Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-83/PJ/2008 secara tegas menyebutkan sebagai berikut :
Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian NPWP kepada
anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis ...
Karena itu, pada dasarnya satu keluarga satu NPWP. Berkaitan dengan Fiskal Luar Negeri yang membebaskan pembayaran Fiskal bagi pemilik NPWP maka mungkin ada anggota keluarga yang tidak "memiliki NPWP" pergi ke luar negeri dengan kepentingan tertentu. Maka anggota keluarga tersebut sebenarnya harus bebas jika kepala keluarga memiliki NPWP. Nah, dalam rangka kepastian maka dimungkinkan anggota keluarga memiliki "NPWP cabang". Kenapa disebut NPWP cabang? Karena dua belas digit pertama sama satu keluarga. Sedangkan tiga digit terakhir masing-masing anggota keluarga berbeda. Dan memang tiga digit terkahir di NPWP diperuntukkan bagi cabang.
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-51/PJ/5008
Anggota Keluarga adalah isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku.
Dimana anggota keluarga bisa memperoleh NPWP? Anggota keluarga dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP dimana Penanggung Biaya Hidup [kepala keluarga] terdaftar. Lebih lengkap tentang tata cara memperoleh NPWP bagi anggota keluarga, silakan koleksi Surat Edaran No. SE-83/PJ/2008
salaam
Mas ...
BalasHapusKalau aku punya NPWP (aktife) karena bekerja sedangkan suamiku buka warung kecil2an dan ga bayar pajak (walaupun pernah dikirimi no.NPWP)dan bulan depan kita dapet free tiket ke luar negeri ber2 bagaimana ya ...
Kalau sudah punya NPWP ya tinggal diteruskan. Kecuali jika "ibu" mau digabungkan dengan NPWP suami, maka minta permohonan lagi ke KPP dengan NPWP atas nama suami.
BalasHapusselamat pagi pak,bagaimana dengan orang pribadi yang berumur >21 tahun maupun orang cacat yang masih menjadi tanggungan?apakah mereka dibebaskan fiskal luar negeri bila going abroad?atau sebaiknya mereka memiliki NPWP?padahal mereka sama sekali belum mendapatkan income.
BalasHapussalam
Jika memang masih tanggungan dengan dibuktikan surat pernyataan dari yang menanggung maka bisa bebas fiskal. Untuk mendapat bebas fiskal bisa minta SURAT KETERANGAN dari KPP. Jika mau berangkan via bandara Sukarno Hatta, bisa minta ke KPP Madya Jakarta Timur.
BalasHapusMas..
BalasHapusUntuk masalah tanggungan, maksimal berapa yang bisa ditanggung apakah dipersamakan dengan tanggungan dalam PTKP? Dan apakah nama-nama tersebut harus tercantum dalam kartu keluarga?
Terima kasih Mas
"NPWP keluarga" adalah NPWP bagi tertanggung. Memang di PTKP maksimal 3 orang tetapi tertanggung tidak ada batasnya. Tertanggung boleh tidak satu kartu keluarga asal adal SURAT PERNYATAAN dari penanggung.
BalasHapusMas, bisa dibantu draft surat tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?
BalasHapusTerima kasih buat bantuannya bila bisa dikirim ke email sy aloysius_kk@yahoo.com.
Terima kasih
misal suami memmbuat NPWP sebelum menikah.. apa setelah menikah NPWP suami otomatis berlaku untuk istri?bagaimana kalau pergi keluar negri? sedangkan belum ada kartu keluarga... apa bisa dengan akte nikah?
BalasHapusMas, dibantu juga kirim draft surat tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?
BalasHapuske giantara77@yahoo.co.id
Mas, apa 1 NPWP untuk 1 keluarga (suami en istri 1 NPWP krn tidak pisah harta) menjadi tidak relevan dgn ada peraturan baru (?) akhir2 ini? dgr2 ada pemberlakuan NPWP keluarga. apa ini wajib? makasih.
BalasHapusMas, kakak saya punya NPWP. kami sekeluarga berencana mo ke singapura. Apakah saya dan ibu saya bisa mendapatkan bebas fiskal?
BalasHapusTrimakasih :)
Mas, dibantu juga kirim draft surat pernyataan tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?
BalasHapuske jenal.arifin@gmail.com
Terima kasih banyak.
