disini. Terima kasih.

    BalasHapus
  20. Dear Pa'Raden
    Perusahaan saya,menyewa Ruko kpd Pemberi sewa (OP&bkn PKP) shg dia tidak mengenakan PPn. Apakah perlu saya membayar PPh Final 10%?
    Jika iya,bgaimana skema pmbayarnya?krn si pemberi sewa tidak mau di pungut atas PPh finalnya. Apakah saya perlu mbuat bukti potong atas PPh Final tsb,dan kpd siapa ditujukannya?
    Pa'Raden plz advice.Terimakasih.

    BalasHapus
  21. dear pa raden,,
    kami baru membuka perusahaan yang bergerak di bidang advertising. sekilas ruang lingkup bisnis kami: kami membangun media advertising seperti billboard dan bando, setelah itu kami menyewakan media tersebut. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana perlakuan PPn dan PPh nya?
    terima kasih

    BalasHapus
  22. Dear pak...
    kami menyewa jasa perusahaan studio rekaman untuk mengaransemen sebuah lagu.
    Atas jasa aransemen tersebut bagaimana perlakuan PPh-nya.
    Terimakasih

    BalasHapus
  23. Dear Pak...Instansi kami menunjuk Bengkel untuk melaksanakan pemeliharaan kendaraan. Dalam nota tagihan ada yang merupakan barang maupun jasa servis. misalnya : ganti kampas rem, ganti master rem, servis karburator, servis dinamo stater, servis mesin, dll. Pajak apa yang harus kami pungut? apakah harus dikenakan PPN dan PPh pasal berapa yang harus dikenakan? Apakah harus dipisahkan mana yang kena PPN dan mana yang kena PPh?

    BalasHapus
  24. Dear Bpk. Raden S.

    Langsung saja, perusahaan mendapat invoice dari seorang expert dalam bidang GIS. atas jasa pekerjaan yang telah diberikannya yaitu berupa jasa editing peta. apakah jenis pajak yang dipotong, 21 atau 23??penghasilan tidak diterima secara teratur.. bagaimana perhitungannya jika 21 atau 23?? dan bagaimana pula kalau orang tersebut tidak memiliki NPWP??

    Regards

    Roy

    BalasHapus
  25. Dear Pak Raden Suparman,
    Mohon Advis untuk Perusahaan Biro Perjalanan/Agen Perjalanan wisata atau Biro perjalanan Haji/Umroh apakah terkena pemotongan PPh 23. di aturan sebelumnya seperti PER-178/PJ/2006 ke belakang, Jasa ini terkena pemotongan PPh 23, namun Pada PER-170/PJ/2007 sudah tidak tercantum lagi.
    Pertanyaan saya: apakah Komisi yg diterima oleh agen/biro perjalanan tersebut sudah tidak dipotong lagih PPh-23, atau tetap di-potong dengan mengacu pada hakikatnya jasa tersebut termasuk jasa perantara, sehingga walaupun tidak disebut bahwa jasa perjalan wisata dalam PER-170/PJ/2007, tetap saja dipotong karena termasuk jasa perantara.
    saya memperhatikan PER DJP mengenai PPh 23 ini kadang malah terkesan membingungkan, karena tidak pernah menjelaskan secara rinci alasan, penghapusan dan penambahan item dalam list tsb.
    Terimakasih atas advis nya

    Refo

    BalasHapus
  26. Wah banyak yang belum dijawab yah? Tapi beberapa sudah dikirim via email sehingga sudah dijawab.

    Perusahaan saya,menyewa Ruko kpd Pemberi sewa (OP&bkn PKP) shg dia tidak mengenakan PPn. Apakah perlu saya membayar PPh Final 10%?

    Pemberi penghasilan tetap memiliki kewajiban memotong PPh tsb. Jika penerima penghasilan tidak mau dipotong, maka digrossup saja. Tetapi dengan metode grossup berarti si penerima penghasilan tidak perlu diberi bukti potong. Keenakan! Karena metode gross-up artinya kita bayar sendiri PPh orang lain dan "dibiayakan"

    Langsung saja, perusahaan mendapat invoice dari seorang expert dalam bidang GIS. atas jasa pekerjaan yang telah diberikannya yaitu berupa jasa editing peta. apakah jenis pajak yang dipotong, 21 atau 23??

