Rabu, 30 Juni 2010

Membangun Morale Pajak

Tulisan berikut adalah karya Rhenald Kasali yang saya salin dari intranet PortalDJP. Sebelumnya, beliau memang menjadi salah satu pembicara pada acara yang diadakan oleh DJP. Selama membaca.

Ketika ribuan orang dan para elite mencaci-maki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak gara-gara Gayus Tambunan, lenyaplah morale (spirit,kegigihan,dan kegairahan) para pegawai.


Hal yang sama saya rasakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat proses “kriminalisasi” pimpinan berlangsung, mulai dari kasus Antasari sampai Bibit-Chandra. Sayang, pimpinan yang tinggal dua di KPK saat itu terlalu sibuk untuk memikirkan masalah morale ini. Informasi yang saya temui menyebutkan, gangguan psikologis mulai membuat mereka lamban bertindak.

Hal serupa bisa saja terjadi di Ditjen Pajak. Apalagi mantan dirjennya, yang dulu mungkin tak berbuat apa-apa, hampir setiap hari muncul di televisi mencacimaki Ditjen Pajak. Dia merasa Ditjen Pajak dulu lebih baik daripada sekarang. Terhadap ocehan seperti ini, secara kritis saya hanya bisa mengatakan,” Apa kata dunia?” Beruntung, pemerintah segera merumuskan pengganti mereka yang tak kalah cekatannya.

Dan beruntung pula di Ditjen Pajak sudah ada hasil yang memadai dari reformasi birokrasi perpajakan jilid satu yang lalu. Beruntunglah Ditjen Pajak segera bertindak, menyatukan morale yang dipelopori para reformer yang “gerah” dikait-kaitkan dengan Gayus. Apa yang harus dilakukan Ditjen Pajak untuk memperkuat pilar bangsa agar dana pajak dapat terus ditingkatkan dan diamankan dari orang-orang rakus?

Halte Bus Gayus

Melalui siaran televisi Anda sudah sering menyaksikan kondektur bus yang melewati Kantor Ditjen Pajak di dekat jembatan Semanggi, menyebut kantor itu dengan nama Gayus. Begitu kerasnya amarah rakyat terhadap Gayus, sampai seluruh insan Ditjen Pajak terkena imbas. Beberapa orang muda pegawai pajak yang naik bus kota bahkan memilih untuk turun di halte bus sebelum atau setelah halte Gayus lalu berjalan kaki sejauh 1-2 km menuju kantor.

Seperti masyarakat umum,mereka juga kecewa pada atasannya, terlebih pada yang terlibat kasus Gayus. Mereka marah besar, apalagi selama ini sudah bertekad antikorupsi. Bekerja di Ditjen Pajak hidup mereka benar-benar berada dalam ujian. Setiap hari orang datang merasakan kompromi beserta amplop tebal.Tapi,kalau Anda tanya kepada pembayar pajak seperti saya, saya yakin jawabnya akan sama: Banyak pembaruan yang telah mereka lakukan.

Seorang mantan pegawai pajak di era lalu mengatakan,“Dulu 8 dari 10 petugas pajak adalah markus dan pemburu amplop. Sekarang jumlahnya sudah jauh berkurang, tetapi masih ada,mungkin 2 dari 10”. Mendengar ucapan itu, saya jadi tersenyum,bagaimana mantan Dirjen Pajak yang sekarang menjadi praktisi dan sering muncul di televisi bisa bilang,zaman dia itu jauh lebih baik dari sekarang.

Tetapi, itulah politik, penuh intrik, balas dendam, tapi tidak kritis, cuma sinis. Yang mereka suka tidak berpikir panjang adalah apa dampaknya bagi nasib bangsa di kemudian hari? Bayangkan kalau orang pajak yang bagusbagus ramai-ramai mengundurkan diri. Atau kalau mereka jadi tak bergairah memburu wajib pajakwajib pajak kakap? Morale kerja adalah modal utama seorang pegawai.Sejak mazhab learning dalam manajemen hidup, aliran Isaac Newton yang kaya dengan logika terstruktur sudah lama ditinggalkan.

Manusia tidak bisa lagi dipandang sebagai komponen yang sama dan standar. Dia juga bukanlah sebuah objek yang duduk dalam hierarki vertikal pada suatu jajaran birokrasi. Manusia adalah makhluk hidup yang dilahirkan dengan nalar, kehendak, dan perasaan. Ketika kita gagal memahaminya,gagal pulalah kita memartisipasikan mereka. Untuk itulah,kita perlu terus menumbuhkan morale birokrasi, terutama jajaran yang ditugaskan untuk menghimpun dana dalam jumlah besar.

Ciri-ciri morale dapat dilihat secara kasatmata dalam daya juang, semangat hidup, daya kreasi, daya tangkal, dan tentu saja besarnya goals yang mereka tetapkan. Sedangkan morale yang memburuk dapat dilihat dari kegairahan yang memudar, bekerja karena diperintah, ketidaksempurnaan pencapaian target, konflik, keinginan untuk berhenti, tak ada inisiatif, dan saling menyalahkan.