Mas, dibantu juga kirim draft surat pernyataan tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?
BalasHapuske jenal.arifin@gmail.com
Terima kasih banyak.
Saya punya NPWP dan masih aktif krn saya masih menerima gaji dr perusahaan tempat saya bekerja. Suami saya belum memiliki NPWP, dan oleh perusahaan tempat suami saya bekerja, dia dimintakan untuk memberikan no. NPWP-nya.
BalasHapusApakah NPWP saya bisa diberikan untuk keperluan PPh suami????
Karena suami belum memiliki NPWP maka menurut saya lebih baik (lebih simple) jika NPWP istri yang sudah ada dijadikan NPWP keluarga.
BalasHapusPPh kita menganut keluarga sebagai satu entitas sehingga hanya ada satu NPWP. Jika istri dan suami sudah punya maka salah satu harus dinon-aktifkan. Jika salah satu sudah punya maka yang ada itu dijadikan NPWP Keluarga.
Memang suami kelaziman di Indonesia dianggap sebagai kepala keluarga. Jika diperusahaan setingkat presiden direktur. Karena itu, NPWP suami biasanya selalu yang dipertahankan atau atas nama suami. Tetapi jika atas nama istri juga tidak ada larangan.
Mas Raden, salam kenal...
BalasHapusMenarik tulisan mas di atas, terutama apabila dikaitkan dng per-26/2008 (NPWP Pengguna Ganda) dimana WP berstatus istri juga diterbitkan NPWP Baru (berbeda dng suami). Jujur, saya masih kurang jelas mengenai maksud per-26 ini. Bukankah istri dimungkinkan utk tidak memiliki npwp (a.k.a menggunakan npwp suami)? Kalo istri diberikan npwp sendiri krn penerapan per-26 ini, berarti spt tahunan harus disampaikan terpisah dari suami kan? Apakah per-26 ini tidak bertentangan dng per-51 dan UU KUP? tks atas penjelasannya.
PER-26/2008 mengatur penanganan "NPWP salah". Karena itu di Pasal 2 disebutkan "Terhadap Wajib Pajak diterbitkan NPWP Baru." Yang benar adalah NPWP Baru. Sedangkan NPWP lama yang ganda dihapus.
HapusYang jadi pertanyaan pasal 2 ayat 2 mas. Terhadap cabang/isteri juga akan diterbitkan npwp baru. Ini maksudnya apa ya? Cabang/isteri 9 digit pertama memang sama dengan induk/suami. Tks atas penjelasannya.
HapusYang menjadi pertanyaan pasal 2 ayat 2 mas, "Penerbitan NPWP Baru juga dilakukan terhadap WP status Cabang/Isteri". Karena konteksnya adalah NPWP Ganda, dimana 9 digit pertama Cabang/Isteri pasti sama dengan pusat/suami, apakah akan diterbitkan NPWP berbeda dengan pusat/suami? Tks ya mas atas penjelasannya.
HapusPak Hendro, yang disebut NPWP ganda adalah 9 digit pertama. 12.345.678.9.xxx.xxx Nah yang digit "xxx" itu bisa berbeda-beda karena itu menjunjukkan cabang atau lokasi usaha. Jika ada dua subjek pajak dengan NPWP sama (artinya NPWP 9 digit pertama sama) maka itu menjadi NPWP Ganda. Satu keluarga dianggap satu entitas sehingga 9 digit pertama seharusnya sama. Jika suami dan istri memiliki 9 digit pertama berbeda (harusnya sama), maka diterbitkan NPWP Baru. Itulah yang dimaksud Pasal 2 (2) PER-26/2008.
HapusIstilah Wajib Pajak di PER-26 tersebut adalah dua subjek pajak dengan satu NPWP. Karena itulah ditegaskan di ayat (2) tadi bahwa pemberian NPWP Baru termasuk atas NPWP suami/istri yang dobel (kebalikan dari maksud ayat sebemnya). Kasus di keluarga, satu entitas dua NPWP. Sedangkan di ayat (1) dua entitas satu NPWP.
Sebenarnya PER ini hanya untuk "pembersihan data NPWP" saja supaya pelaksana di lapangan punya landasan hukum menghapus Lama dan menerbitkan NPWP Baru.
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh penulis.
BalasHapus