    Jasa editing GIS bukan objek PPh Pasal 21 dan Jasa Editing GIS bukan objek PPh Pasal 23 karena tidak ada di lampiran PER-70.

    BalasHapus
  27. Biro Perjalanan/Agen Perjalanan saya kira bukan jasa perantara. Merujuk ke KMK 251/2002 bahwa biro perjalanan merupakan "jenis jasa" tersendiri dan terutang PPN dengan nilai lain. Berbeda dengan jasa perantara yang tidak menggunakan nilai lain.

    BalasHapus
  28. Tolong pencerahannya mengenai pph psl 23, untuk jasa istalasi listrik, dg kontrak terpisah antara material dengan jasa istalasinya apakah hanya jasa islalasi aja kita potong Pph 23 nya atau dua-duanya seperti jasa kontruksi tidak bisa dipisahkan....?

    BalasHapus
  29. Dear ..Mr.
    saya mau nanya soal sewa ruang dalam nginap & acara makan malam diHotel .apakah ada dikenaan pph 23 sebesar 4,5% ? tolong di jelaskan apakah dikenakan PPh 23 .

    karena membuat bingung apakah ada atau tidak .Surat Dirjen Pajak Nomor S-07/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan S-08/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 --> atas objek sewa ruangan hotel tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

    Apa Maksud dari Meskipun dalam surat ini ada kesalahan logika karena mengaitkan objek pajak daerah dengan PPh Pasal 23. Kaitan objek pajak daerah adalah PPN..?
    Thank's.

    BalasHapus
  30. Pak raden..

    Perusahaan saya dengan lokasi usaha berbeda kota. Usaha saya dibidang penyewaan kamar asrama. Kemarin ketika ada peninjauan dari aparat pajak dinyatakan harus memiliki NPWP cabang. Apakah betul harus dibuatkan NPWP cabang? Bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasinya? Apakah sewa kamar asrama termasuk pph pasal 23 yang bersifat final??
    SAlam.

    BalasHapus
  31. menurut saya sih kalau cuma usaha kos-kosan (atau sejenisnya0, ga perlu NPWP cabang.

    BalasHapus
  32. apakah pph 23 dapat dibiayakan???

    BalasHapus
  33. saya mau tanya dong tentang pph 23
    Bagaimana akuntansi mencatat jurnal tentang PPh 23??
    Apakah sama jurnal yang dipakai di setiap jasa pada PPh 23??

    BalasHapus
  34. assamualakum..., di tempat saya bekerja blm ada pengadaan kendaraan dinas,untuk sementara hanya sistim sewa, apakah sewa tersebut kena PPn juga ataw hanya PPh psl 23?

    BalasHapus
  35. Kalo untuk jasa servis printer & perawatan printer, apakah dikenakan PPH Pasal 23 & tarifnya berapa persen?

    BalasHapus
  36. service printer termasuk jasa pemiliharaan dengan tarif 2%

    BalasHapus
  37. pph psl 23 atas perhoelan memang wilayah abu2 bagi mereka yang memahami pajak dari yang tersurat saja. tapi bagi yang pemahaman pajaknya cukup dalam . Atas sewa hotel (kamar beserta seluruh akyivitas yang terkait dengan jasa perhotelan ) dikenakan pph pasal 23

    BalasHapus
  38. Dear Pak Raden...
    Mohon bantuannya. Saya dari perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kesehatan. Baru-baru ini kami melayani pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) karyawan perusahaan A sebanyak 20 orang, yang pembayarannya ditagihkan ke perusahaan.
    Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan Medical Check Up ini juga dikenakan PPh 23? Kalu iya, siapa yang menanggungnya? Lalu besarannya berapa persen?
    Terima kasih.
    Sukses selalu.

    BalasHapus
  39. Tidak ada jasa medical check up di PMK-244. Daftar terbaru PPh Pasal 23 ada di http://pajaktaxes.blogspot.com/2009/01/daftar-objek-pph-pasal-23.html

    jadi bukan objek PPh Pasal 23

    BalasHapus
  40. ada instansi pemerintah yang menyewa hotel kami selama 4 hari, termasuk sewa kamar, ruang meeting dan makan. sumber dana tersebut berasal dari hibah bank dunia. bagaimana pph yang harus di kenakan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. nanti dipungut bendahara atau pejabat pengadaannya
      minta SSP-nya aja ke bendahara

      Hapus
  41. bagaimana pengenaan pph atas sewa kamar, meting room, cathering di hotel, atas transaksi dengan dinas pemerintah yang sumber dananya dari hibah bank dunia?

    BalasHapus
  42. pa aris, di pengadaan ada istilah fullboard
    ini paket yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan tarifnya. Sebagai pengusaha, tinggal mencocokkan dengan tarif yg berlaku. Jika cocok maka bisa deal.

    Masalah pajak nanti akan dipungut oleh PPK atau pejabat pengadaan. Jangan lupa minta asli SSP-nya setelah disetor oleh mereka.

    BalasHapus
  43. Dear all,

    Mohon bantuannya. saya lagi bingung nih masalah PPH 23. Mau tanya apabila PPH 23 lebih besar dari PPH 29 apakah wajib di kreditkan? apa konsekuensinya apabila PPH 23 tidak dikreditkan dalam arti dianggap sebagai biaya? mohon pencerahannya. terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. di PPh yang wajib dilaporkan itu omset dan objek withholding.

      Jadi, biaya dan kredit pajak itu boleh dilaporkan boleh tidak. Kalau biaya tidak dilaporkan maka laba makin tinggi. Kalau kredit pajak tidak diperhitungkan maka doble bayar pajak. Tentu dengan asumsi omset dan objek dilaporkan :D

      Hapus
    2. oh ya, PPh Pasal 29 itu adalah pelunasan PPh sebelum SPT dilaporkan. Jadi bagaimana mungkin "PPH 23 lebih besar dari PPH 29"
      Maksud PPh Pasal 29 disini mungkin PPh Badan atau OP

      Hapus
  44. Selamat siang, mohon bantuannya...

    Saya bendaharawan pemerintah, kemarin mengadakan pelatihan di balai diklat milik pemerintah, kami menyewa ruangan unt pelatihan dan kamar unt menginap peserta pelatihan. Yang ingin ditanyakan, pajak apa yg hrs saya pungut?

    Kemudian pelatihan lainnya kami selenggarakan di sebuah cafe yg tdk memiliki npwp, hanya menyewa ruangan unt pelatihan, pajak apa yg hrs saya pungut & besarannya?

    Terima kasih

    BalasHapus
  45. Selamat siang, mohon bantuannya...

    Saya bendaharawan pemerintah, kemarin mengadakan pelatihan di balai diklat milik pemerintah, kami menyewa ruangan unt pelatihan dan kamar unt menginap peserta pelatihan. Yang ingin ditanyakan, pajak apa yg hrs saya pungut?

    Kemudian pelatihan lainnya kami selenggarakan di sebuah cafe yg tdk memiliki npwp, hanya menyewa ruangan unt pelatihan, pajak apa yg hrs saya pungut & besarannya?

    Terima kasih

    BalasHapus
  46. Selamat siang, mohon bantuannya...

    Saya bendaharawan pemerintah, kemarin mengadakan pelatihan di balai diklat milik pemerintah, kami menyewa ruangan unt pelatihan dan kamar unt menginap peserta pelatihan. Yang ingin ditanyakan, pajak apa yg hrs saya pungut?

    Kemudian pelatihan lainnya kami selenggarakan di sebuah cafe yg tdk memiliki npwp, hanya menyewa ruangan unt pelatihan, pajak apa yg hrs saya pungut & besarannya?

    Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. kalau nyewanya secara resmi ke lembaga pemerintah tentu tidak ada pajak.

      pajak itu dipungut oleh pemerintah kepada warga negara.

      Hapus
  47. Boleh bertanya pak

    Saya mendapatkan tagihan atas suatu kontrak pengerjaan atas penyelidikan tanah ( bukan pertambangan ) , jenis PPh apa yang kami potong sebgai pemberi kerja Pak?