Lingkaran Baik

Pekan lalu Rumah Perubahan diminta bantuan untuk membangun kembali morale aparat Ditjen Pajak. Ini untuk kesekian kalinya saya membantu temanteman Ditjen Pajak sehingga saya agak kenal siapa mereka, apa pergulatan yang mereka hadapi, dan bagaimana perubahan menghantam mereka. Sembilan tahun lalu saya mulai bergulat dengan mereka menantang asumsi-asumsi yang mereka anut selama bertahun-tahun dan mengajak keluar melawan belenggu-belenggu.

Lalu ketika Darmin Nasution memimpin Ditjen Pajak, saya juga diminta memberikan pengarahan tentang Strategic Change & Planning dalam mengawal reformasi pajak jilid satu. Semua program perubahan di Ditjen Pajak mereka kerjakan sendiri praktis tanpa bantuan konsultan.Padahal di luar sudah banyak konsultan asing yang menganga di depan mereka. Sebagai guru perubahan, saya selalu mengatakan empat hal ini.

Pertama, perubahan selalu datang bersama teman-temannya yaitu penyangkalan, perlawanan (resistensi), kecurigaan, dan pengkhianatan internal.Kedua, perubahan tidak pernah bergerak lincah seperti garis lurus yang mengikuti pola teratur. Perubahan memiliki dua pola berbentuk spiral yaitu lingkaran baik dan lingkaran setan. Lingkaran spiral itu dapat dijelaskan seperti orang yang menaiki gunung.

Dia melewati lekuk liku kontur gunung yang kadang menanjak,lalu menurun, dan naik lagi.Meski banyak melewati turunan, arahnya menuju puncak dapat dilihat. Sedangkan lingkaran setan tak memberi kepastian tujuan. Bila ada masalah setelah lama berhasil, dia segera menukikkan balik ke titik nol. Seperti kata Chairil Anwar,” Sekali berarti,lalu mati.” Ketiga,tidak semua orang dapat diajak berubah.

Ibarat tanah di perbukitan yang tandus ingin diubah menjadi hutan,hendaknya kita tak perlu berambisi dengan menanam semua titik. Kita cukup menanam benih pada tanah yang subur, dan mendiamkan batu-batu besar berada di sana. Lalu pohon-pohon besar itu akan mengeluarkan biji. Biji-biji dibawa musang, tikus, bajing, dan seterusnya menambah area persebaran. Lama-lama batu tertutup oleh pohon-pohon besar, dan bukit menjadi hijau.Namun, batu tetaplah batu,bukan tanah.

Keempat,perubahan harus dimulai dari kesamaan cara pandang. Dari semua orang yang melihat, bahkan hanya 20% yang bergerak.Maka ketika Ditjen Pajak mendapat serangan,saya kira harus ada orang yang mengambil peran. Bukan untuk melakukan pekerjaan sia-sia mengetuk batu, melainkan melindungi pohon-pohon yang sudah tumbuh. Itulah tugas mulia kita,menjaga agar reformer pajak jangan dijadikan tumbal wajib pajak bermasalah.

Pesan Menteri Keuangan

Harus diakui sudah ada banyak reformer di Ditjen Pajak. Mereka menulis perasaan mereka pada buku berjudul Berbagi Kisah dan Harapan. Cara menulisnya memang masih amatir,tetapi itulah isi perasaan insan pajak yang secara garis besar selalu mengatakan, “Ingat pesan itu dari kampung. Hidup bermartabat bukan dengan uang korupsi.”

Di penghujung acara selama tiga hari pekan lalu itu, Menteri Keuangan (Menkeu) berpesan: Musuh terbesar birokrasi adalah rasa sungkan bawahan terhadap atasannya dan sungkan sesama pejabat. “Beranilah menyampaikan yang benar. Bila perlu, berdebatlah,” ujar mantan CEO Bank Mandiri itu. Saya kira Menkeu Agus Martowardojo sangat tepat. Ini musuh bersama reformasi birokrasi yang harus dihadapi bersama.

Kalau birokrasi kita lebih profesional, mereka akan mendahulukan halhal yang utama ketimbang mementingkan kehendak orang lain yang belum tentu penting. Saya mengerti rasa berang kita terhadap aparat perpajakan belumlah pupus. Namun, mereka yang mau berubah dan menjadi reformer harus diberi apresiasi. Bersama merekalah kita melawan para koruptor dan pengemplang pajak yang berlindung di balik kekuatan atau motif-motif balas dendam politisi kotor.

RHENALD KASALI
Ketua Program MM UI

Selasa, 29 Juni 2010

Pak Nata

Ini adalah kisah nyata. Dikisahkan oleh Kepala Bidang P4 Kanwil, dan diceritakan kembali (tentu saja) oleh saya sendiri. Tetapi nama "Pak Nata" adalah bukan nama sebenarnya. Jika disebutkan nama sebenarnya, saya takut masuk wilayah rahasia jabatan!

Alkisah, sebuah kantor pajak menerima surat yang ditulis tangan dalam selembar kertas bergaris. Surat tersebut dikirim via POS dan berisi permintaan penghapusan NPWP atas nama Pak Nata. Alasan permintaan penghapusan NPWP karena dia sudah tua, sekitar 83 tahun. Surat tersebut tentu saja diterima oleh kepala kantor. Setelah dibaca, kemudian didisposisikan kepada kepala seksi untuk dilakukan pemeriksaan.

Memang ada dua cara yang diterapkan untuk menentukan apakah permintaan penghapusan NPWP diterima atau ditolak. Pertama, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh fungsional pemeriksa pajak. Kedua, dilakukan penelitian oleh petugas account representative (AR). Jika dilakukan penelitian, maka cukup dilakukan di kantor, tidak perlu ke lapangan.

Kebetulan untuk kasus ini, kepala KPP memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), maka KPP membuat usulan pemeriksaan khusus untuk penghapusan NPWP kepada Kantor Wilayah (kanwil). Pada dasarnya, pemeriksaan ada dua :
1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak;
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu :
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Usulan pemeriksaan tersebut kemudian diterima oleh Kanwil dan diperiksa oleh pelaksana di seksi bimbingan pemeriksaan, Kepala Seksi menyetujui, diteruskan kepada Kepala Bidang dan disetujui. Selanjut dibuatkan surat persetujuan usulan pemeriksaan oleh Pelaksana, diparaf Kasi dan Kabid, dan ditandatangan oleh Kepala Kantor.

Surat yang sudah ditandatangan Kakanwil, dikirim ke KPP untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan surat persetujuan tersebut, Seksi Pemeriksaan KPP kemudian membuat SP2. Tentu saja SP2 dibuat oleh pelaksana, diparaf oleh Kasi dan ditandatangan Kepala KPP. Kemudian diserahkan kepada pejabat fungsional pemeriksa pajak untuk dilaksanakan pemeriksaan lapangan.

SP2 berisi penugasan kepada supervisor, ketua tim, dan anggota tim pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas nama Wajib Pajak Pak Nata. Kebetulan domisili Pak Nata berada "kota kecil" yang jauh dari kantor pajak. Maka dibuatkan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) oleh kantor untuk "memberi ongkos jalan" kepada pemeriksa lapangan tersebut. Ada tiga orang yang harus diberi ongkos. Besaran ongkos jalan tentu disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Setelah bertanya sana-sini, bertemulah tiga orang pemeriksa pajak dengan Pak Nata. Kebetulan Pak Nata sedang ada dirumah. Pemeriksa tidak lama di rumah Pak Nata. Selain menyampaikan SP2, pemeriksa juga memastikan bahwa Pak Nata memang sudah "kakek-kakek". Dan tidak kalah pentingnya, perlu dipastikan bahwa Pak Nata tidak memiliki usaha yang sedang berkembang. Saya kira, dengan melihat kondisi rumah dan orangnya, bisa dipastikan apakah Pak Nata memiliki usaha yang maju atau tidak. Naluri pemeriksa bisa dipakai lah :D

Setelah bertemu langsung dengan Pak Nata, tim pemeriksa kembali pulang. Pemeriksa memiliki keyakinan bahwa memang NPWP atas nama Pak Nata layak dicabut! Pemeriksa pajak tinggal membuat Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan ini selain ditanda-tangan oleh para pemeriksa pajak, juga diteken oleh Kepala KPP. Berdasarkan laporan tersebut, KPP baru menyetujui pencabutan NPWP atas nama Pak Nata.

KOMENTAR
Dari carita tersebut, sebenarnya pesan yang mau disampaikan adalah betapa birokrasinya kita. Untuk menghapus NPWP seorang "kakek-kakek" seperti Pak Nata, diperlukan biaya yang "mahal". Disebut mahal karena biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada menfaat yang diterima. Tapi inilah birokrasi. Padahal administrasi pajak yang baik harus memperhatikan efesiensi. Jangan besar pasak daripada tiang!

Selain itu, kadang birokrasi tetap harus dijalankan untuk alasan pelayanan. Dan di era modernisasi DJP, pelayanan kepada Wajib Pajak harus diutamakan.

Cerita Pak Nata menjadi unik karena pada umumnya Wajib Pajak tidak peduli dengan NPWP kecuali jika mendapat masalah. Jika dilihat profile Pak Nata, seharusnya Pak Nata tidak perlu memiliki NPWP karena termasuk "orang kecil". Bahkan Pak Nata tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan. Mungkin Pak Nata sendiri bingung, apa yang harus disampaikan?

Cag!

Know How Fee

Ini adalah salah satu perselisihan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak. Inti perselisihan berasal dari pemeriksa pajak melakukan koreksi fiskal atas know how fee. Dikoreksi semua alias 100%. Pemeriksa pajak berpendapat bahwa pembayaran tersebut tidak wajar dan seharusnya merupakan pembayaran deviden karena penerima know how fee ternyata pemegang saham dengan persentase kepemilikan 65% (enam puluh lima persen).

