Akun PKP pada aplikasi e-faktur pajak

e Faktur Pajak dibuat untuk keamanan dan kemudahan Penguhasa Kena Pajak
Surat Edara Direktur Jenderal Pajak nomor SE-20/PJ/2014 telah memberikan penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 terkait dengan permohonan Kode Aktivasi dan Password, permintaan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan permintaan Sertifikat Elektronik, serta permintaan, pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak. Dengan Surat Edaran ini kita kenal istilah "Akun PKP". Posting kali ini seputar akun pengusaha kena pajak yang saya copas dari Surat Edaran.


Akun Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut Akun PKP adalah wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan Dalam hal Surat Permohonan sudah diisi lengkap, Pengusaha Kena Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat.

Dalam hal permohonan Kode Aktivasi dan password disetujui Pengusaha Kena Pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak melalui pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan email pemberitahuan password yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal permohonan Kode Aktivasi dan password ditolak, Pengusaha Kena Pajak akan menerima surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan Password yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak beserta email pemberitahuan penolakan.


Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, tetapi tidak menerima Password melalui email karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi atau sebab lainnya, Pengusaha Kena Pajak harus melakukan update email ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sepanjang Akun PKP belum diaktivasi.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi hilang sebelum Akun PKP diaktivasi, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan cetak ulang Kode Aktivasi dengan cara mengajukan Surat Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi, dilampiri fotokopi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan fotokopi Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

Dalam hal permohonan Kode Aktivasi dan Password ditolak karena Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-20/PJ/2014 menggantikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2012. Secara ringkas perbedaan kedua surat edaran tersebut sebagai berikut:

No
SE-52/PJ/2012
SE-20/PJ/2014
1.
Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Fungsi Kode Aktivasi : Untuk melakukan permintaan NSFP
Fungsi Kode Aktivasi : untuk mengaktivasi Akun PKP
Cetak Ulang Kode Aktivasi Bisa Kapan saja
Cetak Ulang Kode Aktivasi hanya bisa dilakukan sebelum Akun PKP di aktivasi
Password tidak dapat diubah
Password dapat diubah melalui Akun PKP
2.
Permintaan Aktivasi Akun PKP

Layanan yang diberikan ke PKP untuk menggunakan layanan tertentu yang diselenggarakan oleh DJP
Contoh :
permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan pembuatan Faktur Pajak Elektronik


PKP dapat melakukan aktivasi Akun PKP dengan datang ke KPP atau secara online (https://efaktur.pajak.go.id)
PKP yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan password sebelum 1 Juli 2014: Aktivasi akun PKP diaktifkan secara jabatan
3.
Permintaan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik :
sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
PKP mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dengan datang ke KPP atau secara online melalui Akun PKP
Petugas Khusus harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menindaklanjuti permintaan Sertifikat elektronik dari PKP
Sertifikat Elektronik Petugas Khusus diberikan oleh OC Kanwil dan Sertifikat Elektronik OC kanwil diberikan oleh TIP
Unduh Ulang Sertifikat Elektronik

Dilakukan saat Pemilik Sertifikat Elektronik kehilangan file sertifikatnya

Mengunduh melalui Akun PKP
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Dilakukan saat pemilik sertifikat kehilangan passphrase (kata kunci sertifikat elektronik)

Mengajukan pencabutan sertifikat elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan

Petugas Khusus mencabut Sertifikat Elektronik dan memberikan sertifikat baru untuk PKP
4.
Penyesuaian Prosedur Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
Permintaan harus datang ke KPP tempat PKP dikukuhkan
Permintaan dapat ke KPP atau online
Permintaan ke KPP :
harus input Kode Aktivasi dan password
Permintaan ke KPP :
hanya input password

Permintaan online:
- Bagi PKP tertentu mulai 1 Juli 2014
- Mulai 1 Januari 2015 diberlakukan secara Nasiona
Menu Cetak Ulang Nomor Seri Faktur Pajak
Jatah Nomor Seri dapat dilihat di Akun PKP
5.
Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
Pengembalian bersamaan dengan SPT Masa Bulan Desember


Tidak ada perubahan




Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan untuk melakukan instalasi Sertifikat Elektronik.


alur aktivasi dan registrasi aplikasi e-faktur pajak


Registrasi untuk mendapatkan aplikasi e-faktur pajak sudah bisa dilakukan sejak Januari 2015 di kantor pajak terdaftar. Pengusaha Kena Pajak juga bisa meminta dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi e-faktur pajak. Dengan sosialisasi diharapkan lebih paham cara penggunaan aplikasi e-faktur pajak. Dan menghindari kesalahan.

2 comments

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Mulai Agustus 2015: Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Semakin Banyak

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding