Skip to main content

Aplikasi e-faktur Memudahkan Pengusaha Kena Pajak Mengadministrasikan Kewajiban Perpajakan

e-Faktur Pajak dibuat untuk keamanan dan kemudahan Pengusaha Kena Pajak
Aplikasi e-faktur dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban Undang-Undang PPN. Aplikasi ini akan mengurangi risiko bagi Wajib Pajak dari pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Penerbit faktur yang tidak melaporkan fakturnya kepada kantor pajak akan merugian pembeli barang kena pajak atau pengguna jasa kena pajak. Sehingga bisa jadi pembeli atau pengguna membayar PPN dua kali yaitu saat dipungut oleh penerbit faktur dan saat diperiksa oleh kantor pajak. Dengan aplikasi e-faktur pajak, setiap faktur dikonfirmasi ke server Direktorat Jenderal Pajak sehingga lebih aman.


Untuk mendapatkan aplikasi e-faktur maka pengusaha wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila sudah dikukuhkan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus meminta sertifikat elektronik. 

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui:

  1. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Sertifikat Elektronik; atau
  2. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan. 
Contoh Permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak


Setelah mendapatkan persetujuan dari kantor pajak, maka Sertifikat Elektronik akan dikirim ke PKP melalui email yang didaftarkan.

Pengguna aplikasi e-faktur mengenal tiga tingkatan:

  1. admin utama
  2. admin
  3. user perekam

Admin utama aplikasi e-faktur berlaku ketentuan:

  • Hanya ada Satu
  • Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
  • Dapat melakukan Upload Data dari semua User


Admin aplikasi e-faktur berlaku ketentuan:

  • Melihat  data yang direkam oleh User dibawahnya
  • Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
  • Upload Data dari User dibawahnya


User Perekam aplikasi e-faktur berlaku ketentuan:

  • Hanya dapat melihat data yang direkamnya Sendiri
  • Bukan Sebagai Penandatangan Faktur
  • Tidak Dapat Melakukan Upload Data
Penerapan aplikasi e-faktur desktop
satu sertifikat elektronik bisa digunakan untuk 100 user

Jika jaringan komputer Pengusaha Kena Pajak sudah ter-install aplikasi e-faktur pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat menikmati manfaat kemudahan administrasi faktur pajak.

Daftar Fungsi Aplikasi e-faktur Desktop
aplikasi e-faktur memudahkan Pengusaha Kena Pajak mengadministrasikan kewajiban perpajakan


Comments

Popular posts from this blog

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aturan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi akhir tahun 2017 dilakukan revisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berhubung banyaknya pertanyaan terkait dengan freight forwarding di postingan sebelumnya, saya berpikir akan lebih jelas jika pembahasannya dalam satu tulisan antara PPN dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku sekarang ada perbedaan antara PPN dan PPh Pasal 23. Terutama dilihat dari sisi dasar pengenaan atau yang sering disebut DPP. Berikut pembahasannya.