Tentu saja Wajib Pajak menolak koreksi tersebut. Menurut Wajib Pajak, know how fee adalah royalti yang harus dibayar berdasarkan agreement yang telah dibuat dengan perusahaan induk. Kenapa harus ada know how fee? Katanya, perusahaan induk :
[a.] merancang design produk (bersama-sama dengan pemilik merek),
[b.] mereview sample design,
[c.] pemilihan mesin-mesin,
[d.] pemilihan bahan-bahan,
[e.] dilibatkan dalam proses produksi, dan
[f.] pengawasan proses produksi.

Singkat cerita :D pihak pajak bersikukuh atas koreksinya, sebaliknya pihak Wajib Pajak bersikukuh terhadap pendapatnya. SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar) pun terbit. Kemudian Wajib Pajak melakukan proses keberatan. Karena ini termasuk "kasus besar", maka kepala kantor (kakanwil) berisiatif untuk membuat tim pembahas. Maksudnya, atas konsep laporan keberatan, sebelum diteken oleh kepala kantor, dibahas dulu oleh beberapa orang yang telah ditunjuk.

Dalam proses pembahasan, diketahui ada prosedur yang dilewati oleh tim pemeriksa sebelumnya, yaitu pemeriksa pajak tidak melakukan Analisis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-01/PJ.7/1993. Analisis fungsional diperlukan untuk menentukan atau mengukur kewajaran transfer pricing.

Selain itu, dari data-data Wajib Pajak ternyata lebih dari 66% harga bahan baku produk tersebut dibeli dari perusahaan induk. Ini tidak dipermasalahkan oleh pemeriksa pajak atau tidak dilakukan koreksi. Padahal menurut tim pembahas, justru pembelian bahan baku tersebut harus diuji kewajarannya. Jangan-jangan transfer pricing justru dilakukan melalui pembelian bahan baku tersebut? Dan indikasi itu bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya yang terus merugi.

Ditambah lagi, ada biaya-biaya selain know how fee dan pembelian bahan yang dibayarkan ke perusahaan induk. Ini juga seharusnya menjadi perhatian. Dan untuk menentukan kewajaran harga, semua "transfer" baik yang berupa pembelian bahan baku, jasa atau fee, dan biaya lainnya harus digabung! Tujuannya sekalian untuk mengukur kewajaran harga transfer.

Jika berdasarkan Analisis Fungsional bisa dihitung besaran kewajaran transfer pricing (berdasarkan metode yang tepat), maka selisihnya bisa dikoreksi. Atau seperti pendapat pemeriksa bahwa selisih pembayaran diatas kewajaran merupakan pembayaran deviden kepada pemegang saham walaupun diberi nama Know How Fee.

Transfer Harga

Ini adalah masalah klasik bagi dunia perpajakan. Transfer pricing dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menggeser-geser laba sebuah unit usaha. Saya memahami transfer pricing adalah cara untuk menggeser-geser keuntungan usaha. Akumulasi keuntungan usaha perlu digeser-geser berkaitan dengan tarif Pajak Penghasilan di suatu negara, dalam rangka menghindara Pajak Penghasilan yang lebih besar.

Tetapi, banyak perusahaan asing (atau perusahaan dengan modal dari Luar Negeri, bisa disebut PMA) yang beroperasi di Indonesia melaporkan usahanya di SPT PPh Tahunan dengan kondisi rugi. Karena perusahaan rugi, maka otomatis tidak membayar PPh Badan. Tetapi setelah diperinci ternyata kerugian tersebut diakibatkan biaya-biaya yang dibayarkan ke Luar Negeri.

Biaya-biaya tersebut tentu saja boleh dibiayakan secara komersial. Tetapi secara fiskal? Tunggu dulu! Apakah memang biaya tersebut "pantas"? Apakah besaran biaya atau harga tersebut wajar? Apa ukuran kewajaran yang bisa disepakati? Inilah permasalah klasik perpajakan yang saya maksud.

Biasanya transfer pricing digunakan dengan :
1. harga jual terlalu rendah;
2. harga beli bahan terlalu tinggi;
3. pembebanan overhead cost;
4. pinjaman pemegang saham;
5. pembebanan jasa-jalan;
6. pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau reinvoicing center).

Nah untuk melengkapi copy paste SE-04/PJ.7/1993 seperti posting sebelumnya, berikut ini contoh transfer pricing yang No. 6 dan No. 7.

Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Contoh :
A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

Perlakuan perpajakan :
Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PT. B harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.

Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (letter box company).

Contoh :
PT. I Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT. I mengekspor barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat atas permintaan H Ltd Hongkong. Harga pokok barang tersebut adalah Rp. 100. PT. I Indonesia selalu menagih H Ltd dengan jumlah Rp. 110. Sedang H Ltd Hongkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari Amerika Serikat menunjukan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 175. Keterangan lebih lanjut menunjukan bahwa H Ltd Hongkong hanya berupa Letter Box Company (reinvoicing center), tanpa substansi bisnis.

