Rabu, 01 Februari 2012

PPh atas dividen

Withholding tax atau istilah kita dikenal pemotongan dan pemungutan [biasa disingkat POTPUT] adalah "kepanjangan tangan" kantor pajak kepada wajib pajak pemberi penghasilan. Khusus berkaitan dengan dividen, maka withholding tax adalah pemotongan PPh atas penghasilan dividen seseorang oleh pihak yang memberikan penghasilan. Karena dividen merupakan penghasilan atas modal, maka dividen pasti diterima oleh pemegang saham. Walaupun perusahaan tidak secara spesifik menyebut sebagai dividen tapi ada beberapa kondisi yang dianggap sebagai dividen, yaitu:
[1.] Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham;
[2.] dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
[3.] pembagian sisa hasil usaha koperasi;
[4.] pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
[5.] pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
[6.] pembagian laba dalam bentuk saham;
[7.] pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
[8.] jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
[9.] pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
[10.] pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
[11.] bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
[12.] bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
[13.] pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
[14.] pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Tetapi ada kondisi dividen bukan objek PPh. Hal ini diatur di Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh 1984 amandemen 2008 :
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: ..
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.


Artinya, dividen akan menjadi objek PPh jika:
[1.] Penerima dividen adalah pemegang saham Orang Pribadi
[2.] Penerima dividen adalah pemegang saham badan [intercorporate] dengan kepemilikan kurang dari 25% dari jumlah yang disetor.
[3.] Penerima dividen adalah wajib pajak luar neger.

Berdasarkan hal diatas, maka pemberi dividen wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 15%pada saat :
[a.] yang dibayarkan;
[b.] disediakan untuk dibayarkan; atau
[c.] telah jatuh tempo pembayarannya.

Tetapi, Pasal 23 ayat (4) mengatur bahwa pemotongan tidak dilakukan untuk dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Artinya, PPh Pasal 23 atas objek dividen hanya dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 jika penerima dividen Wajib Pajak badan dengan kepemilikan kurang dari 25%. Inilah dividen yang dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto. Sedangkan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri (baik badan maupun orang pribadi) maka terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Khusus dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, maka tetap dipotong PPh tetapi dengan tarif 10%. Hal ini diatur di Pasal 17 ayat (2c) UU PPh. Atas pemotongan ini, bagi penerima dividen menjadi final sehingga pada saat membuat SPT Tahunan PPh OP, maka penghitungannya dipisah dari penghitungan PPh yang menggunakan tarif progresif.

Dengan demikian, tarif PPh atas dividen ada tiga:
[1.] Tarif 10% bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bersifat final.
[2.] Tarif 15% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan saham kurang dari 25%.
[3.] Tarif 20% bagi Wajib Pajak luar negeri.

salaam.





31 komentar:

  1. Apabila pihak Luar Negeri yang menerima Deviden ada berada di Negara yang memiliki Tax Treaty dgn Indonesia,maka tarifnya sesuai Tax Treaty, dgn menunjukkan Surat Keterangan Domisili (COD) yang masih berlaku. Jadi tidak serta merta kena 20%. CMIIW

    BalasHapus
  2. terkait dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh diatas tertulis perseroan terbatas (PT), bilamana dia berbentuk CV apakah perlakuannya sama dengan PT (dalam hal bukan objek pajak bila penyertaan >=25%) atau walaupun penyertaan lebih dari 25% tetap dikenakan PPh Pasal 23?

    teriam kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. sudah jelas maksud dari pembuat UU bahwa yang dikecualikan adalah perseroan terbatas sehingga pasti ada perbedaan perlakukan antara PT dan CV untuk dividen.

      Hapus
    2. berarti yang dividen yang dikenai pph pasal 23 adalah dividen dari badan yang penyertaan modal nya kurang dari 25% dan untuk dividen dengan kepemilikan saham orang pribadi dikenai pph final ya pak ?

      terima kasih banyak sebelumnya

      Hapus
  3. Pak apakah saham goodwill merupakan objek pak ? misalnya saya bukan pemegang saham, tapi terkenal, kemudian diberikan saham tanpa saya setor modal apapun, hanya nama baik saya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. pemberian saham tanpa setoran termasuk pengertian pemberian dividen. jadi saat terima sahaam bersama itu itu juga terima dividen dalam bentuk saham.

      Hapus
  4. Megapa perusahaan yang memiliki saham lebih besar dari 25% kok tidak dikenakan pph ya pak? terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. tetap dikenakan PPh Badan.
      mungkin sdr salah baca :-)

      Hapus
    2. Jadi, Perusahaan yang mempunyai saham diatas 25% tidak diotong PPh Pasal 23 tapi dilaporkan sebagai penghasilan lain lain di SPT PPh Badan ya pak?? mohon jawabannya?? bukannya sudah bukan obyek pajak??

      Hapus
  5. Pak Raden yang baik, ada kasus dimana Perusahaan A memiliki kepemilikan di Perusahaan B sebesar 90%, tetapi perusahaan A punya hutang (induk ke anak)yang cukup besar ke perusahaan B. Apakah perusahaan A bisa membayar tunai hutang tersebut ke Perusahaan B kemudian menarik lagi semua uang tersebut sebagai dividen (melalui keputusan RUPS) tanpa terkena PPh badan di perusahaan A. Jawabannya sangat ditunggu, terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. bayar hutang memang bukan penghasilan pa
      jadi pasti "tanpa terkena PPh badan"

      tetapi bagi pajak masalahnya bukan di pembayaran hutang tetapi kenapa hutang timbul? apakah disengaja untuk menghindari pajak? ini yang perlu didalami oleh fiskus.