    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. saya tidak tahu persis apa yang dikerjakan wajib pajak, karena itu silakan mengacu ke daftar diatas

      jika tidak termasuk pengertian jasa yang disebutkan diatas maka bukan objek potput.
      artinya, tidak dipotong.

      tidak semua jenis jasa dipotong PPh

      Hapus
  48. dapatkah saya bertanya pak
    perusahaan A menyewa ruangan bangunan di perusahaan B ( 1 tahun) dalam kontrak kerja sama perusahaan A membayar sewa atas bagunan perusahaan B dan sewa atas AC di bangunan tersebut. sewa bangunan dan AC belum termasuk Pajak, dalam hal ini perusahaan A telah membayar PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan, yang mau saya tanyakan sewa atas AC, apakah perusahaan yang menyewa yg harus membayar sendiri ke bank persepsi dan melaporkan PPh 23nya atau perusahaan B sebagai penyewa?? krn dlm kasus ini perusahaan B meminta perusahaan A yang membayar..

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya, bayar PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan.
      kemudian buatkan bukti potong.
      bukti potong dikasih ke B.
      A lapor di SPT Masa

      Hapus
  49. Boleh saya bertanya pak
    apakah sewa atas AC di sebuah ruangan dlm bangunan yang disewa, termasuk PPh 23?? dan siapa yang memotong dan menyetor pajaknya, pihak penyewa atau pihak yang menyewa AC??

    BalasHapus
    Balasan
    1. apakah sewa AC termasuk jasa sewa aktiva atau jasa pemeliharaan?
      pendapat saya termasuk jasa pemeliharaan karena pada dasarnya yang dibayar adalah listrik AC. mohon dikoreksi jika salah!

      Hapus
  50. Mohon bantuannya Pak,

    Kalau PPh ps. 23, menjadi kredit pajak pada akhir tahun, maka SPT PPH badan menjadi Lebih Bayar.

    Kalau PPh ps. 23, menjadi biaya pajak pada akhir tahun, apakah harus dilakukan koreksi fiskal ? Jika tidak dilakukan koreksi fiskal, maka SPT PPH badan menjadi Kurang Bayar. Jika dilakukan koreksi fiskal, maka SPT PPH badan menjadi Lebih Bayar.

    Jadi sebaiknya, apa yg saya lakukan, berhubung ini merupakan SPT tahun 2007 yg belum dilaporkan sampai sekarang.

    Mohon bantuannya pak. Trims.

    BalasHapus
    Balasan
    1. PPh pasal 23 tidak bisa jadi biaya.
      pilihannya ada dua:
      - diperhitungkan pada SPT Tahuna, atau
      - tidak diperhitungkan (risiko WP).

      walaupun PPh Pasal 23 tidak diperhitungkan tetapi atas penghasilannya tetap wajib dilaporkan.

      Hapus
  51. Dear Pak Raden,

    Apakah PPN dan PPH23 wajib dikenakan pada kegiatan (EO)
    apabila penyelenggara kegiatan tidak menginginkan PPN pada Total Production yang ditagihkan?
    mohon penjelassan nya terima kasih

    Ameera - Jakarta

    BalasHapus
    Balasan
    1. EO tidak dikecualikan sebagai objek.
      artinya, EO merupakan objek PPN.

      tetapi jasa EO tidak ada didaftar.

      Hapus
  52. Apakah Training Consultant (Penyedia Trainig) termasuk dalam Pph 23?

    BalasHapus
  53. ass Pak Raden S. tolong bantuannya pak... jika melakukan sewa komputer dan printer apakah dikenakan PPh Pasal 23 .? dan jenis pajak apa yang dikenakan jika kita melakukan sewa untuk sewa komputer dan printer trsebut..thks...wasslm

    BalasHapus
  54. ass pak ...tolong bantuannya pak..untuk sewa komputer dan printer dikenakan jenis PPh apa ? dan besaran tarif berapa persen untuk sewa tersebut..? thnks pak

    BalasHapus
  55. wa alaikum salaam,
    ini maksudnya pa eko sebagai pemotong ya?
    dikenakan PPh Pasal 23 atas jenis penghasilan sewa.

    BalasHapus