Perlakuan perpajakan :
Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari Indonesia, maka terdapat petunjuk adanya usaha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong agar di peroleh penghematan pajak. Dengan memperhatikan fungsi (substansi bisnis) dari H Ltd, maka perantaraan transaksi demikian (untuk penghitungan pajak) dianggap tidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I dikoreksi sebesar Rp. 65 (Rp. 175 - Rp. 110).
Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen yang pada umumnya mendapat laba kotor (komisi) 10%, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan laba sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut :
- untuk H Ltd = Rp.17,50 (10% x Rp. 175),
- untuk PT. I = Rp. 57,50 (Rp. 75 - Rp. 17,50).
Harga jual oleh PT. I yang wajar adalah Rp. 157,50 (Rp. 175 - Rp. 17,50).

Kamis, 17 Juni 2010

Mencari Logika Reformasi Birokrasi

Berikut ini adalah tulisan Meuthia Ganie-Rochman, Dosen FISIP Universitas Indonesia, yang dimuat di metronews yang bertanggal 10 Juni 2010. Saya copas ke sini karena "menyebut-nyebut" keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak :-)

Selama membaca!

Apa arti organisasi bagi suatu bangsa? Seberapa besar bangsa Indonesia
memandang penting pengetahuan yang berkaitan dengan organisasi: struktur yang
berkaitan dengan gagasan tentang tujuan yang ingin dicapai organisasi, logika
pengorganisasian, model-model yang sesuai dengan wilayah sosialnya.

Harus diakui bahwa kita tidak terlalu memandang nilai strategis “organisasi”.
Hal ini agak ironis karena setelah reformasi 1998 kita menginginkan banyak
perubahan, terutama di sektor publik. Ada beberapa indikator yang dapat
digunakan untuk menilai sikap kita ini. Namun, saya hanya menyebut dua.

Indikator yang paling mudah adalah jika kita pergi ke toko-toko buku besar
utama. Adakah bisa kita dapatkan satu buku yang membahas suatu organisasi di
Indonesia dari sudut struktur, fungsi, tujuan, tekanan dan distorsi, model
penanganan sumber daya organisasi, perkembangan struktur dan sebagainya yang
menjadi pengetahuan sistematik? Yang kita temukan adalah buku tentang berbagai
organisasi besar atau fenomenal di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nadhatul
Ulama, Partai Keadilan Sejahtera, baik dari sudut sejarah pendiriannya, misi
atau kecenderungan ideologis pimpinannya.

Indikator yang kedua adalah dalam begitu banyak proyek dan program yang
dikelola pemerintah, masyarakat atau donor, pengembangan organisasi dari semua
yang akan menjalankannya adalah aspek yang sering dilupakan. Namun, kita bisa
menyebut sedikit pengecualian, yaitu pada pembangunan/reformasi organisasi pada
Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengapa pengetahuan suatu bangsa tentang organisasi sangat penting?
Kebanyakan orang Indonesia memahami organisasi sebagai penting dari sudut
efisiensi pengelolaan sumber daya. Ini pandangan yang dipengaruhi pengetahuan
generik dari ilmu manajemen konservatif. Padahal, apa yang perlu diatur suatu
organisasi jauh lebih banyak dimensinya. Apalagi dalam konteks keragaman
kelompok masyarakat yang ada di Indonesia dan menginginkan tata kelola yang
tidak koruptif, dan saat standar kinerja, profesi, batasan publik dan privat
sering kabur.

Organisasi dalam konteks demikian harus berhadapan dengan pola-pola
resistensi, jaringan kepentingan internal dengan aktor eksternal, dan mencari
jalan agar bagaimana pihak-pihak yang berada di luar organisasi dapat
dimanfaatkan untuk mengelola perubahan internal. Dengan demikian, makna
transparansi dan akuntabilitas, dua prinsip yang sudah dianggap mantera bagi
pembaharuan organisasi, akan lebih kontekstual.

Bisa dibayangkan bahwa organisasi di wilayah yang berbeda akan menghadapi
situasi yang berbeda. Organisasi birokrasi berbeda dari nilai strategik sumber
daya yang dimilikinya. Ada yang letaknya pada wewenang pengumpulan finansial
dari masyarakat, ada yang terletak pada pemberian sanksi seperti pada
lembaga-lembaga penegak hukum, atau ada yang pada weweangnya memberikan
perizianan.

Hal ini saja sudah menggambarkan pada titik mana dalam organisasi tersebut
serta aktor apa yang mempunyai posisi strategis. Nilai strategis di lembaga
penegak hukum bersifat deliberatif dan lebih tergantung personal pejabat
publiknya. Jenis nilai semacam ini lebih sukar diberi ukuran-ukuran obyektif
karena itu paling sukar dilakukan pembaharuan.
Pada lembaga publik yang berhubungan dengan pajak, pembaharuan organisasi dengan menggunakan standar memang lebih mudah. Akan tetapi, karena berada dalam wilayah kepentingan individual, faktor keinginan untuk melakukan negosiasi dari anggota masyarakat akan lebih besar.