      Hapus
  6. Pak Suparman yang baik hati, ada kasus dimana perusahaan A memiliki kepemilikan di perusahaan B hampir 100%, tetapi perusahaan A punya hutang (induk ke anak) yang besar. Perusahaan B (anak) saat ini punya saldo laba ditahan yang cukup besar melebihi nilai piutangnya ke perusahaan A (induk. Apakah perusahaan A bisa melunasi hutangnya tersebut dengan pembayaran tunai ke perusahaan B, kemudian perusahaan A menarik lagi semua uang tersebut ke perusahaan A sebagai dividen (diputuskan dalam RUPS) tanpa terkena Pajak PPh Badan dan PPh Pasal 23 disisi pembukuan Perusahaan A? Jawabannya sangat ditunggu. Terima kasih banyak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. sekarang kepemilikannya naik 10% menjadi 100% ....

      masalah pembayaran hutang sama dengan diatas.
      dividen yang bapak tanyakan termasuk bukan penghasilan seperti diatur di Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

      Hapus
  7. Pak bagaimana jika perusahaan membagi dividen interim?apakah objek PPh 23 dan bagaimana jika dividen interim tersebut pada akhirnya melebihi saldo laba di tahan pada akhir tahun buku?

    BalasHapus
  8. Pak,pemotongan pajak deviden itu dilakukan pada saat dibayarkan, dicadangkan untuk dibayarkan atau saat jatuh tempo.Biasanya kan keputusan untuk membagikan deviden itu setelah RUPS, kalo RUPS tertanggal 30 Juni, kapan kah jatuh tempo pembayaran deviden ini atau harus dicantumkan diakte kapan batas pembayarannya? Terima kasih.

    BalasHapus
  9. Seandainya hasi perusahaan dari uang kontrakan yang sudah bayar 10% pph FINAL. Apakah harus dipotong pajak lagi kalau bayar dividen kepada pemilik saham?

    BalasHapus
    Balasan
    1. final atau tidak final dilihat dari sisi penerima penghasilan.
      jadi tidak dilihat dari sisi pemotong atau pemeriksa penghasilan.

      Hapus
  10. terima kasih.. sangat membantu saya krn saat ini saya sedang diminta untuk menghitung pph utk deviden yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

    BalasHapus
  11. jumlah penghasilan yang dipotong sebesar 15% itu adalah dipotong dari penghasilan bruto, atau dipotong dari jumlah penghasilan dividen, atau dipotong dari jumlah penghasilan bruto dengan dividen? terima kasih

    BalasHapus
  12. besar penghasilan yang dipotong 15% itu adalah dipotong dari jumlah penghasilan dividennya saja, atau dipotong dari penghasilan bruto, atau dipotong dari penghasilan bruto ditambah dividen? terima kasih

    BalasHapus
  13. Pak, mohon info nya, untuk pembelian kembali saham minoritas Bp A, apakah bisa dikategorikan sebagai dividen ke Bp. A? Karena
    tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan saham non bursa. Atau dalam hal ini apakah bisa memakai aturan umum di Ps 4 UU PPh? Terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. termasuk keuntungan karena pengalihan harta

      Hapus
  14. pak gimana jika pembagian dividen interim dalam tahun berjalan, dimana sumber dana dividen bersal dari laba tahun berjalan?

    BalasHapus
  15. Assalamualaikum Pak Agus. Damang Pak?
    Pak, mau tanya. Ada sebuah BPR (Bank Perkreditan Rakyat), pemegang sahamnya: Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, dan Bank BJB. Bagaimana kewajiban perpajakan BPR atas pembagian dividen tsb. Untuk BJB mungkin tidak dipotong PPh Pasal 23 (Pasal 23 huruf f). Untuk Pemda-nya gmna Pak?
    Hatur nuhun..

    BalasHapus
    Balasan
    1. jika dividen tsb masuk kas negara, tentu tidak perlu dipotong PPh psl 23 karena pemda bukan subjek pajak. pemda bagian dari pemerintah.

      Hapus
  16. Pak jadi untuk pribadi, walau tidak memiliki NPWP, pajaknya tetap 10% karena bersifat final ya?
    Terimakasih untuk jawabannya.

    BalasHapus
  17. jika seandainya pt.abc menjual sahan pt.gg dengan kurs 115% ,500 lembr dengan nilai nominal 40 ribu tanpa adanya biaya penjualan.dari hasil penjualan dibeli saham pt. xyz dengan nilai nominal 60 ribu dengan kurs 101,gimana ya perlakuannya menurut pajak 23?

    BalasHapus
  18. seluruh saham PT.GG dijual dengan kurs 115% (500 lembr .nilai nominal 40 ribu)tanpa adanya biaya penjualan.Dari hasilm penjualan ibeli saham Pt.XKS dengan nilai nominal 60 ribu ndengan kurs 101% .Bagamana perlakuan pph 23 ya ? tq

    BalasHapus
  19. pak, bagaimana jika pemegang saham (perorangan) nya mendapat dividen dan sebagian dari dividen tersebut langsung disetorkan sebagai modal disetor.
    apakah masih dikenakan pajak 10% atau tidak dikenakan pajak untuk dividen yang langsung dijadikan modal disetor.
    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. ini termasuk pencatatan penambahan saham tanpa penyetoran.
      diatas sudah dijelaskan sebagai sebagai dividen terselubung.
      tetap objek PPh Pasal 23/26

      Hapus


Penerimaan perpajakan yang selalu BERTAMBAH setiap tahun membuktikan kinerja DJP. Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di DJP.

Link PajakTaxes

PajakTaxes