Sedangkan nilai strategis pemberi lisensi lebih kecil karena sangat mudah
distandardisasikan serta anggota masyarakat masih menemukan cara untuk “tetap
melakukan” tanpa kelengkapan izin. Ini salah satu alasan berkembangnya sektor
informal. Kesulitan yang dialami anggota masyarakat bagi yang membutuhkan lebih
terletak pada banyaknya komponen dan kelambanannya.

Reformasi di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak
yang dianggap berhasil, menunjukan kombinasi yang tepat antara skema pembaharuan dan kepemimpinan. Skema memperhitungkan komponen pembaharuan yang dianggap krusial yaitu titik transparansi sebagai kontrol eksternal, kontrol internal, dan reward system.

Teknokrasi sistem (standar, komponen, prosedur dan sebagainya) dibuat
terbuka, sehingga menyulitkan penyembunyian informasi. Kasus pelanggaran melalui jalan peradilan pajak, di satu sisi, menujukkan bahwa reformasi harus berlanjut meliputi institusi terkait yang makin luas. Namun, disini lain, bisa dikatakan pelanggaran itu menujukkan keberhasilan reformasi internal karena pelanggaran “ditarik ke luar” ke wilayah tempat ketidakpastian berada.

Satu hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menarik energi luar untuk
ikut dalam proses pembaharuan internal adalah mengidentifikasikan dengan tepat
orientasi dan kapasitas kelompok di luar organisasi yang potensial. Untuk
lembaga peradilan misalnya, keterbukaan dalam pertimbangan hakim hanya menarik atau sejalan dengan kepentingan sebagian kecil orang. Dengan demikian, tidak dapat diharapkan tekanan dari masyarakat sipil dari segi skala. Yang berminat
adalah organisasi yang mampu memahami, seperti perguruan tinggi dan organisasi
masyarakat sipil reformasi hukum/bantuan hukum.

Namun, kapasitas organisasi ini terbatas, antara lain, dari sudut sumber
daya. Karena itu transparansi sektor peradilan tidak akan banyak bisa dilakukan
oleh kekuatan masyarakat sipil, melainkan harus dilekatkan pada sistem
kelembagaan negara, antara lain mengaitkan data base para hakim dengan sistem
promosi.

Contoh lain ada pada lembaga pelayanan publik. Melibatkan kontrol masyarakat
pengguna tidak boleh bersifat terlalu teknokratis. Sistem kartu penilai dengan
melibatkan perhitungan dari aga independen bisa diletakan pada skema promosi
jabatan.

Selasa, 08 Juni 2010

KMS

Di “per-PPN-an” dikenal istilah kegiatan membangun sendiri atau disingkat KMS. Dasar hukumnya adalah Pasal 16C UU PPN 1984 yang berbunyi [amandemen 2000] :
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Apa sih KMS itu? Surat Edaran Dirjen Pajak No. 70/PJ/2010 tanggal 2 Juni 2010 memperjelas maksud KMS. Berikut kutipannya :
[a.] Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

[b.1.] Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal. Bangunan untuk tempat tinggal adalah bangunan atau kontruksi yang diperuntukkan bagi tempat tinggal, termasuk fasilitas olah raga atau fasilitas lain.

[b.2.] Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat usaha. Bangunan untuk tempat usaha adalah keseluruhan bangunan atau kontruksi yang diperuntukkan bagi tempat usaha termasuk seluruh fasilitas yang ada.

[b.3.] Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal untuk usaha. Bangunan tempat tinggal untuk usaha adalah bangunan atau konstruksi tempat tinggal yang sebagian bangunan atau seluruhnya digunakan untuk kegiatan usaha.

[c.] Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena pajak.

Setiap kegiatan membangun bangunan akan terutang PPN. Nah untuk memudahkan pengertian KMS maka pembayar PPN kita bagi dua : pertama dilakukan oleh pemborong bangunan, kedua oleh pemilik bangunan. Tentu saja pemborong yang dimaksud harus sudah berstatus PKP [pengusaha kena pajak]. Dan tidak kalah penting, bahwa pemborong tersebut menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN! Tanpa bukti pungutan PPN tersebut tentu saja pemilik bangunan bisa dikenakan KMS!

Tetapi tidak semua pemilik bangunan wajib bayar PPN KMS. Syarat bangunan dikenakan KMS sebagai berikut :
[1.] konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
[2.] diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
[3.] luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

Menurut saya, dari syarat tersebut yang paling penting adalah syarat luas bangunan. Jika luas bangunan kurang dari 300 m2 maka tidak terutang PPN KMS. Tetapi jika sama atau lebih dari 300 m2 maka terutang PPN KMS. Syarat luas 300 m2 dianggap “nyambung” jika pembangunan dilakukan dalam periode 2 tahun. Jika kita membangun bangunan dengan luas 300 m2 dalam periode 2 tahun maka dianggap satu kesatuan. Sebaliknya, jika kita membangun bangunan lebih dari 3 tahun berarti tidak termasuk objek PPN KMS.

Berapa tarif PPN KMS? Tarif efektif 4% dari dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun bangunan tersebut [included]. Contoh, pada saat membangun kita beli kabel dan lampu. Saat beli di toko depo bangunan pasti kita bayar PPN. Nah total yang kita bayar ke toko depo bangunan adalah dasar pengenaan KMS.

Fasilitas Pasal 31E

Fasilitas Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan [UU PPh] bukan merupakan pilihan. Inilah penegasan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31 E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan [SPT] Tahunan PPh Badan. Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peredaran bruto adalah penjualan atau penerimaan hasil usaha. Dalam Laporan Laba Rugi (income statement) sering dibedakan antara penghasilan yang berasal dari usaha dan non usaha. Nah istilah peredaran bruto adalah penghasilan bruto (sebelum dikurangi harga pokok dan biaya) yang berasal dari usaha. Sehingga maksud peredaran bruto sebesar Rp50.000.000.000,00 jelas tidak termasuk penghasilan lain-lain yang berasal dari penghasilan non usaha.

Silakan perhatikan contoh menghitung PPh di SE-66/PJ/2010 berikut :


Jumat, 04 Juni 2010

Keberadaan Tim Pembahas

Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan[PMK 199/2007]. Tidak semua pemeriksaan pajak memerlukan Tim Pembahas. Keberadaan Tim Pembahas hanya jika diminta oleh Wajib Pajak! Jika atas temuan pemeriksa pajak, kemudian Wajib Pajak menerima atau mengakui, maka tidak diperlukan lagi Tim Pembahas.


Setelah saya cari di database perpajakan, kata "Tim Pembahas" mulai muncul sejak SE-07/PJ.7/1996 tentang Pemeriksaan Pajak oleh tim Gabungan DJP dan BPKP tahun 1996/1997. Disitu disebutkan bahwa Pembahasan konsep Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Tim Pembahas dari TPW ditambah Kepala KPP terkait, Kepala Karikpa terkait dan Kepala KPPBB terkait. Pihak DJP terutama membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan yuridis fiskal sedangkan Pihak BPKP terutama membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis pemeriksaan.


Kemudian disebutkan di SE - 03/PJ.7/1999 tentang Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999. Disini disebutkan bahwa :

Untuk menghindari diterimanya banding Wajib Pajak dalam sidang di BPSP
terutama menyangkut ketentuan yuridis fiskal, dalam hal terdapat perbedaan yang
signifikan antara hasil pemeriksaan (PSL dan PL) dan tanggapan Wajib Pajak, maka
perbedaan tersebut harus dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas yang
anggotanya adalah Supervisor atau Kepala Seksi yang ada di Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak untuk membahas hasil temuan Tim Pemeriksa sepanjang hasil temuan tersebut belum dibahas oleh Tim Pembahas.

Tetapi, keberadaan Tim Pembahas menurut saya lebih formal dan "marata" digunakan disetiap unit pemeriksaan pajak sejak keluarnya SE - 10/PJ.7/2006 tentang Penegasan Pembahasan Hasil Pemeriksaan. Disitu diatur susunan Tim Pembahas untuk masing-maing unit pemeriksa pajak. Waktu itu, unit pemeriksa pajak bisa di Direktorat P4 kantorp pusat DJP, Kanwil DJP, Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, sudah likuidasi), dan KPP. Bahkan KPP dibagi per seksi seperti Seksi PPh Badan, Seksi PPh OP, Seksi PPN, dan Seksi P2PPh.


SE - 10/PJ.7/2006 kemudian dicabut oleh SE - 10/PJ.4/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Disini disebutkan :
Dalam hal dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, baik Tim Pembahas Tingkat
Unit Pelaksana Pemeriksaan maupun Tingkat Kantor Wilayah, harus diperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
a. Tim Pembahas dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan atau Kepala
Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk
membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat
dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan susunan sebagaimana dimaksud
pada Lampiran 2.

b. Tim Pembahas akan melaksanakan tugasnya dalam hal terdapat permohonan
dari Wajib Pajak.

c. Pembahasan oleh Tim Pembahas hanya dilakukan antara tim Pemeriksa Pajak
dengan Tim Pembahas tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak.

Tim Pembahas juga termasuk salah satu hak Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007. Setelah Wajib Pajak meminta pendapat Tim Pembahas untuk menjembatani perbedaan pendapat Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak, maka Tim Pembahas bekerja. Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Risalah Tim Pembahas adalah salah satu dokumen yang akan dipakai untuk dijadikan dasar penetapan pajak [surat ketetapan pajak, skp].

Dengan demikian, keberadaan Tim Pembahas dalam proses pemeriksaan sebenarnya untuk mencegah "arogansi kekuasaan" oleh Pemeriksa Pajak. Sehingga penetapan pajak tidak berdasarkan kekuasaan belaka tapi berdasarkan argumentasi dan dasar hukum yang benar. Diharapkan begitu!

Walaupun demikian, keberadaan Tim Pembahas dalam proses pemeriksaan pajak tidak serta merta menghapus ketidakpuasan Wajib Pajak. Banyak juga yang sudah meminta Tim Pembahas sampai Kanwil, tetapi tetap mengajukan proses keberatan karena memang Wajib Pajak tetap tidak setuju. Bahkan saat proses keberatan ditolak, Wajib Pajak juga bisa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Dalam proses keberatan, mungkin dokumen Risalah Tim Pembahas akan menjadi pertimbangan bagi pejabat Penelaah Keberatan untuk memutuskan proses keberatan. Hal ini sangat wajar karena pejabat Penelaah Keberatan adalah pegawai DJP juga walaupun dalam posisi yang berbeda dengan Tim Pembahas dan Pemeriksa Pajak. Bahkan bisa jadi Penelaah Keberatan akan segan untuk berbeda pendapat dengan Tim Pembahas.

Tetapi, apakah hakim di Pengadilan Pajak akan menggunakan argumentasi pendapat Tim Pembahas? Saya kira hakim di Pengadilan Pajak akan lebih bebas. Bahkan sengketa di Pengadilan Pajak hanya melibatkan "Pemeriksa Pajak vs Wajib Pajak". Pengadilan Pajak tidak pernah memanggil Tim Pembahas yang memberikan argumentasi dan pendapat dalam menentukan penetapan pajak!

Rabu, 02 Juni 2010

Surat Keterangan Fiskal

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Biasanya SKF dibutuhkan oleh Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah. SKF adalah salah satu syarat mengikuti proses tender.

Bagaimana supaya kantor pajak dapat memberikan SKF? Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-69/PJ/2007, Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :

[a]. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir;

[b]. beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;

[c]. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan

[d]. fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.

Selain itu, pada saat mengajukan permohonan ke kantor pajak, Wajib Pajak harus mengisi form seperti Lampiran I dibawah :

Selasa, 01 Juni 2010

Kring Pajak 500200

Kring Pajak 500200 mendapat 2 (dua) penghargaan pada acara bergengsi The Best Contact Center Indonesia yang diselenggarakan oleh ICCA (Indonesia Contact Center Association) pada malam penganugerahan The Best Contact Center 2010 pada tanggal 28 Mei 2010 di Birawa Ballroom Hotel Bumi Karsa Jakarta. Penghargaan platinum (pemenang pertama) dalam kategori the best agent Inbound Contact Center dan penghargaan silver (pemenang ketiga) dalam kategori Supervisor Contact Center diraih DJP untuk contact center dengan kapasitas dibawah 100 seat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan pada ajang The Best Contact Center Award sejak tahun lalu. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi pelaku contact center di Indonesia yang selalu diikuti oleh semua pelaku bisnis dari berbagai sektor industri yang sangat memperhatikan kualitas layanan kepada masyarakat dan memiliki layanan Contact Center, seperti Bank BCA, Bank Mandiri, PT Telkom, PT Indosat, PT Bakrie dan banyak perusahaan besar lainnya di tanah air. Ajang ini diselenggarakan sejak tahun 2007, dan tahun 2009 untuk pertama kalinya DJP mengikuti ajang ini dan mendapat special achievement untuk institusi pemerintahan yang mempunyai contact center.

Melalui penghargaan ini ICCA berupaya untuk membentuk standar penilaian contact center terbaik berdasarkan aspek-aspek operasional contact center dan juga merupakan bentuk penghargaan bagi keberhasilan pengembangan dunia kerja contact center di Indonesia. Adapun aspek penilaian mencakup model pengembangan contact center, manajemen teknologi, manajemen SDM, manajemen proses pelayanan serta manajemen infrastruktur dan lingkungan kerja.

Dari 13 katagori yang dilombakan, DJP mengirimkan 3 katagori yaitu The Best Supervisor, The best Team Leader dan The Best Agent Inbound, dan berhasil memenangkan 2 katagori yang diikuti. Hal ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi DJP untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa DJP berkomitmen kuat dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan khususnya contact center Kring Pajak 500200.

Penghargaan platinum adalah penghargaan tertinggi dalam setiap kategori, peraih platinium untuk the best agent inbound contact center diraih oleh Yosinta Suwastika sedangkan peraih silver adalah Andri Ebenhard Panangian untuk the best supervisor setelah menyisihkan agent-agent dari perusahaan nasional lainnya antara lain BRI, PLN, Pertamina, KAI, dan lain-lain. Hal ini membuktikan keseriusan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan layanan informasi dan pengaduan pada Wajib Pajak dan masyarakat.

Penghargaan ini merupakan momen penting bagi era DJP Melangkah PasTI. DJP ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak terus berjalan. Penyempurnaan teknologi, standar operasi prosedur maupun kualitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk menjadi lebih baik di masa depan, DJP masih terus belajar dan memperbaiki diri untuk Melangkah PasTI.

disalin dari intranet portalDJP untuk blogger :D

Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes